Bisnis, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mendapat kejutan tidak menyenangkan di akhir pekan. Salah satu kader partai banteng, Junimart Girsang "menyenggol" Pemuda Pancasila dengan pernyataannya.
Pemuda Pancasila (PP) pun mendesak PDIP untuk memberi sanksi kepada Junimart Girsang. PP menilai Junimart melontarkan pernyataan yang tidak etis dan menyakiti masyarakat yang tergabung dalam ormas tersebut.
Tuntutan itu disampaikan sejumlah massa PP dalam aksi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (25/11/2021). Mereka mendesak PDIP segera melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) Junimart Girsang dari posisinya saat ini sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR.
Selain itu, mereka juga menuntut Junimart Girsang menyampaikan permintaan maaf resmi ke PP. Sekretaris PP Cabang Jakarta Selatan Dendy Jauhari mengancam akan membawa massa PP lebih banyak jika dalam waktu 1x24 jam pihak Junimart Girsang tidak meminta maaf kepada PP secara terbuka melalui media massa.
Selain itu, dia juga minta Fraksi PDIP melakukan PAW terhadap Junimart Girsang dari posisi Wakil Ketua Komisi II DPR secepatnya.
"Tuntutan kami cuma dua yaitu minta maaf kepada PP atas pernyataan dia dan Fraksi PDI-Perjuangan mem-PAW dia dan cari anggota dewan lain," kata Dendy saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (25/11/2021).
Menurut Dendy pernyataan Junimart Girsang ihwal bentrokan antara ormas PP dan FBR yang terjadi beberapa hari lalu di Ciledug tidak etis dan sudah menyakiti masyarakat yang tergabung di dalam Ormas PP.
"Seolah-orang yang lain bodoh, dia saja yang pintar. Minta maafnya juga politis dan tidak tulus, kami tahu itu," katanya.
Junimart Sudah Minta Maaf
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang telah meminta maaf kepada keluarga besar ormas Pemuda Pancasila (PP) terkait pernyataannya. "Apabila saya dipersalahkan karena tanggapan itu, sebagai manusia beriman saya minta maaf kepada keluarga PP," kata Junimart saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (25/11/2021) seperti dilansir Antara.
Junimart mengatakan hal itu terkait pernyataannya yang meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menertibkan ormas yang sering terlibat bentrokan. Menurut dia, sebenarnya PP tidak utuh membaca tanggapan dirinya terkait insiden bentrokan ormas di Ciledug, Kota Tangerang dan hubungannya dengan Kemendagri.
Junimart menegaskan bahwa tidak ada pernyataan dirinya yang meminta Kemendagri membubarkan PP. "Tidak ada pernyataan saya yang menyatakan agar Kemendagri membubarkan PP sebagai ormas yang berskala nasional," ujarnya.
Permintaan maaf kepada keluarga besar PP, kata Junimart, karena dirinya menjunjung tinggi kedamaian antarsesama. "Ini bukan masalah protes, melainkan menjunjung asas perdamaian sesuai dengan Pancasila," ucap Junimart.
Nah, Junimart sudah minta maaf. Kita masih menunggu bagaimana kelanjutan perkara ini. Mungkinkah PDIP segera menemukan jalan keluar atau justru mengalah dan memenuhi tuntutan PP? Kita tunggu saja.