Bisnis, JAKARTA - Pertemuan pertama para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 telah berlangsung pada 17 dan 18 Februari 2022. Sebanyak 14 poin komunike dihasilkan dari pertemuan dalam Presidensi G20 Indonesia tersebut. Komunike tersebut merupakan komitmen dan pernyataan bersama para anggota forum G20.
Pertemuan tersebut mendiskusikan enam agenda prioritas yaitu, ekonomi dan kesehatan global, arsitektur finansial internasional, isu sektor finansial, keuangan berkelanjutan, infrastruktur serta perpajakan internasional.
Sebanyak 14 poin komunike tersebut disampaikan dalam keterangan resmi Kementerian Keuangan, seperti dikutip Antara, Sabtu (19/2/2022), Adapun, perinciannya adalah sebagai berikut:
Pertama, melanjutkan pemulihan yang merata secara global baik dari sisi kesehatan seperti distribusi vaksin, therapeutic dan diagnostik maupun ekonomi.
Kedua, menggunakan semua alat untuk mengatasi dampak pandemi khususnya kepada yang paling terkena dampak.
Ketiga, menekankan pada prioritas tindakan kolektif dan terkoordinasi untuk mengendalikan pandemi di seluruh dunia.
Keempat, memastikan implementasi secara global terkait dua pilar perpajakan internasional pada tahun 2023.
Kelima, memperkuat ketahanan keuangan jangka panjang dari arsitektur keuangan internasional termasuk mempromosikan aliran modal yang berkelanjutan dan mengembangkan local currency capital markets.
Keenam, mendukung negara-negara rentan, salah satunya sebesar $60 miliar, melalui penyaluran Special Drawing Rights (SDRs) dan menyerukan kepada IMF untuk membentuk Resilience and Sustainability Trust (RST).
Ketujuh, memajukan Common Framework for Debt Treatment di luar DSSI untuk memberi kepastian kepada negara-negara debitur yang meminta keringanan pembayaran utang seperti Chad, Ethiopia dan Zambia.
Kedelapan, merevitalisasi investasi infrastruktur dengan cara yang berkelanjutan, inklusif, dapat diakses dan terjangkau.
Kesembilan, mengatasi perubahan iklim, perlindungan lingkungan dan hilangnya keanekaragaman hayati sekaligus menegaskan komitmen negara-negara maju dalam memobilisasi pendanaan iklim sebesar $100 miliar per tahun untuk memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang.
Ilustrasi/g20.orgKesepuluh, mendorong ekonomi berkelanjutan untuk pemulihan ekonomi global yang hijau, tangguh dan inklusif dalam rangka mencapai Agenda 2030 yakni Pembangunan Berkelanjutan sejalan dengan UNFCCC dan Perjanjian Paris.
Kesebelas, memperkuat ketahanan sektor keuangan global untuk memastikan pemulihan ekonomi yang adil dan menghindari potensi dampak buruk dari pandemi untuk menjaga stabilitas keuangan termasuk implementasi lanjutan dari Peta Jalan G20 yakni pembayaran lintas batas.
Kedua belas, menangani secara komprehensif potensi manfaat dan risiko terhadap stabilitas keuangan global yang timbul dari perkembangan inovasi teknologi termasuk risiko dunia maya dan potensi kesenjangan peraturan dan arbitrase yang ditimbulkan oleh kripto.
Ketiga belas, memajukan agenda inklusi keuangan untuk memanfaatkan digitalisasi dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan mendorong keberlanjutan serta inklusivitas ekonomi bagi perempuan, pemuda dan UMKM.
Keempat belas, mendukung Financial Action Task Force (FATF) sebagai badan penetapan standar global untuk mencegah dan memerangi pencucian uang, pendanaan teroris dan pembiayaan proliferasi.