Bisnis, JAKARTA — PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Asian Development Bank (ADB) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding/MoU dalam upaya menekan emisi karbon dan mencapai karbon netral pada 2060.
Kerja sama tersebut meliputi studi kelayakan penuh yang mencakup aspek teknis dan finansial dari pengurangan pembangkit listrik tenaga batu bara.
Selain itu, MoU yang ditandatangani langsung oleh Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini dan Director General Southeast Asia Department ADB Ramesh Subramaniam tersebut juga mencakup evaluasi struktur ETM, mencari program atau mekanisme lain yang sesuai, serta merancang program bantuan teknis transisi.
Wakil Menteri I BUMN Pahala Mansury menilai PLN sebagai salah satu BUMN yang sangat aktif dalam program dekarbonisasi. Kerja sama dengan ADB menjadi amunisi tambahan untuk mempercepat target tersebut.
“Kami sangat optimistis target dekarbonisasi bisa tercapai dengan adanya kerja sama yang baik antara PLN dan ADB. Ini merupakan langkah yang agresif dalam PLN mencapai net zero emission,” katanya saat memberikan sambutan dalam penandatanganan yang dilakukan di sela kegiatan COP26 di Glasgow, Skotlandia, Senin (1/11/2021) malam waktu Indonesia.
Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan Indonesia memiliki peran penting dalam mengelola perubahan iklim.
Dalam skenario business as usual atau bisnis dalam kondisi normal, imbuhnya, Indonesia dapat menyumbang emisi di atas 4 miliar ton CO2 per tahun pada 2060. Dua sektor penyumbang emisi tersebut adalah transportasi dan kelistrikan.
“Pada 2060, emisi sektor listrik bisa mencapai 0,92 miliar ton CO2 per tahun, dan emisi sektor transportasi bisa mencapai 0,86 miliar ton CO2 per tahun,” ujarnya.
PLN, kata dia, juga telah membuat rencana pengembangan energi ramah lingkungan dengan menambah kapasitas pasokan listrik hampir 21 Gigawatt (GW) yang berasal dari energi baru terbarukan (EBT) pada 2030.
Menurut dia, perusahaan setrum itu tidak bisa mencapai target karbon netral sendiri. PLN memerlukan investasi lebih dari US$500 miliar selama 40 tahun ke depan, sehingga membutuhkan akses ke pembiayaan hijau, hibah pembangunan, dan dukungan G2G.
“Kami membutuhkan subsidi atau kompensasi untuk menghindari membebankan biaya tambahan kepada pelanggan,” paparnya.
Sementara itu, ADB Vice President Ahmed Saeed mengatakan, korporasi itu sudah bekerja sama dengan Indonesia lebih dari 50 tahun. Kerja sama dengan PLN kali ini, kata dia, merupakan kesempatan yang baik untuk bisa bersama-sama mencapai transisi energi menuju energi bersih.
“Kesempatan ini sangat baik bagi kami dan PLN dalam mendukung Indonesia menuju transisi energi dari energi yang tinggi karbon menjadi energi bersih,” katanya.
Dia menyebutkan bahwa Indonesia masuk dalam tiga negara yang menjadi mitra ADB dalam pilot project Energy Transition Mechanism (ETM).
Program itu merupakan dukungan ADB dalam pengurangan karbon yang bertujuan menggunakan pembiayaan publik-swasta untuk mempercepat pensiunnya pembangkit listrik tenaga batu bara dan menggantinya dengan yang bersih dan terbarukan sumber energi.