Bisnis, JAKARTA - Kondisi pandemi dan kehadiran teknologi membuat pola kerja diplomasi mengalami perubahan. Pandemi membuat diplomasi lebih tergantung pada pemanfaatan teknologi. Meski diplomasi tatap muka tetap merupakan hal penting, dalam kondisi saat ini diplomasi digital menjadi jalan yang harus ditempuh negara-negara di dunia.
"Diplomasi menjadi berlangsung secara virtual. Pemimpin dunia bisa mengirimkan persan yang sudah direkam terlebih dahulu atau menyampaikannnya langsung secara virtual. Diplomasi digital tidak bisa menggantikan diplomasi tatap muka, tapi hal itu terus berkembang," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat membuka International Conference on Digital Diplomacy, Selasa (16/11/2021) secara virtual.
Menlu menyebutkan melalui diplomasi digital pula tercapai kesepakatan Covid-19 Vaccines Global Access, atau COVAX, tanpa melalui diplomasi secara fisikal.
Di luar berbagai manfaat diplomasi digital Menlu Retno juga menyebutkan hal itu tidak boleh mengorbankan aspek keamanan, kepercayaan, kepercayaan, transparansi dan aspek penting lainnya dalam diplomasi.
Hal yang sama antara lain disampaikan Menlu Brunei Dato Erywan Pehin Yusof. Dia menyebutkan diplomasi digital yang terjadi saat ini memberikan aspek positif dan negatif. Di antara aspek negatif itu, diplomasi tidak bisa lagi dilakukan sambil melihat gesture atau respons fisikal mitra diplomasi. Sementara aspek positifnya, antara lain. bisa meringkas diplomasi yang melibatkan banyak pihak dari berbagai negara dalam waktu yang lebih singkat.
Dalam hal ini, Dato Erywan mencontohkan pengalamannya terkait isu Myanmar. Seperti diketahui, Dato Erywan adalah utusan khusus ASEAN untuk menangani isu Myanmar. Melalui diplomasi digital, dia melakukan berbagai pembicaraan dengan pihak-pihak terkait dalam kasus Myanmar.
Sementara itu, Menlu Australia Marise Payne menyebutkan pentingnya diplomasi digital bagi negerinya. Terkait penanganan Covid, dia menyebut soal disinformasi yang juga harus dihadapi melalui diplomasi digital.
International Conference on Digital Diplomacy digagas oleh Indonesia. ICDD ini merupakan tindak lanjut dari Regional Conference on Digital Diplomacy (RCDD). RCDC bertujuan untuk lebih mempromosikan dan memperluas pertukaran ide dan pengalaman serta mencari peluang kerja sama di masa depan di bidang digital. diplomasi antarnegara di dunia.
ICDD menghadirkan pakar di bidang diplomasi digital dan manajemen krisis, yang berasal dari think tank, pejabat pemerintah, dan institusi dari seluruh dunia.
Indonesia telah berhasil menyelenggarakan RCDD pertama pada 10 September 2019, menetapkan langkah sebagai konferensi regional pertama tentang diplomasi digital di kawasan dan rumah dari “Jakarta Message”,
Rencana Aksi kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan penduduk di kawasan untuk membangun jaringan regional dalam upaya penguatan pemanfaatan teknologi digital untuk kegiatan diplomasi.
Tahun ini, ICDD digelar secara virtual pada 16 November 2021 dengan tema “Unmasking digital diplomacy in the new normal”.
Mengenakan masker sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari selama pandemi, yang disebut dengan New Normal. Menutup mulut dan hidung kita untuk melindungi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
Namun, sebaliknya, diplomasi digital harus membuka masker (penghalang) guna mengeluarkan potensi penuhnya untuk memberi manfaat bagi semua orang di dunia. Pembuatan kebijakan, termasuk dalam kebijakan luar negeri, terhambat oleh hambatan, pembatasan, dan ketidakpastian selama pandemi.
Teknologi digital telah membantu mendobrak hambatan tersebut. Apa yang dulu tampak sulit, jika bukan tidak mungkin, sekarang dapat dicapai. ICDD bertujuan memperluas pertukaran ide, keahlian, pengalaman, dan mencari peluang kerja sama di masa depan dalam diplomasi digital di antara negara-negara di seluruh dunia.
Kegiatan internasional ini dapat diakses di alamat https://icdd.kemlu.go.id/