Pandemi Covid-19 sejak awal 2020 terbukti membuat kinerja industri migas nasional berantakan. Namun, pemerintah tak menyerah. Adu peruntungan dalam penawaran dan lelang enam wilayah kerja migas, yang sempat tertunda, kembali dibuka.
Ini ditempuh demi mengejar target produksi 1 juta barel minyak per hari dan gas 12.000 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd) pada 2030. Namun, bagaimana skema sweetener yang ditawarkan pemerintah untuk menggoda para investor agar berminat?
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan ada empat wilayah kerja (WK) migas akan diproses melalui penawaran langsung, yakni South CPP, Sumbagsel, Rangkas, dan Limat. Adapun, dua WK lagi akan dilelang reguler, yakni Merangin III dan North Kangean.
Berbeda dengan lelang-lelang sebelumnya, pemerintah optimistis lelang kali ini akan jauh lebih menarik. Alasannya, ada sejumlah syarat dan ketentuan yang diubah seperti terkait dengan sharing split sehingga lebih menguntungkan calon investor.
Sebelumnya, komposisi sharing split adalah 85:15, tetapi sekarang bervariasi menjadi 70:30 hingga 50:50 untuk menambah besar porsi untuk kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).
Tak hanya itu, perubahan lain pun mencakup skema perhitungan bonus tanda tangan, fleksibilitas skema kontrak kerja sama (gross split atau cost recovery), kemudahan akses data, hingga insentif perpajakan yang tengah disiapkan.
Adapun, jadwal untuk lelang reguler dimulai pada 17 Juni hingga 12 Oktober 2021 untuk akses dokumen. Penyerahan dokumen dilakukan pada 12—14 Oktober 2021. Untuk jadwal penawaran langsung, ESDM membuka akses dokumen pada 17 Juni—28 Juli 2021. Adapun, jadwal penyerahan dokumen berlangsung pada 28—30 Juli 2021.
Menteri ESDM Arifin Tasrif menjamin sejumlah kemudahan tersebut tak lepas dari upaya pemerintah memikat investor demi mencapai seluruh target produksi migas pada 2030.
Di samping WK migas baru, pemerintah tengah berupaya memperbaiki iklim investasi untuk blok migas existing. Salah satu rencananya adalah melalui persetujuan usulan insentif fiskal yang diajukan oleh PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM). Perseroan mengajukan insentif ini untuk pengembangan Blok Mahakam di Kalimantan Timur. (Denis Riantiza Meilanova/Lucky Leonard Leatemia)