Bisnis, JAKARTA — Kian kencangnya ajakan dunia internasional untuk mengakselerasi penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan serta pengendalian emisi gas rumah kaca, memaksa setiap negara untuk segera meninggalkan penggunaan energi fosil.
Di sisi lain, sejumlah negara yang merupakan produsen energi fosil dunia, tentu saja tidak akan serta merta meninggalkannya. Butuh komitmen kuat dan langkah konkret dari setiap negara agar transisi energi fosil menuju energi terbarukan dapat melaju tanpa hambatan.
Sebagai pemegang tampuk presidensi G20 pada tahun ini, Indonesia dengan sumber daya energi baru terbarukan terbesar sekaligus penyumbang emisi karbon dunia, mendapatkan momentum untuk mendorong kebijakan transisi energi dunia ke depannya.
Untuk itu, Pemerintah Indonesia akan meminta komitmen dari sejumlah pemimpin G20 untuk mengakselerasi transisi energi. Pertemuan G20 diharapkan dapat memberikan kesepakatan-kesepakatan konkret dalam salah satu pilar utama yang akan dibahas.
Baca juga: Ketika Halang Rintang untuk Mengebut Energi Hijau Kian Menantang
Bertindak mewakili sambutan Presiden Joko Widodo dalam peluncuran forum Transisi Energi G20 pada Kamis (10/2/2020), Menteri Koordinasi Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa transisi energi harus dilakukan secara berkeadilan tanpa membebani suatu negara dan rakyatnya.
Transisi energi, kata Luhut, memerlukan biaya yang sangat besar, sehingga hal itu dapat memberatkan negara-negara berkembang dan juga negara miskin. Apalagi, pandemi Covid-19 telah mengubah banyak skenario, mulai dari bisnis, pekerjaan, hingga orientasi pembangunan.
Untuk itu, diperlukan adanya bantuan secara global dari negara-negara lain untuk melakukan transisi energi.
“Saya akan meminta komitmen global dari masing-masing G20 leaders untuk bersama-sama menyepakati langkah konkret dalam rangka transisi energi,” katanya.
Dia juga menekankan bahwa transisi energi menjadi tidak hanya menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia, melainkan tanggung jawab global. Indonesia, imbuhnya, telah mencapai kesepakatan pada COP 26 untuk memacu pemakaian energi yang ramah lingkungan.
Di samping itu, Indonesia juga telah menetapkan targetnya untuk mencapai karbon netral pada 2060 atau lebih cepat melalui upaya sendiri dan dukungan internasional.
“Indonesia akan mengangkat tiga hal krusial untuk transisi energi berkelanjutan dan berkeadilan yaitu fokus pada akses, energi, teknologi, dan pendanaan,” ungkap Luhut.
Sementara itu, dalam agenda yang sama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan dirinya telah mendapatkan mandat langsung dari Presiden Jokowi mengenai topik transisi energi yang akan dibahas pada Presidensi G20.
“Pak Presiden mengarahkan agar menghasilkan kesepakatan yang konkret dan menghindari perdebatan yang tidak perlu. Menteri ESDM dapat tanggung jawab besar pada pilar transisi energi,” katanya.
Sebagaimana diketahui, terdapat tiga topik utama yang akan dibahas pada Presidensi G20 Indonesia 2022, yakni kesehatan global, transformasi ekonomi digital, dan transisi energi.
Pada pilar transisi energi, Arifin akan mengangkat tiga isu prioritas di antaranya akses energi, teknologi, dan pendanaan.
“Dengan tiga isu tersebut, diharapkan mendapatkan hasil guna memperkuat sistem energi global dan transisi keadilan yang berkelanjutan,” kata Arifin.
Baca juga: Jalan Terjal Energi Hijau Terangi Bumi Nusantara
Mengutip tulisan Mahpud Sujai, Peneliti Madya Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Presidensi G20 memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong transisi energi dengan berbagai alasan.
Pertama, negara-negara G20 merupakan konsumen energi terbesar di dunia, yang secara total mengkonsumsi lebih dari 80% kebutuhan energi dunia.
Kedua, negara-negara G20 juga merupakan penguasa teknologi, produsen, serta investor terbesar energi baru terbarukan. Di sisi lain, negara-negara G20 tercatat menjadi penghasil emisi terbesar di dunia. (Muhammad Ridwan/Akbar Evandio)