Bisnis, JAKARTA - PT Garuda Indonesia Tbk. tengah mengevaluasi rute penerbangan yang kurang menguntungkan, termasuk menyesuaikan frekuensi penerbangan hingga optimalisasi penggunaan pesawat untuk rute padat penumpang.
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan sejauh ini belum ada rute internasional yang dipangkas, termasuk rute domestik yang kurang menguntungkan.
“Kami terus mengkaji setiap rute dan sementara mengurangi frekuensinya karena tingkat [ke terisian kursi] juga masih belum kembali,” ujarnya, Minggu (13/6).
Perseroan menegaskan langkah restrukturisasi rute tersebut tentunya didasari oleh kondisi pasar dan tingkat penerbangan masyarakat terhadap layanan. Jumlah pesawat dalam penerbangan selama masa pandemi juga turut memperhatikan tingkat isian dari angkutan kargo.
Berdasarkan data per Maret 2021, emiten berkode saham GIAA tersebut masih melayani 67 rute domestik dan 20 rute internasional dengan frekuensi yang mengalami penyesuaian yang dapat berubah. Alhasil, penumpang maskapai juga diminta untuk selalu mengecek status penerbangan secara berkala.
Dari sisi jumlah pesawat yang dioperasikan selama masa pandemi, perseroan memerinci telah berkurang menjadi 53 pesawat. Semula, maskapai dengan jenis layanan penuh tersebut memiliki total 142 pesawat dengan 136 di antaranya berstatus sewa dan enam sisanya dimiliki sendiri.
Sementara itu, pemerhati penerbangan dari Jaringan Penerbangan Indonesia (Japri) Gerry Soedjatman mengatakan restrukturisasi tetap harus dilakukan oleh Garuda dari empat opsi alternatif penyelamatan yang digodok oleh pemerintah. Menurutnya, dari empat opsi yang disampaikan oleh pemerintah, hanya opsi terakhir, yakni likuidasi yang tidak memerlukan upaya restrukturisasi.
Gerry juga menjelaskan bahwa opsi menutup perusahaan lama dengan memindahkan perusahaan baru lewat brand yang sama bisa dilakukan, tetapi tetap membutuhkan restrukturisasi perusahaan.
“Garuda juga bisa pakai Citilink. Kodenya diambil, lalu rebranding lagi kemudian hari juga bisa. Tapi, tetap tidak ada opsi yang bisa lanjut tanpa restrukturisasi.”