Bisnis, JAKARTA — Perjalanan ke Kabupaten Ende, Nusa
Tenggara Timur pada 2019 sangat berkesan bagi Galih. Tak bisa lekang dari
ingatannya, pengalaman sulitnya mendapat akses internet saat berkunjung ke Desa
Aewora.
Dalam rekam memorinya, desa yang terletak di Kecamatan Maurole itu dia deskripsikan sebagai wilayah yang masih sangat tertinggal. Jangankan konektivitas digital seperti jaringan seluler, konektivitas fisik seperti infrastruktur jalan saja tidak tersambung dengan baik.
Galih—yang saat itu mengunjungi Desa Aewora untuk perjalanan dinas—bercerita salah satu tantangan terberat saat bertugas di sana adalah mendapatkan setetes aliran internet. Nyaris tak ada satupun operator telekomunikasi yang meladeni wilayah tersebut.
“Boro-boro internet. Sinyal saja enggak mengalir di sana, harus naik ke pohon tinggi banget, baru dapat sinyal,” ujar pria kepala tiga yang berkarya sebagai jurnalis di Jakarta itu.
Internet baru masuk ‘tipis-tipis’ ke desa tersebut pada akhir 2019. Itu pun berkat program layanan publik atau universal service obligation (USO) yang dihelat Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui kerja sama dengan PT XL Axiata Tbk. (EXCL).
“Itu baru untuk pertama kali ada konektivitas [di sana]. Itu pun lewat USO. Saat itu XL membangun BTS [base transceiver station] di sana, dan itu menjadi satu-satunya BTS di Ende. Itu saja BTS sudah di atas gunung, internet masih lemot. Enggak bisa berkutik di sana, benar-benar blank, enggak ada jaringan. Baru ketemu sinyal pas di Ibu Kotanya,” kenang Galih.
Mengingat pengalaman seret internet di Ende saja sudah membuat dia prihatin. Belum lagi, ketika membayangkan bagaimana kondisi konektivitas di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). “Pasti lebih parah. Ende saja sebenarnya enggak yang 3T banget.”
Terang saja, per 2019, baru ada sekitar 70.670 desa di Tanah Air yang telah mendapat sinyal 4G. Sisanya, sebanayk 12.548 desa, belum mendapat sinyal 4G. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.113 desa berada di wilayah 3T.
Mereka menjadi tanggung jawab Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) untuk penggelaran jaringan. Adapun, sebanayk 3.435 desa sisanya menjadi tanggung jawab 6 operator seluler di Tanah Air.
Prihatin dengan isu putusnya konektivitas jaringan di kawasan perdesaan, Kemenkominfo pada Desember 2020 mulai memandatkan operator seluler untuk membangun jaringan di wilayah perdesaan terpencil.
Ketika itu, Kemenkominfo mengecam hanya akan memperpanjang izin pita frekuensi radio operator selama 10 tahun, jika mereka memenuhi kewajiban membangun internet di sekitar 3.400 desa yagn belum mendapat akses internet.
Komitmen operator seluler dalam menggelar jaringan di wilayah perdesaan bakal menjadi salah satu penilaian Kemenkominfo dalam memberi izin perpanjangan pemanfaatan spektrum frekuensi 10 tahunan di pita frekuensi 800, 900 dan 1800 MHz.
“Salah satu yang menjadi dasar penilaian terhadap pemanfaatan frekuensi 800,900 dan 1800 Mhz yaitu terkait dengan komitmen mereka [operator] dalam membangun desa-desa yang masih belum tercakup sinyal 4G di wilayah non-3T,” kata Menkominfo Johnny G. Plate kepada Bisnis.
Johnny menjelaskan operator yang telah menyampaikan surat komitmen kesanggupan dalam membangun di desa-desa tersebut akan dituangkan sebagai kewajiban pembangunan dalam modern licensing masing-masing operator dan dilakukan evaluasi setiap tahunnya.
Sementara itu, Konsultan Bakti telah membagi jumlah titik penggelaran 4G di daerah 3.435 desa kepada masing-masing operator.
Konsultan membagi secara proposional, dengan sistem pembagian yang belum diketahui dasarnya. Konsultan mengusulkan Telkomsel, Indosat, Smartfren, Sampoerna, XL, dan Tri masing-masing mendapat jatah pembangunan sebanyak 1.491, 645, 50, 10, 861 dan 378 desa.
Dari jumlah yang diusulkan tersebut, Telkomsel, Smartfren, Sampoerna, dan XL menyatakan masing-masing mampu membangun sebanyak 1.500, 52, 43 dan 861 desa. Sementara itu, Tri dan Indosat tidak menyebutkan kesanggupan jumlah desa non-4G yang akan mereka bangun.
Dengan jumlah kesanggupan yang diajukan operator seluler, sebanyak 1.621 desa belum diketahui nasibnya akan seperti apa.
TUNTASKAN PERENCANAAN
Empat bulan berselang sejak mandatori gelar jaringan disosialisasikan, operator semestinya sudah mulai menuntaskan rencana pembangunan jaringan di desa-desa yang belum mendapat akses 4G guna mendukung percepatan transformasi digital.
Ketua Pusat Studi Kebijakan Industri dan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ITB Ian Yosef M. Edward mengatakan satu kuartal merupakan waktu yang cukup untuk menyusun perencanaan pembangunan jaringan di desa-desa yang belum mendapat akses 4G.
Beberapa hal—seperti survei lokasi, koordinasi, dan peninjauan terhadap segala aspek untuk daerah yang akan dipilih—seharusnya sudah tuntas dibahas selama Januari—Maret 2021. Selanjutnya, perencanaan tersebut dikoordinasikan dengan Kemenkominfo untuk eksekusinya.
“Seharusnya perencanaannya sudah dilakukan oleh operator yang telah memperpanjang izin, dan mulai melakukan pengajuan izin pembagunan di beberapa tempat,” kata Ian, Senin (26/4/2021).
Dia menambahkan perencanaan juga harus melihat aspek risiko hambatan yang akan ditemui. Dalam menggelar jaringan, operator akan dihadapkan dengan sejumlah masalah seperti sumber daya listrik, material pembangunan, jaringan akses dan lain sebagainya.
“Apakah ada serat optik, radio atau VSAT? Kesiapan sumber daya manusia untuk operasional, dan berikutnya layak secara bisnis [juga harus dipertimbangkan],” kata Ian.
Di sisi lain, Menkominfo Johnny G. Plate menyampaikan hingga saat ini operator seluler telah melakukan langkah-langkah persiapan pembangunan jaringan 4G di desa-desa yang belum mendapat akses.
Persiapan yang dilakukan a.l. profiling lokasi, penentuan lokasi (sitac), dan penyediaan menara oleh rekanan-rekanan operator seluler di wilayah desa/kelurahan non 3T. Setelah itu kemudian baru dilakukan pengadaan perangkat BTS (e Node B).
“Untuk pekerjaan instalasi perangkat sendiri direncanakan paling lambat dimulai pada Agustus, dengan target operasi site/e node B pada Oktober 2021,” kata Johnny kepada Bisnis, Senin (26/4/2021).
LAHAN KHUSUS
Johnny menambahkan pemerintah daerah menyambut dengan sangat antusias kehadiran jaringan 4G LTE di sejumlah desa yang belum mendapat jaringan 4G. Mereka bahkan bersedia menyediakan lahan khusus untuk membangun menara pemancar generasi keempat itu.
Menurutnya, saat ini empat dari enam operator seluler—yang menyatakan komitmen membangun jaringan 4G di desa-desa—telah mengirimkan target lokasi pembangunan jaringan kepada pemerintah daerah setempat.
Penyampaian rencana tersebut bertujuan agar pemerintah daerah dapat mendukung dan berkontribusi dalam merealisasikan pembangunan jaringan 4G.
Dukungan dapat berupa sosialisasi kepada masyarakat setempat, memberikan saran solusi jika terdapat kendala di lapangan seperti ketersediaan lahan atau listrik dan lain sebagainya.
“Semua pemerintah daerah siap mendukung, bahkan ada yang bersedia menyiapkan lahan,” kata Johnny.
Rencananya pembangunan di desa-desa juga akan dikebut oleh Bakti selama dua tahun ke depan, yakni di 4.200 desa pada 2021 dan di 3.704 desa pada 2022.
Kemenkominfo juga telah membagi menjadi 5 paket pembangunan di desa yaitu Paket 1 sebanyak 1.364 desa yang meliputi Area 1 Sumatra (132), Area 2 Nusa Tenggara (456), dan Area 3 Kalimantan (776).
Paket 2 sebanyak 1.336 desa yang meliputi Area 4 Sulawesi (536) dan Area 5 Maluku (800). Paket 3 sebanyak 1.795 desa yang meliputi Area 6 Papua Barat (824), Area 7 Papua Bagian Tengah Barat (971).
Kemudian Paket 4 sebanyak 1.879 desa/kelurahan yang mencakup Area 8 Papua Bagian Tengah Utara (1.819) dan Paket 5 sebanyak 1.590 desa/kelurahan yang mencakup Area 9 Papua Bagian Timur Selatan (1.590), agar target dapat tercapai.
Pada saat pekerjaan rumah (PR) memeratakan akses internet ke seluruh pelosok Nusantara belum tuntas, pemerintah dan operator telekomunikasi dewasa ini justru sedang getol mempersiapkan hadirnya teknologi baru yaitu 5G.
Hal tersebut menuai kritik dari Ketua Umum Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (Apjii) Jamalul Izza, yang berpendapat pemerataan jaringan 4G merupakan hal yang lebih penting untuk diselesaikan saat ini, alih-alih latah menghadirkan teknologi baru 5G.
Dia mengatakan saat ini pemerataan dan kualitas jaringan 4G belum optimal. Terdapat sejumlah daerah, yang ‘di atas kertas’ telah tercakup layanan 4G, tetapi secara kualitas jaringan di lapangan masih 3G atau bahkan belum terjangkau sama sekali atau blank spot.
“Memang kita akan lari ke 5G, tetapi kita lihat dahulu infrastrukturnya sudah siap atau belum. Pekerjaan rumah 4G masih banyak,” jelasnya.
Jamal berharap agar pemerintah lebih fokus menghadirkan internet di daerah-daerah yang belum mendapat akses 4G. Menurutnya, masyarakat di luar Jawa lebih berharap hadirnya internet.
“Saya sering jalan ke beberapa daerah. Masyarakat jarang mempermasalahkan teknologi jaringan seperti 4G atau 5G, masyarakat kita itu butuhnya internet mau teknologi apapun tidak peduli,” kata Jamal.
Indonesia kini makin dikejar tenggat merampingkan kesenjangan konektivitas antara perkotaan dengan perdesaan. Berbagai upaya telah ditempuh pemerintah untuk mengebut pemerataan jaringan, tetapi semua akan kembali pada keseriusan operator telekomunikasi untuk mewujudkannya.
Indonesia kian dikejar tenggat merampingkan kesenjangan konektivitas antara perkotaan dengan perdesaan. Segala upaya telah ditempuh pemerintah untuk mengebut pemerataan jaringan, tetapi semua akan kembali pada keseriusan operator telekomunikasi untuk mewujudkannya. (Leo Dwi Jatmiko)