Wajib Spin Off Usaha Syariah Masih Terganjal Modal

OJK mencatat 21 unit usaha syariah yang belum spin off akan menyebabkan lahirnya bank baru namun dengan skala kecil.

Leo Dwi Jatmiko & Akbar Evandio

23 Sep 2022 - 11.38
A-
A+
Wajib Spin Off Usaha Syariah Masih Terganjal Modal

Pengunjung gerai Slik menunggu panggilan petugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (5/2/2020). Bisnis-Abdurachman

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan tengah membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan untuk mengurai permasalahan permodalan seiring amanat undang-undang wajib pemisahan unit usaha syariah dari induknya (spin off).

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK Teguh Supangkat mengatakan bahwa pihaknya melihat terdapat sejumlah tantangan dalam menjalankan spin off perbankan syariah.


Unit Usaha Syariah (UUS) Bank DKI / Sumber: Dok. Bank DKI


Sebanyak 21 unit usaha syariah (UUS) yang belum memisahkan diri dari induk, saat ini masih memiliki aset yang sangat kecil. Hal ini akan menimbulkan masalah permodalan ketika spin off berjalan. 

"Artinya kalau ini dipaksakan ini akan menjadi bank-bank unit syariah yang kecil. Dan ketika dipaksakan spin off dengan modal yang kecil akan menjadi 2 bank umum syariah (BUS) yang kecil,” kata Teguh di dalam Islamic Finance Summit 2022, Kamis (22/9/2022). 

Selain itu, kata Teguh, berdasarkan pembicaraan dengan pelaku industri spin off kemungkinan akan menimbulkan biaya operasional yang lebih tinggi, penurunan aset hasil pemisahan dan diferensiasi model bisnis yang sudah ada. 

Pembicaraan dengan pelaku industri, kata Teguh, juga melahirkan sejumlah usulan dan solusi. Salah satunya adalah konsolidasi. Dia juga mendorong agar UUS meningkatkan inovasi produk khas perbankan syariah. 


Baca juga: Masih Hitung Caplok BTN Syariah ke BSI


Undang-undang no.21/2008 tentang Perbankan Syariah menetapkan bahwa UUS yang dimiliki bank umum konvensional (BUK) harus melakukan spin off selambat-lambatnya 15 tahun setelah penerbitan undang-undang. 

Artinya, batas akhir dari spin off tersebut menurut UU Perbankan Syariah adalah akhir 2023.

“Kami mendorong konsolidasi agar terwujud suatu bank syariah yang kuat dan besar. Salah satu usulannya juga ada volunteery spin off. Dan bisa dilakukan dengan terus mendorong aktivitas perbankan syariah yang berkontribusi secara nasional,” kata Teguh. 

Sekadar informasi, Per Juni 2022 total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk saham syariah) mencapai Rp2.164,64 triliun.

Sementara itu khusus untuk perbankan, per Juli 2022 dana pihak ketiga yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp572,28 triliun tumbuh 4,31 persen year-to-date/YtD. Kemudian pembiayaan yang didistribusikan mencapai Rp467,34 triliun, tumbuh 10,78 persen. 

OJK juga mencatat total rekening pada Juli 2022 mencapai 47,58 juta rekening syariah atau tumbuh sebesar 18,31 persen pada Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.


Baca juga: Pesan Wapres Ma'ruf Soal Asuransi Syariah & Peta Spin Off UUS


Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma'uf Amin memberikan arahan agar UU 21/2008 segera dilaksanakan dengan baik, khususnya kewajiban UUS perbankan melakukan spin off.

Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi usai mendampingi Ma’ruf menerima Pimpinan Badan Pelaksana Harian (BPH) Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) di Kediaman Resmi Wapres.

"Wapres memberikan arahan bahwa norma aturannya itu harus diikuti. Artinya bahwa seluruh UUS dari bank konvensional harus spin off," tuturnya, Senin (12/9/2022).

Lebih lanjut, Masduki menyampaikan bahwa Wapres menilai langkah pemisahan ini dapat dilakukan dengan baik. Sebab, akan ada pendampingan-pendampingan yang diperlukan dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaannya.


Wapres Minta UU Nomor 21 Tahun 2008 Ditegakkan: UUS Wajib Spin Off. Wapres menerima Pimpinan BPH DSN MUI di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Senin (12/9/2022) / Setwapres 


"Nanti seperti apa langkah berikutnya setelah memisahkan diri itu, karena semuanya itu akan diawasi, dibimbing, juga dibina oleh OJK [Otoritas Jasa Keuangan]," katanya.

Wapres juga menekankan bahwa kekurangan atau tantangan yang terjadi di lapangan dalam implementasi UU tersebut akan dibenahi bersama-sama dalam perjalanannya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Jaffry Prabu Prakoso

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.