Bisnis, JAKARTA — Aksi balapan mobil listrik Formula E di Jakarta tampaknya bakal bisa dinikmati secara langsung oleh penggemar Indonesia.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan tetap akan menyelenggarakan event kelas dunia itu pada Juni 2022 kendati mendapat kritikan dari sebagian Anggota DPRD DKI Jakarta.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan tidak ada rekomendasi untuk menunda penyelenggaraan ajang Formula E di Ibu Kota dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Riza juga menegaskan tidak ada kerugian ataupun potensi kerugian negara atas rencana penyelenggaraan ajang Formula E di Jakarta sehingga prosesnya terus berjalan.
“Jadi, hal itu menjadi dasar bagi Pemprov DKI untuk melaksanakan Formula E pada 2022,” ujar Riza kepada wartawan, Kamis (16/9).
Peta balap formula E/Istimewa
Sebelumnya, penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta diperkirakan tidak memberikan keuntungan ekonomi yang memadai karena dunia internasional sampai dengan saat ini masih ragu-ragu untuk masuk ke Indonesia karena pandemi.
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan mengatakan ada risiko pemborosan anggaran dengan terus-menerus menyetor kepada penyelenggara Formula E.
BPK Perwakilan DKI Jakarta mencatat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah membayar Rp983,31 miliar kepada Formula E Operations (FEO) terkait dengan penyelenggaraan Formula E.
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan commitment fee Formula E yang ditanggung APBD Jakarta 122,102 poundsterling atau setara dengan Rp2,4 triliun sangat tinggi.
Menurutnya, commitment fee di kota lain di dunia yang menjadi penyelenggara Formula E tidak setinggi Jakarta. Formula E seperti New York Amerika Serikat, ujar Anggara, tidak dikenai commitment fee.
“Bahkan Kota Roma, Italia, dibebaskan biaya commitment fee hingga penyelenggaraan tahun 2025. Ini patut dipertanyakan, mengapa biaya commitment fee Formula E Jakarta sangat tinggi dan jelas membebani APBD Jakarta,” ujarnya.
Adapun, Pemprov DKI Jakarta memiliki kewajiban untuk membayar biaya komitmen Formula E selama lima tahun berturut-turut. (Lihat Infografik).
Dalam surat dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta kepada Gubernur Anies Baswedan terkait Formula E beredar terungkap bahwa pembayaran commitment fee harus segera dilunasi sebelum masa jabatan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta habis tahun depan.
Anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak membenarkan surat tersebut dan dia melihat ada potensi pelanggaran berat yang dilakukan oleh Anies.
Pelanggaran berat ini terkait dengan Anies yang mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) yang meminta agar Dispora mendukung persiapan penyelenggaraan Formula E.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumpulkan tujuh fraksi DPRD DKI di rumah dinasnya di Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (26/8/2021)/Istimewa
Dalam surat itu juga disebutkan bahwa Pemprov DKI harus bisa mengalokasikan anggaran sesuai yang diperjanjikan karena jika tidak dilaksanakan maka dianggap sebagai perbuatan wanprestasi dan dapat digugat di Arbitrase Internasional.
Dengan kondisi tersebut, Gilbert yang merupakan Fraksi PDIP DPRD makin yakin untuk melakukan interpelasi terhadap Anies. “Biar Gubernur yang menjelaskan nanti. Itu perlu ditanya atau diinterpelasi,” ujarnya.
DIVIDEN BIR
Dalam perkembangan lain, produsen bir merek Anker PT Delta Djakarta Tbk. yang merupakan BUMD DKI Jakarta akan membagikan dividen Rp52,5 miliar kepada Pemprov DKI Jakarta pada Jumat (24/9).
Dikutip dari laporan keuangan DLTA, Pemprov Pemprov DKI memiliki 26,25% saham. DLTA membukukan keuntungan sebesar Rp124 miliar pada tahun buku 2020. Pencapaian itu turun hampir 60% dibandingkan dengan tahun buku 2019 senilai Rp317 miliar.
Kendati masih mencatatkan keuntungan, perusahaan dengan total aset senilai Rp1,38 triliun tersebut dikatakan mengalami penurunan penjualan pada tahun buku 2020.
Berdasarkan keterbukaan informasi, penjualan tahunan perusahaan tahun lalu tercatat turun. Penjualan DLTA turun dari Rp827,13 miliar pada 2019 menjadi Rp546,33 miliar pada 2020.
Penjualan domestik perseroan pada 2020 secara year-on-year (YoY) turun dari Rp919,95 miliar menjadi Rp585,09 miliar, sedangkan penjualan ke luar negeri secara YoY turun dari Rp1,31 miliar menjadi Rp1,12 miliar.
Pemprov DKI Jakarta sebelumnya berniat untuk melepas saham DLTA karena kepemilikan perusahaan terebut tidak relevan dengan arah pembangunan daerah tersebut.
Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta Riyadi mengatakan Pemprov DKI Jakarta masih menunggu jawaban dari DPRD DKI terkait dengan usulan divestasi DLTA yang telah disampaikan beberapa waktu lalu.
Riyadi mengatakan Pemprov sudah 4 kali menyampaikan usulan terkait dengan keinginan melakukan pelepasan saham tersebut kepada DPRD. “Kami sudah 4 kali mengirimkan surat kepada dewan. Kami menunggu jawaban dari dewan,” ujar Riyadi kepada Bisnis, Kamis (16/9).