 - BPMI Setpres - Laily Rachev.jpg)
Bisnis, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi)meminta jajaran kepolisian bertindak tegas dalam menegakkan hukum. Siapa pun yang melakukan kejahatan kepada masyarakat dan negara. Menurut Presiden hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Ketegasan harus dilakukan kepada setiap pelanggar hukum yang melakukan tindak kejahatan baik pada negara maupun masyarakat.
“Sering saya sampaikan, ya memang ketegasan harus gigit siapapun yang terbukti melakukan tindakan kejahatan pada negara juga masyarakat,” kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Kepala Kesatuan Wilayah (Kasatwil) Tahun 2021 di Candi Ballroom, Hotel The Apurva Kempinski, Kabupaten Badung, Bali, Jumat, (3/12/2021) dikutip dari kanal Youtube Setpres.
Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi sehingga terbuka terhadap kritikan yang dilayangkan kepada pemerintah. Jokowi meminta setiap unsur kepolisian dapat menghormati kebebasan berpendapat. Apabila ada kritik, kepolisian diminta untuk menanggapi kritikan tersebut dengan pendekatan persuasif dan dialogis.
“Kritik dipanggil, mengkritik dipanggil. Kalau mengganggu ketertiban iya silakan, tapi kalau enggak jangan, karena kita sudah menyatakan ini negara demokrasi. Hormati kebebasan berpendapat dan serap aspirasinya,” ujar Jokowi.
Selain itu, Presiden meminta agar kepolisian terus menjaga ketegasan dan kewibawaan dalam tubuh Polri. Presiden mewanti-wanti agar jajaran Polri tidak menggadaikan kewibawaan, misalnya dengan melakukan sowan kepada ormas yang sering berbuat keributan.
“Hati-hati jangan menggadaikan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum. Banyak ini saya lihat. Saudara-saudara harus memiliki kewibawaan, Polri harus memiliki kewibawaan,” tegasnya.
Terakhir, Presiden berpesan agar Polri dapat melindungi dan membantu kaum lemah yang terpinggirkan dalam hukum. Menurutnya, indeks kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian sangat tinggi sehingga hal tersebut harus dijaga dengan tetap memperhatikan kaum-kaum kecil.
“Kecil-kecil seperti itu, kecil-kecil mungkin urusannya bukan Kapolres, Kapolsek, tapi hati-hati tetap tanggung jawab Kapolres, tetap tanggung jawab Kapolda kecil-kecil seperti ini. Apalagi kalau sudah dicap diskriminasi terhadap yang lemah, hati-hati,” ujarnya.