Bisnis, JAKARTA — Ambisi pemerintah untuk menjadikan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, Nusantara, sebagai kota cerdas bakal diadang isu permodalan kendati megaproyek tersebut berpeluang menjadi perebutan korporasi teknologi dalam membuka ceruk pasar baru.
Sebagai preambul proyek kota pintar di IKN, terlebih dahulu pemerintah dan swasta harus membangun infrastruktur telekomunikasi di medan yang sebelumnya hanya berhamparkan hutan.
Dalam kaitan itu, Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Masyarakat Telematika (Mastel) Indonesia Sigit Puspito Wigati Jarot mengatakan, karena lokasi IKN sebelumnya merupakan hutan dan pembangunan dimulai dari nol, dibutuhkan modal besar oleh swasta dan pemerintah.
"Tentu kekuatan modal menjadi tantangan tersendiri," kata Sigit, Kamis (20/1/2022).
Bagaimanapun, dia meyakini megaproyek IKN merupakan ceruk pasar yang bisa digolongkan sebagai blue ocean oleh para investor.
Dengan demikian, pola pengembangan infrastruktur teknologi di Nusantara sangat memungkinkan dilakukan melalui skema kerja sama antarpenyelenggara telekomunikasi.
Salah satu kerja sama yang dapat dilakukan, ujar Sigit, adalah pemanfaatan infrastruktur bersama, bahkan sampai penggunaan spektrum frekuensi bersama.
"Sehingga selain mempercepat penggelaran, juga mengurangi beban dan risiko pada masing-masing penyelenggara," lanjutnya.
Dia menambahkan megaproyek IKN baru juga berpeluang menjadi ajang perncontohan implementasi internet cepat dan adopsi teknologi 5G, dengan infrastruktur serat optik yang memadai, dan berbagai layanan kota cerdas (smart city).
IKN baru juga memiliki kesempatan untuk penggelaran infrastruktur yang ramah lingkungan.
"Sesuai dengan salah satu target IKN untuk menjadi ibu kota yang hijau," kata Sigit.
Suasana pabrik beton kawasan Buluminung milik PT Waskita Beton Precast Tbk. di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Perseroan mendirikan pabrik seluas 12 hektare tersebut sebagai wujud kesiapan industri konstruksi di Kaltim terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru. /Tim Jejalah Infrastruktur Kalimantan.
Terkait dengan peta jalan pembangunan kota cerdas di IKN, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) hingga saat ini masih melakukan persiapan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Nusantara.
Kemenkominfo tengah melakukan pemetaan kapasitas jaringan tulang punggung (backbone) untuk mendukung kehadiran Kota Cerdas di IKN baru.
Juru Bicara Kemenkominfo Dedy Permadi mengatakan menindaklanjuti pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) baru sebagai kota yang cerdas dan kompetitif di tingkat global, Kemenkominfo siap melakukan pembangunan infrastruktur layanan telekomunikasi untuk mendukung konektivitas dan implementasi sistem kota cerdas di ibu kota baru.
“Kemenkominfo tengah melaksanakan pemetaan kebutuhan kapasitas jaringan backbone maupun jaringan akses/last mile di IKN Baru,” kata Dedy.
Dalam pemetaan tersebut, lanjut Dedy, Kemenkominfo menghitung kebutuhan infrastruktur penunjang perangkat aktif dan perangkat pasif untuk implementasi layanan internet tetap dan internet bergerak.
Kemenkominfo, lanjut Dedy, juga telah menyelesaikan desain infrastruktur jaringan telekomunikasi di IKN baru berdasarkan masterplan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sesuai hasil koordinasi antara Kemenkominfo dengan pihak terkait.
Rencananya layanan telekomunikasi teknologi 5G akan hadir mendukung layanan publik dan penerapan kota cerdas di IKN baru.
“Pemanfaatan teknologi 5G pada IKN baru diharapkan mampu mengatasi kendala sistem smart city berupa latensi,” kata Dedy.
Sekadar informasi, untuk menghadirkan kota cerdas dibutuhkan jaringan internet dengan latensi rendah untuk misi-misi kritis. Teknologi 5G adalah satu-satunya teknologi saat ini yang dapat menghadirkan layanan dengan latensi rendah, bahkan mencapai 1 milidetik.
Selain itu, kata Dedy, Kemenkominfo melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) juga akan membangun Palapa Ring integrasi pada 2022—2024 untuk menunjang konektivitas internet di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di IKN baru.
Palapa Ring Integrasi akan menghubungkan jalur existing Palapa Ring tengah ke titik IKN baru melalui jalur kota Balikpapan.
“Rencana proyek kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) untuk Palapa Ring integrasi telah berlanjut ke tahap rencana skema pembiayaan,” kata Dedy.
EMPAT TAHUN
Saat dimintai tanggapan terkait dengan megaproyek kota cerdas di IKN baru, Indonesia Data Center Provider Organization (Idpro) memprediksi pembangunan pangkalan data (data center) di Kalimantan Timur baru akan dimulai 4 tahun lagi atau setelah sejumlah infrastruktur pemerintah hadir di sana.
Ketua Umum Idpro Hendra Kusuma mengatakan pembangunan pangkalan data membutuhkan investasi yang besar, sekitar US$9 juta per MegaWatt (MW) untuk pangkalan data tier III dan IV.
Perusahaan penyedia pangkalan data pun selalu membangun pangkalan data secara terukur, dengan melihat densitas penduduk di suatu wilayah.
Hendra memperkirakan pembangunan pangkalan data di IKN baru, akan terealiasi setelah instansi dan lembaga pemerintahan, termasuk sumber daya manusianya, berpindah ke Penajam Paser Utara.
Jika pembangunan infrastruktur IKN membutuhkan waktu 2 tahun, kemudian migrasi SDM butuh waktu 1 tahun, maka pembangunan pangkalan data baru akan terjadi pada tahun keempat.
“Kemungkinan anggota kami baru membangun infrastruktur di tahun keempat atau mencoba untuk mendapatkan peluang baru di sana,” kata Hendra.
Hendra mengatakan pada tahun ini anggota Idpro kemungkinan belum ada yang akan membangun pangkalan data di Penajam Paser Utara. Densitas penduduk di Kalimantan masih rendah.
Selain itu, kata Hendra, ketersediaan sumber energi (kelistrikan) dan infrastruktur layanan internet yang masih terbatas, juga menjadi tantangan dalam pengembangan pangkalan data IKN baru.
Idpro belum melihat rencana strategis pemerintah dalam menghadirkan sumber daya energi di IKN baru pada tahun ini.
“Jadi tantangannya dari aspek pita untuk transfer data (bandwidth), power, dan tenaga ahli. Jadi tenaga ahli yang tersertifikasi untuk mengoperasikan pangkalan data saat ini masih di Pulau Jawa,” kata Hendra.
Hendra mengatakan IKN baru akan mendorong pertumbuhan bisnis pangkalan data. Sebaiknya pangkalan data memang dibangun di dekat dengan perusahaan pengguna layanan data untuk mengurangi latensi.
Makin rendah latensi, maka layanan internet yang diberikan makin cepat responsnya.
Desain Istana Negara berlambang burung Garuda di Ibu Kota Negara (IKN) karya seniman I Nyoman Nuarta / Twitter
Dari sisi penyelenggara jaringan, Ketua Umum Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Indonesia (Apjatel) Jerry Siregar mengatakan hingga saat ini belum ada pembicaraan resmi antara Kemenkominfo dengan Apjatel perihal penyediaan infrastruktur telekomunikasi di IKN baru.
Pembicaraan dibutuhkan untuk mengetahui peran Apjatel dalam hal dukungan dan penyediaan layanan telekomunikasi di IKN.
“Perlu diinformasikan secara asosiasi belum ada pembahasan official perihal penyediaan layanan telekomunikasi di IKN,” tuturnya.
Jerry menambahkan, berdasarkan informasi yang diterima asosiasi, peta jalan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di IKN saat ini masih dibahas di wilayah Bappenas.
Setelah rampung dibahas di Bappenas, Kemenkominfo akan berkomunikasi dengan asosiasi perihal pembangunan infrastruktur di IKN.
Jerry mengatakan UU IKN yang belum lama disahkan sangat berpengaruh kepada pelaksana penyelenggara jaringan infrastruktur telekomunikasi.
Pembangunan dapat disesuaikan dengan komitmen penyelenggara pemilik izin jaringan tertutup yang didapat dari Kemenkominfo.
“Serta pertimbangan dukungan dari pemerintah nantinya akan ekosistem baru ekonomi, baik di IKN dan daerah sekitarnya,” kata Jerry,
PALAPA RING
Dalam kesempatan lain, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) sempat menyampaikan akan membangun Palapa Ring Integrasi. Jaringan tulang punggung tersebut rencananya akan melewati kawasan IKN.
Palapa Ring Integrasi memiliki dua jalur di IKN, untuk menjaga layanan di IKN tetap andal. Infrastruktur nantinya juga akan menghubungkan Palapa Ring Barat, Tengah dan Timur.
“Kami targetnya mungkin pertengahan 2022 bisa mulai tender Palapa Ring Integrasi,” kata Direktur Utama Bakti Anang Latif.
Dalam pembangunan Palapa Ring Integrasi, Bakti membuka diri untuk bekerja sama dengan penyedia infrastruktur telekomunikasi internasional. Teknologi dari pemain telekomunikasi luar dapat diikutsertakan dalam proyek ini.
Bakti menyebut pembangunan SKKL Palapa Ring Integrasi membutuhkan dana sekitar Rp8,6 triliun, yang diperoleh dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Pembangunan Palapa Ring Integrasi dilakukan dalam dua fase pembangunan. Fase 1 pada 2022 sepanjang 5.226 km dan fase 2 pada 2023 sepanjang 6.857 km.Total panjang SKKL Integrasi nantinya adalah 12.083 kilometer.
Dari total serat optik yang akan dibangun, 8.203 km akan digelar di daratan, 3.880 km di laut, dan sisanya berupa microwave link.
Selain Palapa Ring Integrasi, rencananya di IKN baru akan dibangun Pusat Data Nasional (PDN). Sebuah pangkalan data tier IV yang akan mendukung transformasi digital di pemerintahan. Indonesia rencananya akan memiliki 4 pangkalan data.
Di sisi lain, Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) mendukung rencana pemerintah dalam menghadirkan kota cerdas di IKN baru, Kalimantan Timur.
Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengatakan IKN dapat menjadi pilot project kota cerdas sesungguhnya di Indonesia.
Pengembangan kota cerdas di IKN relatif mudah dieksekusi karena pembangunan baru dimulai. Kondisi tersebut berbeda dengan kota-kota lain, di mana gedung-gedung besar dan perumahan sudah terbangun sehingga sulit untuk menggelar jaringan serat optik.
"Saya juga berharap perencanaannya matang sehingga pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi bersifat jangka panjang," kata Arif.
Arif berharap APJII dapat dilibatkan dalam pembangunan IKN ini. APJII memiliki internet exchange (IX) yang dapat dikolaborasikan di IKN.
Internet exchange APJII yang merupakan IX terbesar di Indonesia diharapkan dapat diletakan di IKN. Dengan kolaborasi maka pemerintah tidak perlu membangun trafik dari awal.
Internet exchange adalah sebuah infrastruktur fisik di mana operator, ISP, jaringan pengiriman konten, perusahaan situs jejaring, perusahaan hosting, dan penyedia cloud terhubung secara lokal.
IX APJII sudah mencapai 1,6 terabyte. Butuh waktu lama untuk mencapai jumlah tersebut.
"Pemerintah tidak memulai dari nol lagi untuk meningkatkan trafik," kata Arif.