Bisnis, JAKARTA – Pembangunan infrastruktur terus masif dilakukan. Terlebih, di tahun depan, pemerintah masih memiliki megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dikebut pembangunan infrastrukturnya sehingga dapat selesai pada tahap awal di pertengahan tahun 2024. Adapun pembangunan ibu kota baru juga ditargetkan dapat selesai pada tahun 2045 mendatang.
Untuk membangun sebuah proyek infrastruktur yang berkualitas tentu harus memiliki tenaga kerja ahli konstruksi dan konsultan konstruksi. Selain itu, dalam membangun IKN membutuhkan jasa konsultan non konstruksi. Hal ini karena pembangunan IKN tidak sekedar membangun dan memindahkan ibu kota saja tetapi juga dibutuhkan perencanaan yang matang dalam ekosistem di ibu kota baru ini. Terlebih nantinya, IKN menjadi pusat ekonomi baru.
Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 menyebutkan bahwa jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware) adapun jasa penyediaan jasa konsultansi terbagi atas jasa konsultansi konstruksi dan jasa konsultansi non-konstruksi.
Adapun terdapat 4 jenis jasa yang kegiatannya termasuk jasa non konstruksi yakni jasa penggunaan kekayaan intelektual, jasa personal-kultural-rekreasi, jasa pemerintahan dan jasa bisnis lainnya. Dari tahun 2019 hingga 2021, sektor jasa ini mengalami defisit neraca perdagangan luar negeri.
Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata mengatakan Kemajuan suatu negara berbanding lurus dengan penggunaan jasa konsultansi yang semakin tinggi. Negara maju tersebut adalah negara yang mana prosentase belanja jasa konsultansi terhadap GDP (Gross Domestic Product) lebih tinggi dari negara-negara lain.
Di Indonesia, sektor jasa perusahaan, di mana di dalamnya memuat jasa konsultan memiliki share 1,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) di tahun 2021. Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang relatif lebih dalam pada sektor jasa perusahaan dibandingkan sektor lain, tercermin dari pertumbuhan sektor jasa perusahaan yang turun menjadi di bawah PDB total.
“Seiring dengan ekonomi yang terus melanjutkan pemulihan disertai dengan pembukaan kembali kegiatan ekonomi dan bisnis akan mendorong peningkatan permintaan pada jasa konsultan. Meskipun tahun 2023 ekonomi diperkirakan akan melambat dengan adanya risiko resesi ekonomi, negara berkembang diperkirakan akan relatif lebih tangguh terhadap tantangan ke depan,” ujarnya dikutip dalam Youtube, Jumat (9/12/2022).
Agenda pembangunan yang tertuang dalam RKP 2023 membuka peluang keterlibatan jasa konsultan untuk peningkatan produktivitas. Sasaran pembangunan yang tinggi pada tahun 2023 membutuhkan peningkatan kualitas perencanaan dan pengambilan kebijakan.
Value jasa konsultasi terhadap proses perencanaan dengan memberikan nilai tambah dari integrasi berbagai kemampuan profesional yang belum tentu dimiliki oleh perencana dari pihak pemerintah.
“Medium untuk impor ide dan nilai hingga pada tahap redesain kebijakan. Kemudian, medium pengembangan dan penyebarluasan teknologi baru,” katanya.
Baca Juga: Prospek Sektor Konstruksi 2023 Tetap Cerah dan Menarik
Bappenas sendiri telah mengeluarkan beleid Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengembangan dan Pembinaan Jasa Konsultan. Permen ini upaya untuk meningkatkan pengembangan dan pembinaan jasa konsultan.
Saat ini Bappenas tengah menggodok peraturan presiden (Perpres) untuk meningkatkan daya saing jasa konsultasi lokal atau nasional agar bisa bersaing dengan para konsultan asing baik untuk sektor konstruksi maupun non konstruksi. Pasalnya, selama ini pada proyek dan program pemerintah lebh banyak menggunakan jasa konsultasi asing atau lebih dari 50 persen ketimbang jasa konsultan lokal.
“Perpres jasa konsultasi tengah kami godok. Insyaallah bisa selesai di Desember. Harmonisasi ini sudah selesai, segera lolos dan selesai jadi perpres,” ucap Rudy,
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yudha Mediawan meminta agar jasa konsultan Indonesia untuk dapat meningkatkan kualitas dalam bersaing di kancah internasional.
“Konsultan Indonesia diminta untuk membuat daerah irigasi di atas lahan 10.000 Ha. Indonesia ini ahli-ahli semua, sudah banyak yang melaksanakan jalur irigasi. Agar bisa bersaing di kancah internasional itu pengalaman sangat diperlukan. Misalnya pernah mengerjakannya hal yang serupa, tidak usah dinegara yang jauh-jauh dulu, negara tetangga saja dulu seperti Timor Leste, Kamboja, Laos, dan lainnya,” tuturnya.
Jasa konsultan, lanjutnya, diharapkan dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki. Selain itu, juga diharapkan dapat bekerja sama dengan konsultan di negara Asean.
Pada tahun 2023, perencanaan program keerja di Kementerian PUPR akan difokuskan pada tiga hal yakni untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur, focus pada infrastruktur strategis yang terbangun melalui agenda OPOR (Optimalisasi, pemeliharaan, operasi, serta rehabilitasi) dan akan berfokus pada prioritas.
Salah satu arah kebijakan prioritas pembangunan yaitu pembangunan IKN yang nantinya akan mempunyai fungsi sentral dan menjadi simbol suatu negara untuk menunjukkan jati diri bangsa dan negara serta menjadi standar baru yang lebih tinggi untuk infrastuktur yang berkualitas dan modern di Indonesia . Oleh karena itu, pemindahan dan pengembangan ibu kota yang baru perlu didasarkan pada perkembangan prinsip pembangunan ibu kota yang matang serta kebutuhan dan visi jangka panjang suatu bangsa.
Dia menuturkan banyak tantangan yang dihadapi dalam pembangunan IKN yakni Indonesia belum pernah memiliki pengalaman membangun kota yang terencana dari 0 terutama Ibu Kota Negara beserta target waktu pembangunan yang ketat yaitu tahun 2024 diharapkan pemindahan tahap 1 telah dilaksanakan. Lalu area perencanaan dan perancangan yang luas dan masifsehingga memerlukan kolaborasi rencana dan desain lintas disiplin ilmu yang terkait.
“Kebutuhan tenaga kerja konstruksi yang cukup banyak mengingat proses konstruksi yang masif. Kondisi kontur yang berbukit bukit dengan jenis tanah yang relatif kurang stabil dan karakteristik geologi teknis yang cukup menantang dalam proses pembangunan. Strategi pemenuhan material dan spesifikasi bangunan yang menggunakan bahan ramah lingkungan serta metodologi pelaksanaan agar efektif dan efisien,” terangnya.
Yudha menuturkan pemerintah selalu melibatkan jasa konsultan nasional dan lokal termasuk yang berasal dari Kalimantan Timur dalam pembangunan IKN. Pelaku usaha kualifikasi besar/menengah dari luar Kalimantan wajib memberdayakan pengusaha lokal skala kecil dengan bentuk kemitraan dan kerjasama baik melalui kerja sama operasi maupun sub kontrak.
Ke depan, pemerintah akan menyiapkan strategi agar para konsultan bisa naik kelas dari konsultan berskala kecil ke menengah, lalu konsultan berskala menengah ke konsultan besar.
“Tentunya ini bisa tumbuh bersama dengan strategi pemerintah melakukan programming yang sesuai. Artinya beri kesempatan untuk konsultan menengah ini mendapatkan pekerjaan dulu, sehingga nanti punya pengalaman dan ke depannya modifikasinya bisa lebih menarik dan dapat berkompetisi dengan rekan-rekan dari daerah lainnya. Selain itu kami juga mendorong penggunaan BIM (Building Information Modelling) penuh dalam proyek IKN ini,” ujar Yudha.
Baca Juga: Meneropong Kekuatan Pasar Konstruksi Nasional Hadapi Badai 2023
Ketua DPN Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) masa bakti 2018 – 2022 Peter Frans menuturkan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi konsultan yakni dengan sertifikasi. Adapun saat ini yang baru dilakukan sertifikasi sebanyak 5.800 pekerja dari total 20.000.
Pihaknya tak menampik sertifikasi ini mengalami hambatan karena aturan dan regulasi dimana jika gagal lulus sertifikasi maka harus mengulang kembali proses sertifikasi tersebut. Hal ini karena jika tenaga ahli belum memiliki sertifikat maka tidak dapat masuk ke lapangan pekerjaan mengerjakan suatu proyek. Namun di sisi lain, aturan kewajiban kepemilikan sertifikasi tersebut sangat bagus karena proses sertifikasi lebih tertib dan tidak terjadi duplikasi.
“Inkindo memiliki lembaga sertifikasi yakni LS Inkindo, yang mensertifikasi badan usahanya. Yang menjadi problem yakni tenaga kerjanya. Jadi sertifikat itu harus ada SKA (Sertifikat Keahilian) ini bukan di Inkindo yang menerbitkan tetapi asosiasi profesi, dan ini harus dipercepat karena akan berpengaruh pada SBU (Sertifikat Badan Usaha). Untuk itu, lembaga sertifikasi profesi harus bekerja sama, badan usaha dengan tenaga kerja, sehingga kelangkaan dan pengembang terhadap tenaga kerja dapat diatasi,” tuturnya kepada Bisnis saat dihubungi.
Selain itu, dia berharap dengan memanfaatkan teknologi yang serba digital lembaga sertifikasi badan usaha dan sertifikasi profesi tenaga kerja dapat cepat berkolaborasi. Sehingga pelaksanaan sertifikasi untuk para anggota dapat dilakukan dengan cepat, kompetitif dan segera. Frans berharap nantinya juga dilakukan peningkatan kompetensi konsultan sehingga mampu bersaing di kancah dunia.
Dia meyakini tahun depan sektor konstruksi akan tetap cerah meski dibayangi dengan sejumlah sentimen negatif. Terlebih pembangunan IKN pun tetap berjalan sehingga akan memicu pembangunan sektor konstruksi lainnya.
“Kami tetap optimis dunia konstruksi akan tumbuh karena infrastruktur masih dibutuhkan. Memang untuk proyek jasa konstruksi seluruhnya telah menggunakan konsultan nasional, namun untuk proyek non konstruksi menggunakan jasa konsultan asing,” kata Peter.