Bisnis, JAKARTA — Banyak orang mempertanyakan urgensi Indonesia mengebut implementasi 5G. Kenyataannya, pekerjaan rumah pemerintah untuk mendorong transformasi digital saja masih menumpuk. Salah satunya, menurunkan harga layanan internet.
“Harga internet saja masih mahal, mau ke 5G?” celetuk Cesar, yang berprofesi sebagai wartawan salah satu media nasional di Jakarta.
Dia mengingat-ingat kembali apa yang terjadi 2 tahun lalu. Alkisah, saat itu Cesar terpaksa bermalam di Nunukan, Kalimantan Utara
Hal itu dia lakukan setelah ketinggalan rombongan pesawat Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka perjalanan dinas meninjau jaringan internet di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di utara Indonesia itu.
Untuk kali pertama dalam hidup ini, dia tahu rasanya membeli kuota internet 1GB seharga Rp120.000 di daerah 3T.
Di Pulau Jawa, dengan Rp120.000, kami sudah dapat membeli paket data Telkomsel sebesar 12 GB lebih. Bahkan, kami bisa mendapat puluhan GB jika dibelikan untuk kuota data operator lain seperti XL dan Indosat.
Usut punya usut, mahalnya harga kuota internet di sana karena kekosongan infrastruktur telekomunikasi atau jaringan konektivitas serat optik.
Akses internet hanya diperoleh dari satelit, dengan kecepatan seadanya, latensi tinggi dan harga selangit. Toh, masyarakat di sana sangat berharap dengan kehadiran internet.
Dari kasus tersebut, sebenarnya dapat disimpulkan asa trasformasi digital baru akan terjadi setelah infrastruktur telekomunikasi hadir.
Hanya saja, untuk membangun infrastruktur telekomunikasi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan banyak dukungan dari berbagai kalangan.
Teknisi PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) melakukan pemeliharaan perangkat pada menara Base Transceiver Station (BTS) di kawasan Lok Baintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan./Bisnis-Rachman
EMPAT DUKUNGAN
Dalam acara diskusi virtual Forum Media Sila Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kemenkomifo, yang diselenggarakan beberapa waktu lalu, Direktur Marketing and Solution Lintasarta Ginandjar menceritakan sekurangnya terdapat empat dukungan yang harus didapat oleh penyelenggara jaringan untuk membangun infrastruktur digital nasional.
Keempat dukungan itu, antara lain kehadiran sarana pendukung seperti ketersediaan listrik, BBM maupun akses jalan, dukungan industri yang menyokong perangkat, dukungan dunia akademisi yang melahirkan taleta digital berbakat di daerah-daerah, dan terakhir peran pemerintah yang menyusun peta jalan dan rencana pengimplementasiannya.
“Khususnya untuk menjangkau daerah-daerah seperti kecamatan dan desa yang sangat pelosok,” kata Ginandjar.
Sementara itu, Direktur Sumber Daya dan Administrasi Bakti Fadhilah Mathar mengatakan, untuk mencapai misi percepatan transformasi digital, dibutuhkan lima lapisan kerangka kerja. Infrastruktur telekomunikasi hanyalah salah satu dari lima kerangka tersebut.
Saat ini, kata Fadhilah dari total 83.218 desa atau kelurahan di Indonesia masih terdapat 12.548 yang belum mendapatkan akses 4G.
Dari jumlah tersebut sebanyak 9.113 desa atau kelurahan berada di kawasan 3T yang merupakan ranah Bakti untuk membangun, sementara itu 3.435 desa sisanya berada di luar 3T dan menjadi ranah operator seluler.
Seluruh pembangunan itu ditargetkan rampung pada 2022 atau 10 tahun lebih cepat dari waktu yang seharusnya kalau kata Menteri Komunikasi dan Informatikan 2020—2024, Johnny G. Plate.
Tentu membangun saja tidak cukup, tetapi juga harus merawatnya. Khususnya, di daerah-daerah Timur Indonesia seperti Papua, yang kerap terjadi perusakan jaringan infrastruktur telekomunikasi seperti base transceiver station (BTS) dan menara.
PT Palapa Timur Telematika, badan usaha yang membangun Palapa Ring Timur, mengungkapkan sejak Janaur 2019 hingga saat ini Januari 2021 , telah terjadi 174 kasus vandalisme yang terjadi di proyek strategis nasional (PSN) Palapa Ring Timur.
Dari jumlah tersebut, mayoritas masuk dalam kategori sedang—seperti pemotongan kabel serat optik—dan kategori ringan seperti ancaman. Perbaikan dan pemulihan untuk kategori sedang membutuhkan waktu sekitar 1 bulan.
Adapun, untuk aksi vandalisme kategori berat -berupa pembakaran perangkat hingga penebangan menara telekomunikasi—terdapat empat kasus dengan masa perbaikan mencapai sekitar 3—6 bulan.
“Kerugian bisa bersumber dari aset yang dirusak, bertambahnya beban dan modal untuk bangun kembali, dan kehilangan pendapatan. Secara detail masih dilihat, kasat mata bisa mencapai ratusan miliar,” kata Direktur Operasional Palapa Timur Telematika Eddy Siahaan.
Atas dasar keamanan dan akses yang sulit itu mungkin penyelenggara jaringan malas bangun infrastruktur telekomunikasi di daerah 3T dan non-3T. Penyelenggara jaringan juga berhitung tentang daya beli masyarakat dan investasi yang digelontorkan.
Jumlah penyelenggara jaringan yang hadir di perdesaan pun sedikit dan persaingan tidak terjadi. Alhasil, lahirlah harga internet selangit di tengah cita-cita Presiden Joko Widodo menghadirkan percepatan digital.
Ada dua cara untuk mengatasinya yaitu memberi insentif yang memudahkan operator membangun infrastruktur telekomunikasi di 3T dan non-3T atau mewajibkan penyelenggara jaringan untuk membangun, mengingat lisensi yang mereka pegang bersifat nasional.
Cara apapun yang diambil, intinya jika infrastruktur telah terbangun maka ekosistem digital akan terbentuk, operator seluler masuk, layanan membaik dan tentu harganya lebih ‘membumi’ tidak lagi selangit.
Sudah 2 tahun tidak ke Nunukan, Cesar belum tahu apakah harga layanan di sana telah menurun atau tidak. Bisa jadi belum, bahkan bisa jadi lebih mahal karena permintaan terhadap layanan digital makin pesat, sedangkan pembangunan jaringan tidak banyak terdengar. (Leo Dwi Jatmiko)