Posisi Indonesia dalam mengemban tanggung jawab sebgai Ketua The Association of Southeast Asian Nations (Asean) pada tahun ini membuka jalan lebar untuk mewujudkan ketahanan energi di kawasan Asia Tenggara.
Dalam gelaran internasional ini, Indonesia mengawal dua inisiasi di sektor energi yakni pengembangan interkonektivitas Asean Power Grid dan Trans Asean Gas Pipeline. Kedua agenda ini menjadi prioritas untuk merespons percepatan transisi energi dari mengurangi penggunaan energi fosil menuju ke ramah lingkungan.
Proyek Interkonektivitas listrik antarnegara masuk dalam tujuh pilar utama sektor energi yang menjadi program Keketuaan Indonesia di Asean.
Beberapa pilar lainnya adalah: Asean Power Grid, Trans-Asean Gas Pipeline, Coal and Clean Coal Technology, Energy Efficiency and Conservation, Renewable Energy, Regional Energy Policy and Planning dan Civilian Nuclear Energy.
Tujuh pilar tersebut selaras dengan Asean Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) 2016—2025. Rencana pembangunan infrastruktur jaringan listrik di kawasan Asia Tenggara atau Asean Power Grid diutamakan bersumber dari energi baru dan terbarukan (EBT).
Kebijakan ini digadang-gadang bakal mendorong pencapaian komponen EBT dengan target peningkatan kapasitas daya terpasang di kawasan Asean mencapai 35% pada 2025.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kawasan Asean memiliki sumber EBT yang cukup besar, sebesar 17.000 GW. Besarnya sumber energi ini diproyeksikan sangat mampu memenuhi target transisi energi di kawasan Asean.
Tidak mengherankan jika kemudian pemerintah memiliki target yang cukup ambisius untuk mengimplementasikan EBT pada pembangkit hingga 35% pada 2025.
Dengan bekal yang sangat besar tersebut, program interkoneksi akan cepat mengakselerasi transisi energi bersih, sekaligus memenuhi komitmen aksi mitigasi perubahan iklim negara-negara anggota Asean.
Rencananya, pengembangan interkoneksi power grid dilakukan di Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Philipina (BIMP). Pengembangan ini merujuk pada proyek perdagangan listrik multilateral di sejumlah negara yakni Laos, Thailand, Malaysia, dan Singapura (LTMS).
Koneksi jaringan listrik LTMS terbukti mampu meningkatkan pemanfaatan sumber energi terbarukan, dan menambah ketahanan, serta stabilitas pasokan di empat negara tersebut.
Di tengah tingginya semangat untuk merealisasikan pengembangan interkoneksi listrik BIMP, perlu diperhitungkan pula tantangan mengadang.
Pengembangan interkoneksi power grid (BIMP) memiliki karakteristik yang berbeda dengan proyek LTMS. Perbedaannya adalah proyek LMTS hanya memanfaatkan saluran udara di darat. Sementara itu, BIMP perlu terkoneksi dengan kabel bawah laut.
Harian ini menilai inisiasi pembangunan infrastruktur jaringan listrik di kawasan Asia Tenggara atau Asean Power Grid dan Trans Asean Gas Pipeline menjadi lompatan baru untuk mendorong percepatan transisi energi antarnegara.
Melalui kerja sama negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini, Indonesia berharap ke depan, kendala berupa ketersediaan, aksesibilitas, dan keberlanjutan energi bersih sekaligus ramah lingkungan dapat terselesaikan dengan baik.