Bisnis, JAKARTA— Moody's Investors Service menilai meningkatnya regulasi terkait kelestarian lingkungan dan ekonomi hijau berbasis energi baru terbarukan bakal menekan laju pendanaan perbankan domestik dan internasional ke sektor batu bara di Indonesia.
Risiko pembiayaan kembali atau refinancing akan meningkat di kalangan perusahaan batubara di tengah menyusutnya jumlah pinjaman bank dan kurangnya sumber pendanaan alternatif selain pinjaman bank.
Moody’s menilai, perusahaan penambang batu bara Indonesia dapat menghadapi kekurangan pendanaan mengingat bank domestik dan internasional, serta investor obligasi, makin selektif dalam memberikan pinjaman ke sektor ini di tengah meningkatnya kesadaran dan peraturan iklim.
"Bank domestik Indonesia memasukkan pertimbangan lingkungan, sosial, tata kelola (ESG) ke dalam praktik manajemen risiko mereka dengan persyaratan bahwa peminjam mengadopsi langkah-langkah transisi karbon," kata Tengfu Li, Analis Moody, dalam laporan terbarunya, Jumat (26/11).
"Oleh karena itu, perbankan domestik akan semakin selektif dalam menyalurkan kredit ke sektor batu bara," lanjutnya.
Adapun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerapkan peraturan pada tahun 2017 yang mewajibkan bank untuk mengajukan aksi keuangan berkelanjutan dan menerbitkan laporan keuangan berkelanjutan setiap tahun.
OJK juga memulai fase kedua dari peta jalan yang akan memperkenalkan inisiatif seperti taksonomi hijau, yang akan memperkuat disiplin bank dalam mengelola risiko transisi karbon.
Di tengah menyusutnya pinjaman bank, risiko pembiayaan kembali akan meningkat jika penambang batu bara di Indonesia tidak dapat membayar utang dari arus kas atau melakukan diversifikasi dari batubara termal.
Maisam Hasnain, Vice President Moody's, mengatakan bahwa perusahaan pertambangan batu bara Indonesia yang berada dalam pantauan pemeringkatan Moody’s saat ini memiliki sekitar $2,9 miliar obligasi dolar AS yang jatuh tempo antara tahun 2024-2026.
Perusahaan-perusahaan ini tidak mungkin untuk sepenuhnya membiayai kembali jatuh tempo obligasi ini dengan pinjaman bank domestik karena pokok agregat obligasi ini besar, setara dengan sekitar 30% dari total pinjaman perbankan domestik ke sektor pertambangan per Agustus 2021.
"Kami berharap para penambang dapat memanfaatkan arus kas yang kuat di tengah harga batu bara yang tinggi saat ini untuk melunasi utang," katanya.