Bisnis, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kementerian dan lembaga telah mencadangkan setidaknya 5 persen dari anggaran tahun depan untuk mengantisipasi perubahan belanja akibat perkembangan Covid-19.
Cadangan itu disiapkan menyusul instruksi Presiden Joko Widodo kepada K/L dalam sidang kabinet paripurna agar mencadangkan anggaran untuk berjaga-jaga jika terjadi lonjakan kasus Covid-19.
“Kalau sampai terjadi situasi seperti varian delta pada Juli–Agustus lalu, [dengan cadangan] kita tidak perlu melakukan refocusing yang membuat disrupsi dalam pelaksanaan anggaran," ujar Sri Mulyani, dikutip Kamis (18/11/2021).
Presiden Jokowi akan menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN 2022 pada akhir bulan ini. Jokowi telah menginstruksikan seluruh K/L untuk mulai menyiapkan pelaksanaan APBN 2022.
Tahun ini, seluruh K/L melakukan realokasi anggaran saat varian delta menyebar medio tahun ini. Realokasi anggaran ditujukan untuk penanganan pandemi Covid-19, percepatan vaksinasi, hingga penyaluran bantuan bagi masyarakat.
Dalam APBN 2022, pagu belanja negara ditetapkan Rp2.714,2 triliun. Belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.944 triliun yang Rp945,8 triliun di antaranya belanja K/L.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam Kompas CEO Forum hari ini menyebutkan tiga tantangan pemulihan ekonomi dunia, termasuk Indonesia, yakni pengurangan (tapering) stimulus Federal Reserve, gangguan rantai pasok, dan kelangkaan kontainer.
Menurutnya, pengendalian Covid-19 adalah syarat mutlak untuk mengatasi ketiga tantangan itu.
"Kalau tidak bisa kita kendalikan, ekonominya akan turun dan terpuruk lagi," ujarnya.