Bisnis, JAKARTA - Meski akur dengan Presiden, tidak berarti wakil rakyat yang duduk di MPR baik-baik saja dengan menteri kabinet Presiden Jokowi. Buktinya, pimpinan MPR mengekspresikan kekesalan dengan meminta Sri Mulyani dipecat dari jabatan menteri keuangan.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati tidak menghormati MPR. Pimpinan MPR pun menyerang Sri Mulyani yang disebut tidak datang rapat dan meminta Presiden Joko Widodo pecat Menkeu Sri Mulyani.
Perseteruan antara pimpinan MPR dengan Menkeu Sri Mulyani ternyata bermula dari rapat anggaran. Awalnya, Bamsoet meminta Sri Mulyani Indrawati menghargai hubungan antarlembaga tinggi negara. Hal tersebut disampaikan politisi Golkar tersebut melalui siaran pers yang disebarkan kepada media.
Dikutip dari Tempo.co, pernyataan itu dikemukakan Bamsoet lantaran Sri Mulyani beberapa kali tidak datang memenuhi undangan rapat dari pimpinan MPR RI dan Badan Penganggaran MPR RI, tanpa adanya alasan yang jelas.
Padahal, Bamsoet menilai kehadiran Menteri Keuangan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan koordinasi dengan MPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang diisi oleh 575 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD RI.
Bukan cuma Bamsoet, Wakil Ketua MPR RI yang mengkoordinir Badan Penganggaran Fadel Muhammad merasakan betul sulitnya berkoordinasi dengan Sri Mulyani.
"Sudah beberapa kali diundang oleh Pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang. Dua hari sebelum diundang rapat, dia selalu membatalkan datang. Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis seperti dilansir dari Tempo.co, Selasa (30/12/2021).
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan, selain berimbas kepada pandemi kesehatan dan ekonomi, pandemi Covid-19 juga bisa mengakibatkan pandemi moral berupa terpinggirkannya nilai-nilai luhur, kearifan lokal, dan jatidiri bangsa.
"Dampak kerusakannya bisa jauh lebih dahsyat, sebagai ancaman kasat mata yang tidak terdeteksi diagnosa medis," imbuhnya.
Senada dengan Bamsoet, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad menilai Sri Mulyani tidak menghormati lembaga MPR lantaran tidak memenuhi undangan rapat hingga dua kali. Dia bahkan mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk memecat Sri Mulyani dari jabatan Menkeu.
Jawaban Sri Mulyani
Selang sehari, Sri Mulyani membalas ucapan Bamsoet yang menyebut dia tidak menghargai MPR karena absen dari sejumlah pertemuan untuk membahas realokasi anggaran. Balasan tersebut ditulis Sri Mulyani melalui unggahan di akun resmi Instagram @smindrawati.
Dalam postingan tersebut, SMI menampilkan tangkapan layar sejumlah pemberitaan mengenai Bambang Soesatyo (Bamsoet) di beberapa media online yang menyebut Menkeu tidak menghargai MPR.
Sri Mulyani menuliskan empat poin yang berisi alasan dirinya tidak bisa menghadiri rapat dengan MPR RI. Dia menjelaskan terdapat dua undangan pembahasan anggaran MPR yang sampai kepadanya. Pertama, pada 27 Juli 2021 yang bertabrakan dengan rapat internal Presiden. Dia lantas mendelegasikan pertemuan dengan MPR itu kepada Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
"Kedua, tanggal 28 September 2021 bersamaan dengan rapat Badan Anggaran [Banggar] DPR membahas APBN 2022 di mana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting. Rapat dengan MPR diputuskan ditunda," tulis Sri Mulyani dalam unggahannya, Rabu (1/12/2021).
Terkait pemangkasan anggaran MPR RI, Sri menjelaskan bahwa pada tahun ini Indonesia mengalami lonjakan kasus Covid-19 akibat varian delta. Kementerian Keuangan pun merealokasi anggaran kementerian dan lembaga hingga empat kali, agar penggunaan kas negara lebih mengutamakan penanganan Covid-19, seperti untuk biaya klaim pasien Covid-19, akselerasi vaksinasi, dan pelaksanaan PPKM di sejumlah daerah.
Menurutnya, pemerintah pun mengutamakan anggaran untuk membantu masyarakat miskin seperti melalui tambahan bantuan sosial, subsidi upah para pekerja, serta bantuan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sri Mulyani pun menjelaskan bahwa pada tahun ini Indonesia mengalami lonjakan kasus Covid-19 akibat varian delta. Kementerian Keuanga
Masyarakat dinilai tertekan penghasilannya selama penerapan PPKM. "Anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN. Menkeu menghormati fungsi dan tugas semua lembaga tinggi negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan," tulis Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.
Sri Mulyani pun menjelaskan bahwa pihaknya terus bekerja sama dengan berbagai pihak dalam menangani dampak pandemi Covid-19 yang sangat besar, baik bagi masyarakat dan perekonomian.
Tanggapan Netizen
Unggahan Menkeu mendapat respons dari netizen atau warganet. Postingan Menkeu Sri Mulyani tercatat disukai lebih dari 62 ribu pengguna Instagram dan 9.000 komentar dari pengikut atau followers Sri Mulyani.
"Saya lebih ikhlas mereka yang di pecat di banding ibu sabar ya bu," tulis akun Instagram @iqbal24bale. "Semangat Bu ??? anggaran dipotong kok marah. Duit rakyat tuh," tulis netizen @adedarel.
"Tetap semangat bu, ibu pasti tau mana yg harus lebih didahulukan tanpa mengesampingkan yg lain, demi kepentingan masyarakat dan negara, God bless you," ujar @clara_pardede.