Bisnis, JAKARTA – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kembali mengingatkan para kader PDIP untuk loyal pada ideologi partai. Megawati meminta kader yang tidak loyal mengundurkan diri sebelum dipecat partai. Peringatan itu dikatakan Megawati dalam acara internal partai yang berlangsung secara virtual.
“Jadi jangan dipikir kalau DPP [Dewan Pimpinan Pusat] Partai terutama saya tidak memantau kerja dari tiga pilar partai kita. Karena akan sangat mudah sekali,” kata Megawati, Kamis (30/9/2021).
Megawati menjelaskan sebenarnya dia bisa saja langsung memberikan teguran kepada kader-kader yang bergerak tidak sesuai ideologi partai. Akan tetapi dia baru akan melakukannya jika memang sudah terlalu berlebihan.
Setelah itu dia akan memberikan sanksi. Hukuman yang diberikan partai, tambah Megawati, ada tiga jenis yakni teguran, peringatan, dan penonaktifan. Sanksi pasti diawali dengan teguran, jika masih tidak mengindahkan baru dinaikkan jadi peringatan hingga dinonaktifkan dari penugasannya.
“Jadi bisa diberi tempo waktu atau tidak aktif sebagai petugas partai yang mendapatkan tugas di partai. Yang paling tinggi adalah pemecatan. Itu sudah pasti dilakukan bagi mereka yang tidak loyal pada partai,” jelasnya.
Megawati menuturkan dirinya selalu menyampaikan hal tersebut setiap pertemuan interal. Bagi mereka yang tidak cocok dengan ideologi PDIP disarankan mundur. “Karena kalau tidak, sanksi terberat adalah pemecatan. Jadi lebih baik pikir begitu. Kalau mundur kan lebih terhormat dari dipecat,” ucapnya.
Pesan serupa pernah disampaikan Megawati saat memberikan pengarahan pada pelatihan kader yang berlangsung di Sekolah Partai PDIP di Lentengagung, Jakarta Selatan, Jumat (10/9/2021).
Megawati mengingatkan kader partai tersebut untuk mengikuti aturan yang berlaku. Kader yang tidak bersedia mengikuti aturan partai dipersilakan mundur.
Megawati juga meminta para kader untuk selalu solid menyatukan diri dengan gerak partai dan tidak mencari untung dengan bergabung di PDIP.
"Harus solid menyatukan diri dengan partai. Harus ikut aturan partai. Bagi yang tak mau silakan mundur dari partai," tegas Megawati.
Pilpres 2024
Terkait penetapan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024, pada Selasa (21/9/2021), PDIP juga bersuara keras kepada para kadernya. PDIP memperingatkan para kadernya agar tidak mendahului keputusan ketua umum parpol tersebut.
PDIP mengancam akan memberikan sanksi kepada kader yang nekat mendeklarasikan diri sebagai calon presiden maupun wakil presiden pada Pilpres 2024 sebelum penetapan oleh partai.
“Partai akan menegakkan disiplin dengan memberi sanksi organisasi,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam pernyataan tertulis, Selasa (21/9/2021).
Hasto mengatakan, seluruh relawan pemenangan akan dibentuk usai penetapan pasangan capres dan cawapres secara resmi.
“Prinsipnya seluruh relawan pemenangan akan dibentuk pascapenetapan secara resmi pasangan calon dari Partai. Saat ini lebih baik membantu rakyat menangani pandemi,” katanya.
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto/Dok .PDIP
Menurut Hasto, penetapan calon diserahkan sepenuhnya pada hasil Kongres V PDIP. Dalam hal ini, Megawati Soekarnoputri lah yang mendapat mandat untuk menetapkan capres dan cawapres yang akan diusung.
“Apa yang terjadi sama dengan tahun 2014 dan 2019 yang lalu, di mana Ibu Megawati Soekarnoputri menetapkan Pak Jokowi sesuai dengan mandat kongres partai, dan terbukti beliau hadir sebagai pemimpin yang telah lama dipersiapkan dan mampu memikul tanggung jawab sebagai pemimpin bangsa,” bebernya.
Hasto pun meminta semua pihak bersabar dan menahan diri. Fokus utama partai saat ini adalah penanganan pascapandemi.
“Terkait pencalonan capres dan cawapres, semuanya agar bersabar. Fokus utama PDIP terletak pada kualitas pemimpin untuk mampu memikul tanggung jawab yang begitu besar bagi masa depan lebih dari 270 juta rakyat Indonesia,” tegas Hasto.
Sebelumnya, pada Minggu (19/9/2021), Sahabat Ganjar melakukan deklarasi. Mereka mendukung Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDIP Ganjar Pranowo untuk maju sebagai calon presiden (capres) tahun 2024.
Deklarasi tersebut digelar secara daring, diikuti dari berbagai wilayah di Indonesia dan luar negeri.
Dalam acara tersebut, pembawa acara menyebut Deklarasi Sahabat Ganjar dari luar negeri diikuti dari Hong Kong, Macau, Jepang, Taiwan, Inggris, Singapura, Italia, Belanda, Malaysia, Arab Saudi, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Austria, Spanyol, Uni Emirat Arab, dan Prancis.
Deklarasi tersebut merupakan yang ketiga dan diikuti relawan dari 17 negara. Deklarasi pertama di Yogyakarta 29 Juni 2021. Kemudian, pada 8 Agustus 2021 dilakukan deklarasi di Bali, lalu akan berlanjut di 34 provinsi. (Indra Gunawan, Edi Suwiknyo)