Bisnis, BOGOR – Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, mengundurkan rencana operasional Biskita Trans Pakuan yang semula pada Senin (17/01/2022) hingga beberapa waktu mendatang, karena masih menyesuaikan dengan sistem administrasi baru melalui e-katalog dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
Menurut Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengutarakan pengunduran operasional Biskita Trans Pakuan yang sempat mengalami penghentian sementara atau jeda dari BPTJ pada Januari 2022 untuk penyesuaian mekanisme pengadaan barang/jasa dari pelelangan umum menjadi pengadaan melalui e-catalog, kini mulai perlu perapihan adminitrasi di sisi Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT).
“Jadi, ada jeda waktu antara sistem lama dan sistem baru yang harus kami sesuaikan. Tidak ada persoalan berarti, hanya soal administratif,” kata Bima Arya di sela-sela kegiatannya mengecek Terminal Bubulak, Bogor Barat, pada Selasa (18/01/2022) seperti ditulis Antara.
Dia mengemukakan operasional Biskita Trans Pakuan sudah masuk dalam tahap penyesuaian administrasi dari sistem lama ke sistem yang baru. Jika lancar, bus dengan skema buy the service (BTS) dari BPTJ ini akan mengaspal dalam waktu dekat.
Wali Kota Bogor Bima Arya/Antara
“Insya Allah pengunduran beberapa hari saja. Secepatnya Biskita Trans Pakuan bisa meluncur kembali. Kita rapikan dulu administrasinya dengan menyesuaikan sistem,” kata Bima.
Pria berusia 49 tahun itu menyampaikan jeda waktu yang masih berlangsung akan dimanfaatkan PDJT bersama Lorena dan Kodjari dengan skema kerja sama operasional (KSO) untuk perapian tersebut.
“Secara berkala memang sudah dilakukan perawatan unit maupun shelter. Kita coba juga rapikan pool-nya akan di sini [Bubulak]. Kita rapikan dulu, kita kondisikan dulu Terminal Bubulak ini untuk nanti akan menjadi pool Biskita,” kata Bima.
Sebelumnya, BPTJ mengumumkan adanya jeda operasional pada layanan Biskita Trans Pakuan per 1 Januari 2022. Penghentian sementara operasional ini tidak hanya terjadi di Kota Bogor dengan Biskita Trans Pakuan, melainkan juga di lebih dari 30 daerah yang mengoperasikan layanan sejenis dari Kemenhub.
Alasannya, ada penyesuaian mekanisme pengadaan barang/jasa dari pelelangan umum menjadi pengadaan melalui e-katalog.
Selain itu, BPTJ mengaku sedang mengusulkan kontrak tahun jamak kepada Kementerian Keuangan untuk memberikan iklim investasi yang lebih menarik bagi operator sekaligus memberikan jaminan layanan jangka panjang.
BPTJ juga mengaku sedang mengusulkan kontrak tahun jamak kepada Kementerian Keuangan untuk memberikan iklim investasi yang lebih menarik bagi operator sekaligus memberikan jaminan layanan jangka panjang.