Wapres Blak-blakan Soal Penyebab Biaya Haji 2023 Naik

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan alasan di balik kenaikan biaya perjalanan haji 2023. Besaran yang diusulkan Kementerian Agama yakni Rp69 juta per jemaah naik hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya Rp39,8 juta.

Rayful Mudassir

26 Jan 2023 - 16.07
A-
A+
Wapres Blak-blakan Soal Penyebab Biaya Haji 2023 Naik

Wakil Presiden Ma'ruf Amin./Dok BPMI

Bisnis, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin secara blak-blakan mengungkapkan alasan di balik usulan kenaikan biaya perjalanan haji pada 2023 menjadi Rp69 juta.

Usulan Kementerian Agama tersebut naik hampir dua kali lipat bila dibandingkan dengan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) pada 2023 sekitar Rp39,8 juta. Namun, Wapres mengungkap alasan dari usulan tersebut. 

Ma’ruf Amin mengatakan bahwa penyesuaian biaya perjalanan haji perlu dilakukan untuk menjaga kesinambungan subsidi haji dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

BACA JUGA: Ribut Biaya Haji, Bagaimana Dana Jemaah Dikelola Selama Ini?

“Saya kira kemarin itu [2022] subsidi yang diberikan pada ongkos haji itu terlalu besar, 59 persen yang kemarin itu. Karena itu, maka hasil optimalisasi daripada pengembangan dana haji itu menjadi terambil banyak,” kata Wapres di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Akibat besarnya subsidi tersebut, Wapres khawatir akan menggerus pokok dana haji yang disetor oleh 5 juta lebih jemaah dan dikelola BPKH. Bila situasi ini terjadi maka biaya haji akan sulit untuk disubsidi. 

“Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian harga yang kalaupun disubsidi itu tidak membuat kemudian terhentinya subsidi itu nanti. Jadi sustainability pemberian subsidi itu jadi tidak terganggu,” ujarnya.

Kendati demikian, usulan tersebut belum final. Saat ini, pemerintah maupun DPR sedang membahas dan mempertimbangkan besaran yang disampaikan. Wapres mengungkapkan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Kementerian Agama untuk diusulkan ke DPR.

“Nah penyesuaiannya itu berapa, itu saya kira yang nanti usul Menteri Agama mungkin sudah seperti itu. Nanti saya kira DPR akan membahas mana yang lebih tepat. Andai kata harus disubsidi, subsidi itu [diharapkan] tidak mengganggu subsidi-subsidi untuk para [jemaah] haji berikutnya,” ujarnya.


Wapres pun menegaskan kembali, biaya haji yang mencapai 59 persen seperti tahun lalu membahayakan keuangan BPKH, sehingga perlu dirasionalisasikan.

“Saya harapkan nanti ketemu besaran yang lebih rasional, yang bisa dipahami oleh para jemaah yang akan berhaji dan juga sustainability subsidi yang diberikan juga tidak terganggu,” ungkapnya. 

Untuk diketahui, sebelumnya Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan Bipih 1444 H/2023 M sebesar Rp69 juta per jemaah atau naik dari biaya haji di 2022 yaitu Rp39,8 juta.

Usulan tersebut disampaikan Menag pada Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR untuk membahas agenda persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, Kamis (19/1/2023).

Kementerian Agama menyatakan penyesuaian biaya haji menjadi Rp69 juta adalah 70 persen dari usulan rata-rata Bipih yang mencapai Rp98.893.909 untuk tiap jemaah. Adapun, sisanya yang 30 persen atau Rp29.700.175 akan diambil dari nilai manfaat pengelolaan dana haji. (Fitri Sartina Dewi)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Rayful Mudassir

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.