Bisnis, JAKARTA — Wacana untuk menerapkan skema subsidi tertutup penyaluran liquefied petroleum gas atau elpiji tabung 3 kilogram (Kg) kembali mencuat. Perubahan skema subsidi tersebut ditujukan agar penyalurannya menjadi lebih tepat sasaran.
Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat menargetkan untuk bisa menerapkan skema subsidi tertutup untuk elpiji 3 Kg pada pertengahan tahun depan.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyebutkan bahwa terkait dengan reformasi subsidi energi, pemerintah dan DPR telah menyepakati untuk mengintegrasikan data penerima subsidi di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSK) di Kementerian Sosial.
Dia menjelaskan bahwa keterpaduan data tersebut untuk mengurangi bias ketidaktepatan sasaran penerima subsidi.
"Kami berharap selambatnya pertengahan tahun depan realisasi reformasi subsidi telah berjalan, agar dampaknya ke rumah tangga miskin makin bermanfaat, sebab akibat pandemi ini meningkatkan jumlah rumah tangga miskin," katanya kepada Bisnis, Rabu (29/12/2021).
Untuk membenahi tata kelola penyaluran subsidi, DPR telah menyarankan kepada pemerintah untuk membangun infrastruktur digital bagi penerima subsidi, misalnya dengan finger print atau biometric.
Berkaca dari kondisi saat pandemi, lanjut Said, arti subsidi bagi keluarga miskin sangat besar. Kalau subsidi tidak tepat sasaran, imbuhnya, maka urgensi subsidi sebagai automatic stabilizer tentu tidak berjalan maksimal.
Petugas membawa gas tabung elpiji nonsubsidi di salah satu agen di Jalan Emong, Lengkong, Bandung, Jawa Barat, Selasa (28/12/2021). Pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) menaikkan harga elpiji nonsubsidi sekitar Rp1.600 hingga Rp2.600 per kilogram sejak Sabtu (25/12). ANTARA FOTO/Raisan Al FarisiDia juga mengungkapkan bahwa banyak ditemukan subsidi yang tidak tepat sasaran, yang seharusnya diperuntukkan bagi golongan yang kurang mampu justru malah digunakan oleh golongan mampu.
Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyebutkan bahwa hanya 26% kelompok miskin dan rentan yang menerima subsidi listrik dari keseluruhan program subsidi listrik. Sementara itu, 86% dinikmati oleh kelompok yang lebih mampu.
"Hal ini terjadi karena tabung LPG subsidi diperjualbelikan bebas di pasaran," katanya.
Dia menjelaskan bahwa terdapat 12,5 juta rumah tangga miskin dan rentan tidak menerima subsidi elpiji, sebanyak 2,7 juta kepala rumah tangga peremuan tidak menerima subsidi elpiji, dan 760.000 penyandang disabilitas tercatat tidak menerima subsidi elpiji.
Tidak hanya itu, data menunjukkan bahwa terdapat 4,06 juta masyarakat yang termasuk dalam golongan lansia tidak menerima subsidi elpiji. "Reformasi subsidi menjadi agenda kita tahun depan. Banyak temuan tentang ketidaktepatan subsidi," ungkapnya.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebut penerapan skema penyaluran energi secara tertutup yang rencananya dimulai pada 2022 masih belum mendapatkan kepastian.
Skema yang rencananya untuk menyalurkan subsidi lebih tepat sasaran itu masih belum dibahas oleh Presiden Joko Widodo.
Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Soerjaningsih menjelaskan, secara spesifik rencana untuk penerapan skema subsidi tertutup hanya akan diberlakukan untuk subsidi LPG 3 kilogram. Dia menuturkan, rencana itu akan dilakukan secara bertahap.
"Sampai saat ini kebijakan tersebut, Presiden belum mengonfirmasi terkait dengan tranfromasi kebijakan subsidi," ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, PT Pertamina (Persero) akhirnya menaikkan harga elpiji nonsubsidi, yakni ukuran tabung 5,5 Kg dan 12 Kg menyusul meningkatnya harga kontrak.
Setelah adanya penyesusaian harga berkisar Rp1.600—Rp2.600, harga untuk isi ulang elpiji 5,5 Bright Gas berkisar pada harga Rp76.000 atau sekitar Rp13.818 per Kg, sedangkan harga untuk isi ulang elpiji 12 kg yakni Rp163.000 atau sekitar Rp13.583 per Kg.
Sementara itu, harga untuk LPG subsidi 3 Kg atau gas melon yakni Rp21.000 karena masih mengacu kepada harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Namun, dengan kenaikan harga elpiji nonsubsidi dikhawatirkan pemakaian elpiji subsidi bakal makin melonjak tanpa adanya pengaturan yang ketat.