Presidensi G20, Menanti Legacy Presiden Jokowi di Bali

Presiden Jokowi menyatakan penanganan perubahan iklim dan lingkungan hidup hanya bisa dilakukan dengan bekerja sama dalam tindakan nyata, bukan saling menyalahkan.

Saeno

1 Nov 2021 - 17.56
A-
A+
Presidensi G20, Menanti Legacy Presiden Jokowi  di Bali

Presiden Jokowi saat menyampaikan sambutan pada serah terima presidensi G20 dari Italia ke Indonesia./Youtube-Sekretariat Presiden

Bisnis, JAKARTA - Indonesia mulai hari ini resmi memimpin presidensi kelompok negara-negara yang dikenal dengan sebutan G20.

G20 atau Kelompok Duapuluh adalah kelompok yang terdiri atas 19 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa.

Secara resmi G20 dinamakan The Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors atau Kelompok Duapuluh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral.

Presidensi Indonesai di G20 ditandai serah terima dari Perdana Menteri Italia Mario Draghi kepada Presiden Joko Widodo. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengajak semua pihak berkolaborasi untuk tercapainya pemulihan ekonomi dunia.

Presiden Jokowi mengundang para pemimpin dunia untuk hadir dan berdiskusi dalam KTT-G20 2022 di Bali.

"Saya mengundang Yang Mulia, bapak dan ibu untuk hadir melanjutkan diskusi pada KTT G20 20 di Indonesia," ujar Presiden Jokowi, Minggu (31/10/2021) waktu Roma.

Presiden Jokowi menambahkan akan menjamu para kepala negara yang akan bertukar gagasan di hampaan pantai Bali yang indah.

Harapan keberhasilan G20 selama di bawah presidensi Indonesia tersampir di pundak Presiden Jokowi. Dukungan dan harapan atas keberhasilan Indonesia itu juga sempat diutarakan Pangeran Charles.

Putra Mahkota Kerajaan Inggris tersebut menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena dinilai berhasil menyelamatkan alam di Indonesia.

Di hadapan pemimpin dunia pada KTT G20 di Italia, Minggu (31/10/2021) Pangeran Charles menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo telah memberikan dampak besar pada upaya penyelamatan planet dari perubahan iklim dengan ragam bentuk perjuangannya dalam menyelamatkan alam Indonesia.

"Ini juga alasan mengapa saya berharap Presiden Joko Widodo sukses di setiap langkahnya ketika Anda [PM Draghi] menyerahkan perjuangan [presidensi G20] kepada beliau [Jokowi]," kata Pangeran Charles dikutip dari Youtube G20 Italy, Senin (1/11/2021).

Sebelumnya, saat menyampaian pidato di sesi II KTT G20 Roma, di La Nuvola, Roma, Italia, Minggu (31/10/2021), Presiden Jokowi menyatakan penanganan perubahan iklim dan lingkungan hidup hanya bisa dilakukan dengan bekerja sama dalam tindakan nyata, bukan saling menyalahkan.

“Indonesia ingin G20 memberikan contoh, Indonesia ingin G20 memimpin dunia, dalam bekerja sama mengatasi perubahan iklim dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan dengan tindakan nyata,” kata Presiden Jokowi dikutip dari siaran pers Setkab, Minggu (31/10/2021).

Pangeran Charles saat menyampaikan pidato di KTT G20 Roma, di Italia, Minggu (31/10 - 2021) / YouTube-G20 Italy

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa G20 harus menjadi katalisator pemulihan hijau dan memastikan tidak ada satu pihak pun yang tertinggal.

“Penanganan perubahan iklim harus diletakkan dalam kerangka besar pembangunan berkelanjutan,” ucap Presiden.

Bahkan, kata Presiden Jokowi, penanganan perubahan iklim harus bergerak maju seiring dengan penanganan berbagai tantangan global lainnya seperti pengentasan kemiskinan dan pencapaian target SDGs.

“Saya paham, sebagai salah satu pemilik hutan tropis terbesar di dunia, Indonesia memiliki arti strategis dalam menangani perubahan iklim. Posisi strategis tersebut kami gunakan untuk berkontribusi. Deforestasi di Indonesia dapat ditekan ke titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Indonesia telah melakukan rehabilitasi 3 juta hektare critical land pada 2010-2019,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia telah menargetkan Net Sink Carbon untuk sektor lahan dan hutan selambat-lambatnya tahun 2030 dan “Net Zero” di tahun 2060 atau lebih cepat.

Kawasan Net Zero mulai dikembangkan termasuk pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara seluas 13.200 hektar, yang menggunakan energi baru terbarukan dan menghasilkan green product.

“Tata kelola yang baik di tingkat global untuk penerapan carbon pricing perlu segera agar sesuai dengan tujuan Persetujuan Paris dan memberikan insentif bagi partisipasi swasta dengan memperhatikan kapabilitas dan kondisi tiap negara. Saat ini Indonesia sedang dalam tahap akhir penyelesaian regulasi mengenai carbon pricing untuk mendukung pemenuhan komitmen target NDCs,” tuturnya. (Akbar Evandio, Fitri Sartina Dewi)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Saeno

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.