Bisnis, JAKARTA — Skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha menjadi harapan utama Indonesia untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur saat ini hingga beberapa tahun mendatang.
Dana terbatas, sedangkan pembangunan membutuhkan biaya yang besar, ditambah dengan pengalihan sebagian anggaran untuk penanganan hal yang berkaitan dengan pandemi Covid-19, mengharuskan kementerian pandai-pandai mencari sumber pendanaan baru, termasuk kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Menteri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, misalnya, menawarkan 10 proyek KPBU senilai US$9,2 miliar kepada kontraktor Turki.
Menteri Basuki didampingi Duta Besar RI untuk Turki Lalu M. Iqbal melakukan pertemuan dengan Presiden Asosiasi Kontraktor Turki Erdal Eren dan Asosiasi Konsultan Irfan Aker beserta anggota pada Jumat (5/11/2021).
Pertemuan kali ini merupakan tindak lanjut pertemuan bilateral antara Indonesia dan Turki sebelumnya yang dilakukan secara virtual pada Juni 2020.
Basuki menuturkan bahwa pembangunan infrastruktur selama pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan prioritas utama, baik di bidang konektivitas, sumber daya air dan perumahan. Pembangunan infrastruktur ini memerlukan anggaran sebesar US$430 miliar, tetapi hanya 30 persen yang bisa ditutupi oleh APBN.
“Untuk menutupi 70 persen gap keuangan, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan agar tetap kompetitif dan menarik seperti skema pembiayaan kreatif jalan tol dan insentif pajak untuk penanaman modal baru,” ujarnya melalui keterangan resmi, Sabtu (6/11/2021).
Terdapat 24 proyek baik yang bersifat prakarsa pemerintah (solicited) dan swasta (unsolicited) senilai US$19 miliar, dan terdapat 10 proyek KPBU yang siap ditawarkan senilai US$9,2 miliar. Ke-10 proyek PPP ini terdiri atas 9 proyek jalan tol dan 1 proyek bendungan.
Kesembilan proyek tol tersebut yakni Semanan—Balaraja sepanjang 32,7 km, Sentul Selatan—Karang Barat 61,5 km, Sukabumi—Ciranjang 26 km, Ciranjang—Padalarang sepanjang 28 km, Malang—Kepanjen 29,7 km, Kamal—Teluk Naga—Rajeg 28,6 km, Semarang Harbour 20,8 km, Bogor—Serpong 31 km, dan Cikunir—Karawaci Elevated 40 km.
Basuki mengatakan bahwa UU Cipta Kerja membuka kesempatan lebih besar bagi pengusaha Turki untuk berinvestasi di bidang infrastruktur di Indonesia. Saat ini nilai investasi antara Indonesia-Turki mencapai US$1,5 miliar. Menurutnya, terdapat banyak potensi investasi antara Indonesia dan Turki.
"Kami mendorong para kontraktor dan konsultan Turki untuk berinvestasi di berbagai sektor infrastruktur baik melalui skema kerja sama pemerintah badan usaha], maupun engineering, procurement, construction,” tuturnya.
Basuki menambahkan bahwa terdapat dua platform yang bisa digunakan pengusaha Turki untuk masuk berinvestasi di sektor infrastruktur. Pertama, sebagai perseroan terbatas milik asing dan kedua, sebagai badan usaha jasa konstruksi asing.
“Kami menyadari bahwa perusahaan konstruksi Turki termasuk salah satu yang terbaik di dunia dengan keahlian dan pengalaman yang kaya di bidang perumahan dan konstruksi jalan, jembatan serta terowongan, bahkan dalam membangun Ibu Kota baru di Nur Sultan, Kazakhstan. Saya berharap pengusaha Turki dapat berpartisipasi dalam program pembangunan infrastruktur di Indonesia,” tutur Basuki.