Bisnis, JAKARTA — Pemerintah menargetkan peningkatan produksi siap jual (lifting) minyak dan gas bumi menjadi 1,73 juta barel setara minyak per hari guna memperbaiki neraca perdagangan. Namun, butuh upaya ekstra dari pemerintah dan kontraktor agar target tersebut bisa terealisasi.
Dalam usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022, target lifting migas pada 2022 terdiri atas lifting minyak sebesar 703.000 barel minyak per hari (bopd) dan lifting gas bumi sebesar 1,03 juta barel setara minyak per hari (boepd).
Usulan tersebut dengan mempertimbangan harga komoditas minyak dan gas bumi pada tahun ini. "Target asumsi lifting migas yang diusulkan pemerintah pada Nota Keuangan RAPBN 2022 dalam rangka memperbaiki neraca perdagangan. Untuk mencapai target tersebut kami terus mendorong agar KKKS melakukan peningkatan produksi migas," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam rapat kerja dengan Komisi VII, Rabu (26/8/2021).
Menurut Deputi Perencanaan SKK Migas Benny Lubiantara, target lifting pada 2022 merupakan angka yang rasional untuk dicapai, sejalan dengan kegiatan pada tahun depan yang akan lebih agresif karena banyaknya kegiatan yang tertunda pada 2021.
"Tahun depan kita geber, tapi kita belum tau akan banyak pengeboran di tahun depan semacam recovery plan. Kita kejar lebih masif karena kita miss tahun ini," katanya kepada Bisnis, Kamis (26/8/2021).
Benny mengungkapkan bahwa dalam pembahasan pre work, program and budget (WP&B) 2021, telah banyak rencana kerja pengeboran sumur. Rencana kerja tersebut akan menjadi lebih banyak karena adanya invetaris pada 2021 yang tergeser ke tahun depan.
"Jadi di tahun depan so far berdasarkan yang kita kumpulkan pre WP&B sudah banyak sumur-sumur dan tentunya outlook-nya cukup baik," ungkapnya.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif ReforMiner Komaidi Notonegoro menilai perlu upaya yang lebih keras dari pemerintah dan kontraktor untuk bisa mencapai target lifting.
Pasalnya, kata dia, mayoritas lapangan migas yang diandalkan Indonesia pada saat ini telah memasuki usia tua dan memiliki tren penurunan produksi dari tahun ke tahun.
Dari sisi bisnis, selain mengejar capaian volume, para kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) juga memperhatikan perhitungan biaya produksi minyak per barel. Untuk di lapangan migas yang tua, imbuhnya, maka biaya produksi yang dibutuhkan akan lebih besar.
"Kalau dari aspek teknis masih sangat rasional 700.000 bopd—800.000 bopd, masih mungkin untuk dicapai tetapi dari aspek bisnis tentunya ada di harga kisaran berapa. Kalau bagus masih bisa didorong ke level atas," katanya kepada Bisnis, Kamis (26/8/2021).
Dia menuturkan, perlu komitmen yang besar dari pemerintah dan juga KKKS untuk mencapai target yang telah dicanangkan, mengingat antara target pemerintah dan KKKS kerap tidak sejalan karena ada aspek bisnis di baliknya.
Untuk itu, guna menjaga keekonomian KKKS, pemerintah perlu dengan cermat memberikan paket insentif pada lapangan-lapangan tua agar target lifting bisa tetap dicapai.
"Saya kira pemerintah perlu aware untuk lapangan yang sudah mature, sering kali paket insentif kendala dan kunci kenapa dia [KKKS} tidak ditambah karena marginal cost lebih besar, maka dibutuhkan insentif fiskal, dan pemerintah perlu pro aktif," jelasnya.
Tidak jauh berbeda, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan berpendapat bahwa target lifting migas pada 2022 dengan kondisi pandemi Covid-19 yang masih belum selesai, maka target yang ditetapkan realitis.
Mamit menuturkan terdapat sejumlah wilayah kerja yang masih bisa digenjot produksinya, dari realisasi yang terhambat pada tahun ini seperti Blok Rokan dan Blok Cepu.
Di samping itu, potensi peningkatan produksi lainnya masih bisa diupayakan dari KKKS-KKKS lain. "Saya masih optimis harga minyak akan stabil terus karena perekonomian global akan kembali tumbuh seiring program vaksin yang sudah berjalan maksimal," jelasnya.
Kementerian ESDM mencatat realisasi lifting migas per Juli 2021 sebesar 1,63 juta boepd yang terdiri atas lifting minyak sebesar 661.000 bopd dan gas bumi 977.000 boepd masih di bawah target yang dicanangkan dalam APBN 2021.
Realisasi lifting migas tersebut baru mencapai 96% dari target APBN 2021 sebesar 1,71 juta boepd. Sementara itu, realisasi lifting minyak baru mencapai 94% dari target APBN 2021 705.000 bopd, sedangkan realisasi lifting gas bumi baru mencapai 97% dari target APBN 2021 sebesar 1 juta boepd.
Sementara itu, outlook lifting migas 2021 sebesar 1,67 juta boepd—1,71 boepd, dengan perincian minyak 680.000—705.000 bopd dan lifting minyak bumi gas 987.000 boepd—1 juta boepd.
Pertamina EP Cepu telah menyelesaikan tahapan completion yang merupakan proses pemasangan tubing (pipa produksi) beserta seluruh kelengkapannya. Sejauh ini, Proyek JTB yang dioperatori PEPC mencapai 17.391.921 Jam Kerja Selamat. Istimewa/ Pertamina
Menurut Deputi Perencanaan SKK Migas Benny Lubiantara, untuk target APBN tahun ini akan sulit untuk dicapai karena adanya keterlambatan-keterlambatan proyek serta kegiatan pengeboran yang sudah direncanakan sepanjang 2021.
"Kalau untuk 705.000 bopd sudah miss dari target tersebut, mungkin bisa mencapai 680.000 bopd di akhir tahun," katanya.
Sementara itu, anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Gerindra Kardaya Warnika mengatakan dengan outlook lifting migas pada tahun ini yang ditetapkan berkisar pada 680.000 bopd—705.000 bopd, angka yang mampu dicapai adalah target terendahnya yakni 680.000 bopd.
Menurut dia, dengan asumsi yang lebih besar dari outlook yang bisa dicapai pada tahun ini, maka hal tersebut dapat menimbulkan kerancuan bagi investor hulu migas karena antara target yang dipatok dengan yang dapat direalisasikan tidak sejalan.
"Kalau angka yang disampaikan begini, orang lain akan melihat mereka tidak akan percaya, kalau di tahun depan 700.000 sekian, tidak percaya paling maksimum di angka yang sudah disampikan di sini yaitu 680.000," ungkapnya.
Reportase: Muhammad Ridwan