Wacana KRL Tarif Krl Orang Kaya yang Tuai Penolakan

Wacana dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi soal menaikkan tarif kereta rel listrik (KRL) untuk orang kaya menuai penolakan. Presiden Joko Widodo diminta menegur Budi. DPR bakal memanggil Budi.

Jaffry Prabu Prakoso

30 Des 2022 - 18.04
A-
A+
Wacana KRL Tarif Krl Orang Kaya yang Tuai Penolakan

KRL tengah melintas. /Fanny Kusumawardhani

JAKARTA – Komunitas Pengguna KRL Jabodetabek (KRL Mania) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menegur Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, terkait wacana perbedaan tarif KRL bagi masyarakat kaya dan miskin.

KRL Mania berpendapat bahwa pengguna KRL dan angkutan umum massal lainnya sebenarnya adalah pahlawan transportasi, anggaran dan iklim.

"KRL Mania menyerukan kepada Presiden Jokowi untuk menegur Menteri Perhubungan karena usulan kontroversial membagi penumpang KRL kaya dan miskin," tulis keterangan tersebut dikutip Jumat (30/12/2022).

Komunitas KRL Mania menilai pengguna angkutan umum tersebut selama ini adalah pahlawan, karena rela menggunakan transportasi massal untuk memperlancar jalan di Jabodetabek. Sebagian pengguna, bahkan memilih meninggalkan kenyamanan kendaraan pribadi dan berdesakan di KRL.

Sejumlah penumpang kereta rel listrik (KRL) berada di stasiun Manggarai, Jakarta, Senin (20/6/2022). Bisnis/Arief Hermawan P

Bukan itu saja, penggunaan transportasi massal seperti KRL juga membantu mengurangi melonjaknya BBM subsidi dan kompensasi yang tahun ini saja dianggarkan lebih Rp260 triliun. Masyarakat yang memilih menggunakan KRL juga ikut mendukung program pemerintah untuk menekan emisi karbon.

"Alasan lain adalah praktik pembedaan tarif akan menyebabkan kerumitan. Selain kriteria yang tidak jelas, dapat terjadi kekacauan karena ada yang merasa berhak untuk duduk atau perlakuan lebih lain. Akan ada keributan antara kaya dan miskin yang diakibatkan kebijakan tersebut," ujar KRL Mania.

Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang mengatakan bahwa rencana tersebut aneh dan ironi. Sebab, negara-negara lain seperti Hong Kong, Jepang, hingga Eropa pun menerapkan tarif KRL yang sama.

"Jadi, tidak ada perbedaan tarif untuk orang kaya, miskin, tidak mampu, hingga setengah mampu. Semuanya diberlakukan tarif yang sama," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (29/12/2022).

Baca juga: Rencana 'Diskriminatif' Pemerintah Kenakan Tarif Baru KRL 2023

Menurut Deddy, wacana ini bisa saja menimbulkan kecemburuan bahkan konflik sosial. Misalnya, orang yang mampu atau orang yang kaya merasa mereka perlu mendapat layanan istimewa karena tidak disubsidi dan membayar mahal.

Sementara itu, sambungnya, di dalam KRL mereka tetap berbaur dengan orang-orang biasa yang tarifnya disubsidi.

"Belum lagi nanti ada konflik sosial, misalnya karena mereka merasa [tarif] lebih mahal dan tidak disubsidi mereka harus duduk misalnya," ujar Deddy.

DPR Bakal Panggil Budi

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Kementerian Perhubungan perlu memberi kejelasan terkait wacana tersebut. Oleh sebab itu, komisi yang bermitra dengan Kementerian Perhubungan akan menanyakan soal wacana tersebut, dalam hal ini Komisi V. 

Baca juga: Tarif KRL Bakal Naik 2023, Segini Perhitungan Pemerintah

"Kita perlu perjelas, yang disampaikan Menteri Perhubungan baru sekilas saja," kata Dasco di Gedung Nusantara III, kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/12/2022).

Menurutnya, Komisi V DPR nantinya akan meminta Menhub Budi Karya Sumadi untuk memperjelas kriteria terkait penumpang yang harus membayar tarif lebih mahal. Selain itu, DPR juga akan menanyakan apakah akan ada perbedaan fasilitas sehubungan dengan adanya perbedaan tarif.

"Karena tentunya kalau fasilitasnya berbeda tarif pun berbeda. Kalau yang berbeda itu agak lebih mahal, nanti kami akan tanyakan. Komisi teknis akan coba tanyakan kepada menteri setelah kita reses," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana melakukan penyesuaian tarif KRL dan akan membedakannya untuk orang kaya dan tidak mampu. Saat ini, tarif berkisar Rp3.000 sampai Rp5.000.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengungkapkan bahwa penumpang dengan kategori mampu akan membayar sesuai dengan harga asli KRL. Artinya, tarif untuk penumpang mampu bisa mencapai Rp10.000-15.000

Kemenhub masih menimbang-nimbang data apa yang akan menjadi dasar pembeda antarpenumpang karena akan menggunakan data Kementerian Dalam Negeri atau pun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Lebih lanjut, KAI Commuter terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan regulator, khususnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan terkait rencana penyesuaian tarif ini, baik waktu dan besaran serta skema penyesuaian tarifnya. (Rahmi Yati dan Fitri Sartina Dewi)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Jaffry Prabu Prakoso

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.