Bisnis, JAKARTA – Presiden Joko Widodo menyoroti situasi kemanusiaan Afghanistan yang makin buruk karena pemerintahan inklusif yang belum terwujud. Hal itu disampaikan Kepala Negara saat mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Europe Meeting (ASEM) ke-13 dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (26/11/2021).
Jokowi mengemukakan hal tersebut ketika berbicara secara virtual pada Sesi Retreat KTT ASEM ke-13, demikian siaran pers yang diterima Antara dari Biro Pers Sekretariat Presiden pada Jumat malam.
"Saat ini, pemerintahan inklusif belum terwujud. Situasi kemanusiaan memburuk. Sekitar 23 juta rakyat Afghanistan terancam krisis pangan. Bantuan kemanusiaan menjadi prioritas. Kami berkomitmen memberikan bantuan, termasuk untuk bantuan kapasitas," ujar Presiden Jokowi.
Selain isu kemanusiaan, ada dua isu yang menjadi perhatian Indonesia. Pertama, isu pemberdayaan perempuan. Presiden Jokowi mengingatkan bahwa penghormatan hak-hak perempuan adalah salah satu janji Taliban.
Berkaitan dengan hal itu, kata Presiden, Indonesia ingin berkontribusi agar janji tersebut dapat dipenuhi, antara lain melalui Indonesia-Afghanistan Women Solidarity Network yang akan dimanfaatkan untuk kerja sama pemberdayaan perempuan ke depan.
"Kami juga siap memberikan beasiswa pendidikan bagi perempuan Afghanistan. Kami akan terus lanjutkan upaya pemberdayaan perempuan Afghanistan melalui kerja sama dengan berbagai pihak," tuturnya.
Kedua, kerja sama antarulama. Presiden Jokowi memahami betul peran penting ulama di masyarakat. Pada 2018, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan trilateral ulama Afghanistan-Pakistan-Indonesia untuk mendukung proses perdamaian.
"Meskipun situasi Afghanistan sudah berbeda, ulama tetap berperan penting. Kami siap memfasilitasi dialog antarulama, termasuk ulama Afghanistan," kata Jokowi.
PANDEMI COVID
Pada kesempatan itu, Presiden juga mengajak para pemimpin negara Asia dan Eropa untuk bekerja sama menghadapi pandemi Covid-19. Menurut Jokowi, saat ini lebih dari 7,6 miliar dosis vaksin telah disuntikkan, tapi kesenjangan akses terhadap vaksin masih lebar.
"Sebanyak 64,99% populasi negara kaya telah menerima setidaknya satu dosis vaksin, sementara di negara miskin baru 6,48%," ujarnya.
Kepala Negara mengutarakan target vaksinasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga masih sulit dicapai dengan diperkirakan hampir 80 negara tidak mencapai target vaksinasi 40% populasi pada akhir 2021. Bahkan, lanjutnya, lebih dari 100 juta dosis vaksin di negara G7 tak terpakai dan kedaluwarsa.
"Saya mengajak kita semua mengubah situasi ini. Target vaksinasi WHO harus dicapai semua negara. Untuk itu, dose-sharing harus digalakkan, produksi vaksin dinaikkan, dan kapasitas penyerapan negara penerima vaksin ditingkatkan," ucap Presiden.
Sementara itu, dalam jangka panjang Presiden Jokowi mengajak para pemimpin ASEM untuk terus memperkuat tata kelola dan arsitektur kesehatan global. Hal tersebut juga akan menjadi salah satu agenda utama dalam Presidensi Indonesia di G-20.
"Dalam kaitan ini, WHO harus diperkuat. Traktat pandemi harus didukung oleh semua negara dan mekanisme pendanaan kesehatan untuk negara berkembang perlu dibangun," kata Jokowi.
Sedangkan terkait percepatan pemulihan ekonomi, Presiden Jokowi menyampaikan dua hal utama yang memerlukan kerja sama erat para pemimpin ASEM, yaitu transisi energi dan transisi digital.
Transisi menuju energi baru terbarukan, lanjut Presiden, harus terus didorong, namun perlu diletakkan juga dalam konteks pencapaian SDGs. "Investasi dan alih teknologi adalah kata kunci."
Selain itu, inklusivitas dinilai sangat penting agar celah kesejahteraan tidak makin melebar dan tidak ada yang tertinggal. Inklusivitas dapat dicapai jika akses digital ditingkatkan. "Digital ekonomi adalah masa depan ekonomi kita. Mari kita menjalin kerja sama agar kita dapat pulih bersama dan pulih lebih kuat."
Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kemenlu I Gede Ngurah Swajaya.