Bisnis, JAKARTA - Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama memiliki agenda tersendiri dan bukan merupakan agenda pemerintah. Muktamar NU diyakini akan berjalan tanpa adanya intervensi dari pemerintah.
Demikian ditegaskan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud.
"Karena muktamar kadang punya agenda yang bisa mengkritisi Pemerintah. Muktamar mengkritisi Pemerintah itu punya arti membangun," ujar Marsudi dalam keterangan yang diterima Antara, di Jakarta, Senin (13/12/2021).
Ketika menyampaikan paparan pada Diskusi #SAFARI24 oleh Total Politik, Marsudi justru mempertanyakan apa yang dimaksud dengan intervensi Pemerintah, khususnya pada instansi pemerintah yang mana.
"Yang tahu itu Gus Romli. Kalau Kiai Said menyebut instansi pemerintah, harus ditanyakan instansi pemerintah yang mana. Karena jelas arahnya akan ke mana. Kementerian pemerintah yang bisa dimanfaatkan oleh salah satu kandidat. Memang faktanya Kiai Said enggak punya kementerian yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung kiai," ujar Marsudi.
Dalam kesempatan yang sama, aktivis NU Guntur Romli juga membantah ada intervensi Pemerintah.
"Muktamar ini tidak ada intervensi Pemerintah. Itu berbeda dengan Muktamar Cipasung yang ada intervensi dari Pemerintah Soeharto pada saat itu," ujar Guntur yang juga politisi asal Partai Solidaritas Indonesia.
PBNU akan menggelar Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama di Provinsi Lampung pada 23-25 Desember 2021. Sebelumnya, terdapat perdebatan soal penentuan tanggal muktamar akibat prediksi pandemi Covid-19 yang akan naik dan kebijakan Pemerintah menerapkan PPKM Level 3 secara serentak.
Terdapat pihak yang ingin memajukan tanggal Muktamar Ke-34 NU menjadi 17 Desember 2021, serta ada yang ingin memundurkan tanggal menjadi 31 Desember 2021.
"Tapi ketika PPKM dicabut kembali 23-25 Desember, maka secara substansi perbedaan berhenti," kata Marsudi.
Ketua Steering commitee (SC) Muktamar NU Muhammad Nuh menerangkan bahwa Muktamar ke-34 akan fokus membahas fondasi NU untuk 100 tahun yang kedua. SC akan melakukan sosialisasi ke daerah-daerah untuk mendapatkan masukan tambahan soal materi muktamar.
"Sehingga, pada saatnya pembahasan sudah cepat prosesnya," kata dia.