Bisnis, KUALA LUMPUR — Malaysia membentuk satuan tugas gabungan untuk merencanakan dan memantau perkembangan perbatasan di Sabah dan Sarawak sejalan dengan rencana Indonesia untuk memindahkan ibu kotanya ke Kalimantan.
Menteri di Departemen Perdana Menteri (Urusan Sabah dan Sarawak) Maximus Ongkili mengatakan bahwa gugus tugas akan mempelajari dampak dari pemindahan ibu kota Indonesia terhadap rencana pembangunan di Sabah, Sarawak, dan Kalimantan.
“Satgas ini merupakan upaya bersama antara kami dan Departemen Perdana Menteri [Ekonomi[ yang diketuai oleh Menteri Datuk Seri Mustapa Mohamed dan saya sendiri,” kata Ongkili usai rapat pendahuluan satgas seperti dikutip dari www.theborneopost.com, Kamis (24/11/2021).
Selain pembangunan infrastruktur, satgas juga akan melihat aspek lain seperti pariwisata, pertukaran budaya, pendidikan, dan pariwisata kesehatan.
“Kami juga akan melihat isu-isu yang terkait dengan keamanan perbatasan dan pengaturan Bea Cukai, Karantina dan Keamanan Imigrasi di semua titik masuk yang mungkin antara kedua negara,” kata Anggota Parlemen Kota Marudu.
Dia menambahkan bahwa gugus tugas dibentuk setelah Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dan anggota parlemen menunjukkan minat dan kekhawatiran mereka tentang usulan pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan dari Jakarta.
“Kami sedang menyusun kertas kerja tentang masalah ini dan akan bertemu lagi pertengahan bulan depan, dalam persiapan untuk pertemuan Dewan Khusus tentang Perjanjian Malaysia 1963 di mana kedua menteri utama Sabah dan Sarawak akan terlibat dalam memutuskan pembangunan perbatasan jangka panjang. strategi, dan program,” ujarnya.