Bisnis, JAKARTA — Salah satu tantangan Revolusi Industri 4.0 di Indonesia adalah ketangguhan infrastruktur teknologi informasi dan telekomunikasi guna menyokong gelombang automasi di hampir seluruh lini industri.
Dalam kaitan itu, pemerintah sejatinya memiliki ambisi untuk menjadikan Indonesia sebagai hub internet skala internasional. Namun, sudah siapkah kekuatan infrastruktur teknologi di Tanah Air untuk mewujudkan mimpi tersebut?
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan industri teknologi dan telekomunikasi di Indonesia sudah mengalami perbaikan signifikan memasuki era Revolusi Industri 4.0.
Hal itu terindikasi dari maraknya pembangunan infrastuktur telekomunikasi dan ketertarikan investor mancanegara membangun pangkalan data (data center) di Indonesia.
Gelombang investasi pangkalan data itu, kata Johnny, sekaligus meningkatkan peluang Indonesia untuk menjadi internet hub di regional Asia Tenggara, bahkan Asia.
Untuk itu, lanjutnya, Kemenkominfo terus mengupayakan agar terjadi koeksistensi antarpelaku industri global dengan pelaku industri dalam negeri.
Kemenkominfo mengidentifikasi terdapat beberapa potensi manfaat dan peluang bagi pelaku industri dalam negeri. Salah satunya perihal peningkatan inovasi dan kualitas layanan.
“Ada potensi peningkatan inovasi dan kualitas layanan kepada masyarakat yang didorong oleh persaingan usaha yang sehat,” kata Johnny kepada Bisnis, Senin (8/11/2021).
Selain itu, sambungnya, juga ada peluang kolaborasi dan akses pasar global bagi industri dalam negeri.
Manfaat kehadiran ekosistem digital di Indonesia yang berkelas global, kata Johnny, juga dapat mendorong pertumbuhan kegiatan perekonomian berbasis inovasi.
Di sisi lain, para pakar optimistis kehadiran pangkalan data dan serat optik internasional yang makin banyak membuka peluang Indonesia untuk menjadi hub atau pusat aktivitas digital di Asia Tenggara. Secara letak geografis, Indonesia juga sangat strategis.
Sekjen Asosiasi Penyelenggara Data Center Indonesia (IDPRO) Teddy Sukardi mengatakan peluang Indonesia untuk memasarkan pangkalan dan layanan data ke negara lain terbuka luas.
Indonesia memiliki letak geografis yang strategis dan dekat dengan negara-negara pengguna teknologi tinggi seperti Singapura, Thailand, Malaysia dan Australia.
Dengan kondisi tersebut seharusnya Indonesia dapat memasarkan layanan data ke lebih banyak negara.
“Hub Asia Tenggara bisa di Indonesia karena posisinya yang strategis. Kita bisa tarik serat optik ke Pasifik. Lebih dekat kita sebenarnya dengan Amerika daripada Singapura,” kata Teddy, akhir pekan.
Tidak hanya itu, kata Teddy, Indonesia juga bisa berperan sebagai lokasi alternatif. Untuk menjaga keandalan pangkalan data, sebaiknya penyedia pangkalan data membangun pangkalan di beberapa negara, tidak hanya berfokus pada satu negara.
Sekadar informasi, Digital Economy Report 2019 UNCTAD memperkirakan pada 2022 lalu lintas data di dunia mencapai 150.700Gbps, naik sekitar 227% dibandingkan dengan 2017. Lalu lintas data tersebut membutuhkan pangkalan data untuk mendukung layanan data.
Centre for Energy Research & Technology diketahui kapasitas pangkalan data tersewa di Jakarta pada 2020 mencapai 41,2 megawatt (MW).
Data yang sama yang sama memprediksi pada 2025 kapasitas pangkalan data tersewa akan mencapai 170,8 MW, naik 414,56%. Peningkatan terjadi seiring dengan percepatan transformasi dan adopsi digital. Artinya potensi bisnis pangkalan data ke depan masih akan terus tumbuh.
Sementara itu, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia (Moratelindo) Galumbang Menak mengatakan saat ini jalur hub tradisional terdapat di Singapura dan di Hongkong. Dengan kehadiran banyak pangkalan data di Indonesia, kondisinya akan berubah.
Dia mengatakan seluruh lalu lintas data berukuran besar membutuhkan pangkalan data. Indonesia sebagai negara dengan total pengguna internet mencapai 202 juta atau 70% lebih dari populasi pada 2021, membutuhkan lebih banyak pangkalan data ke depan.
“Indonesia itu bisa menjadi new hub of Asia. Pemerintah sekarang sudah mengubah itu. Seharusnya kita menjadi hub karena populasi kita besar dan lokasinya strategis,” kata Galumbang.
Galumbang mengatakan selama Indonesia gagal menjadi hub Asia karena tidak ada kepastian hukum yang jelas saat berinvestasi di Indonesia. Secara perlahan pemerintah mulai mengatasi permasalahan ini.
Sebelumnya, dalam sebuah acara diskusi pangkalan data, CEO Huawei Digital Power Indonesia Andi Liu mengatakan jumlah pangkalan data yang makin banyak, akan berdampak pada lingkungan.
Liu mengatakan secara global, pangkalan data mengonsumsi 2% dari listrik global. Artinya hampir satu kilowatt digunakan untuk pangkalan data. Hal ini tidak baik bagi lingkungan.
Efisiensi konsumsi energi pusat data, belum cukup untuk menekan emisi karbon. Pembangunan pangkalan data, menurutnya, perlu mengarah pada pangkalan data ramah lingkungan.
Singapura dan Hong Kong—sebagai negara dengan pusat data internasional terbesar di dunia—saat ini sudah mulai kesulitan mencari lahan dan listrik untuk pangkalan data.
Alhasil, menurut Liu, akan makin banyak pangkalan data baru yang akan pindah ke Indonesia, khususnya pangkalan data ramah lingkungan.
“Jadi, kami percaya bahwa dalam dua atau tiga tahun mendatang, makin banyak pangkalan data, makin banyak fasilitas pangkalan data akan datang, kami akan mentransfer dari Singapura ke Indonesia,” kata Liu.