Jelajah Pelabuhan 2023: Menhub Minta Kinerja Logistik Dievaluasi

Bisnis, JAKARTA  - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melepas tim Jelajah Pelabuhan 2023 di Wisma Bisnis Indonesia, Jumat (13/10/2023). Reportase Bisnis Indonesia ini diharapkan dapat melaporkan kondisi rill di lapangan untuk mendongkrak geliat industri di Tanah Air. 

Jelajah Pelabuhan 2023 merupakan program tahunan Bisnis Indonesia setelah sukses terlaksana selama dua tahun terakhir. Tim akan menjelajahi berbagai infrastruktur logistik termasuk pelabuhan sebagai urat nadi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

“Saya berterima kasih kepada Bisnis Indonesia melalui upaya konsisten yang telah dilakukan ini. Dan kami siap menerima umpan balik untuk menjadi dasar kami menerbitkan policy,” kata Menhub di sela pelepasan tim Jelajah Pelabuhan 2023 di serambi Wisma Bisnis Indonesia siang tadi. 

Lebih lanjut, Budi Karya menuturkan bahwa pergerakan laut selama ini masih didominasi oleh pergerakan barang. Arus logistik ini juga menjadi masih menjadi salah satu urat nadi mendukung pertumbuhan ekonomi lewat aktivitas ekspor dan impor. 

Baca juga: Jelajah Pelabuhan 2023: Potret Langsung Geliat Industri RI

Selama ini, sejumlah stakeholder telah melakukan sederet upaya mengakselerasi aktivitas di pelabuhan. Seperti PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan meningkatkan kemampuan teknologi untuk mengintegrasi sistem kepelabuhan. 

“Silakan dilakukan evaluasi. Kita bukan bersaing dengan diri kita sendiri tapi kita bersaing dengan negara tetangga,” tuturnya. 

Sejauh ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus meningkatkan penerapan digitalisasi pelayanan kepelabuhanan melalui sistem Inaportnet sebagai salah satu strategi untuk mengembangkan ekosistem logistik nasional atau National Logistics Ecosystem (NLE).

Kemudahan Akses

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Capt. Antoni Arif Priadi menjelaskan, Inaportnet merupakan sebuah sistem yang menjadi pintu masuk awal arus logistik di pelabuhan. Seluruh data dan informasi pada sebuah kapal nantinya akan terhimpun pada sistem tersebut.Penerapan Inaportnet akan berdampak pada kemudahan akses informasi baik untuk pemerintah maupun pelaku usaha terkait. Arif menuturkan, penggunaan Inaportnet nantinya akan dilakukan pada seluruh pelabuhan di Indonesia

“Setelah pelabuhan-pelabuhan tersambung sama Inaport, NLE seharusnya akan lebih bagus penerapannya,” jelas Arif.

Direktur Pemasaran Bisnis Indonesia Group Hery Trianto (dari kiri), Direktur Utama PT Samudera Indonesia Tbk. Bani Maulana Mulia, Direktur Pemberitaan & Produksi sekaligus Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Maria Y. Benyamin, CEO Sarana Citranusa (SCN) Logistics Group Aulia Febrial Fatwa, Wakil Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Hambra, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group Lulu Terianto, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Antoni Arif Priadi, Direktur Utama PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) M. Adji, Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra, dan Direktur Bisnis Indonesia Gagaskreasitama Chamdan Purwoko melepas tim Jelajah Pelabuhan 2023 di Jakarta, Jumat (13/10/2023).

Arif melanjutkan, sebanyak 149 pelabuhan telah menerapkan sistem Inaportnet hingga pertengahan Oktober 2023. Kemenhub menargetkan sistem ini sudah diberlakukan pada 260 pelabuhan di seluruh Indonesia hingga akhir 2023 mendatang.

Selain itu, Kemenhub juga tengah mengkaji sinkronisasi jalur kereta api dan petikemas di pelabuhan untuk menggenjot efisiensi logistik nasional. Arif menuturkan, pihaknya tengah mengarahkan BUMN pengelola pelabuhan, yakni PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo untuk menyediakan area khusus untuk bongkar muat barang-barang yang diangkut dengan kereta api.

Meski demikian, tidak disebutkan pelabuhan mana saja yang akan dikembangkan dengan rencana ini. “Mindset kita jangan ada jalur kereta api di pinggir dermaga lalu kontainernya ditaruh di situ, itu malah akan memperlambat arus barang,” kata Arif.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga mengakui penerapan NLE masih memiliki beberapa kekurangan. Dia menyebut, kendala ini terjadi baik dalam penerapannya di lapangan maupun dari sisi regulasi. 

Oleh karena itu, dia mengatakan, Kemenhub terus aktif berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, dan lainnya. Koordinasi tersebut tersebut mencakup sinkronisasi regulasi atau kebijakan yang belum sesuai atau sejalan dengan tujuan NLE.

“Kalau ekosistem [logistik] kan tidak mungkin dilakukan sendiri. Akan selalu kami bahas dengan seluruh stakeholder terkait perbaikan apa yang kita lakukan dan sejauh ini progres nya alhamdulillah cukup baik,” kata Budi Karya.[]