Bisnis, PALEMBANG — Petani di sejumlah daerah berharap agar pupuk bersubsidi dapat terus tersedia dan mudah didapatkan, terutama pada saat musim tanam. Ketersediaan pupuk tepat waktu, tepat dosis, dan tepat mutu, berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas hasil panen.
Di Sumatra Selatan, alokasi pupuk bersubsidi masih belum mencukupi kebutuhan petani, padahal Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (PTPH) Sumsel Bambang Pramono mengatakan petani dapat meningkatkan produktivitas lahannya dengan biaya produksi rendah lewat pupuk bersubsidi.
“Tentu saja banyak faktor lain seperti, benih, alat mesin pertanian, pengawalan teknologi spesifikasi. Namun, pupuk juga jadi faktor utama dalam produktivitas,” katanya, Selasa (16/11/2021).
Diketahui, Kementerian Pertanian menambah alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9 juta ton plus 1,5 juta liter pupuk organik cair pada 2021. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan dengan alokasi 2020 yang mencapai sekitar 8,9 juta ton.
Bambang menilai dengan adanya pupuk subsidi, petani dapat melakukan pemupukan berimbang.
Namun yang terpenting, petani bisa mendapatkan harga yang wajar melalui pupuk subsidi. “Petani dapat perlindungan harga karena harga pupuk subsidi mengikuti acuan HET [Harga Eceran Tertinggi],” ujarnya.
Foto udara petani berjalan di pematang sawah usai menyemprotkan pestisida di areal persawahan ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Jumat (20/8/2021). Memasuki musim tanam padi akhir tahun ini, petani di wilayah itu mengaku kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi jenis urea akibat terjadinya kelangkaan sejak sebulan lalu. ANTARA FOTO/Jojon
Oleh karena itu, kata Bambang, petani sangat berharap agar pupuk subsidi dapat tersedia pada saat dibutuhkan oleh petani. Menurut dia, pupuk tersebut idealnya berada di gudang dan dekat dengan lahan sawah petani.
Belum terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi di Sumsel, ditengarai lantaran masih banyak petani yang belum masuk dalam sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Petani atau E-RDKK.
Dari jumlah petani yang ada di Sumsel, hanya 381.446 orang yang terdata, sedangkan selebihnya sebanyak 386.000 petani sama sekali belum terinput dalam sistem E-RDKK yang merupakan acuan pengalokasian pupuk dari kementerian pertanian ke Sumsel.
Terkait dengan ketersediaan pupuk subsidi di Sumsel, kata Bambang, petani di provinsi itu mendapatkan enam jenis pupuk, terdiri dari urea, SP-36, ZA, NPK, organik, Garanul, dan organik cair.
Adapun, realisasinya mencakup sebanyak 81.216,85 ton urea atau 58,31% dari alokasi 139.279 ton, sedangkan realisasi NPK sebanyak 68.638,6 ton atau 82,74% dari alokasi 82.959 ton.
“Untuk pupuk organik cair saat ini belum tersedia di Sumsel, sehingga belum ada realisasi penyaluran,” ujarnya.
Gubernur Sumsel Herman Deru meninjau program listrik masuk sawah di Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. istimewa
Secara terpisah, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan Pemprov Sumsel terus berupaya untuk meningkatkan produksi pertanian, demi mencapai target Sumsel sebagai lumbung pangan di Indonesia.
“Tahun ini Sumsel peringkat empat nasional, tahun depan kami optimistis bisa masuk tiga besar nasional,” katanya.
Oleh karena itu, gubernur meminta kepala daerah di Sumsel untuk bekerja lebih keras dalam meningkatkan kesejahteraan petani, sesuai dengan program unggulan dan potensi pertanian di tiap daerah. “Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memajukan bidang pertanian,” kata Herman.
Di Karawang, Jawa Barat, setiap musim tanam para petani selalu kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi.
Hal itu disampaikan Acim Mulyana, pemilik Kios Koperasi Harapan Tani Tempuran, kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat kegiatan panen raya di Desa Gombongsari, Kecamatan Rawamerta, Karawang, belum lama ini.
Seperti dikutip Antara, pemilik kios pupuk itu mengeluhkan pendistribusian pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan RDKK.
"Ketika ke distributor, kami selalu tidak sesuai dengan RDKK yang diajukan. Mereka beralasan karena ada pengurangan," kata Acim yang juga sebagai pengurus Gapoktan Kelompok Silih Asih.
Selain itu, dia juga mengaku kalau pupuk subsidi selalu datang terlambat, tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jadi terkadang pupuk datang saat petani sudah lewat membutuhkan pupuk.
Sejauh ini, kontribusi Karawang terhadap kebutuhan pangan nasional sangat luar biasa, dengan rata-rata produksi padi mencapai 8 ton per hektare setiap kali panen.
Tidak jauh berbeda, petani di Sumatra Barat mengalami kelangkaan dan lonjakan harga pupuk bersubsidi terutama pada saat musim tanam tiba. Tidak adanya pengawasan selama 2 tahun terakhir ditengarai menjadi penyebab kelangkaan tersebut.
Maradi (68), salah seorang petani di Nagari Salido Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, mengungkapkan bahwa petani terpaksa harus mengurangi dosis pemakaian pupuk dan menambah modal tanam.
Kondisi serupa juga dirasakan Afrizal (56) tahun, salah seorang petani di Nagari IV Koto Mudik Kecamatan Batang Kapas. "Tak hanya kenaikan harga, ketersediaannya kini juga langka sejak dua bulan lalu," katanya.
Menurut dia, dari keterangan kios pengecer menyebutkan kekosongan terjadi dari tingkat distributor kabupaten, bahkan kuota yang diterima petani masih separuh dari RDKK.
"Kami berharap ada solusi dari pemerintah. Jika tidak, tentu biaya bertanam petani menjadi relatif mahal," ujarnya.
Berdasarkan data alokasi pupuk bersubsidi dari dinas pertanian, sepanjang 2021 kuota pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Pesisir Selatan tercatat sebanyak 19.000, yang terdiri dari urea 8.421 ton, SP-36 sebanyak 861 ton, ZA 445 ton, NPK 7.398 ton, dan organik 4.4045 ton.