Bisnis, JAKARTA—Posisi utang Indonesia hingga akhir April mencapai Rp6.527,29 triliun atau hampir mendekati setengah dari produk domestik bruto (PDB) nasional atau tepatnya sebesar 41,18%.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat secara nominal posisi utang pemerintah pusat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Hal ini disebabkan kondisi ekonomi Indonesia yang masih berada dalam fase pemulihan akibat perlambatan ekonomi yang terjadi di masa pandemi Covid-19
Dalam laporan APBN Kita Edisi Mei 2021 yang dikutip Minggu (30/5), Kemenkeu menilai Covid-19 yang mulai mewabah di Indonesia pada awal Maret tahun lalu menimbulkan efek domino yang cukup signifikan. Ini tak hanya melumpuhkan di sisi kesehatan, namun juga hampir seluruh sektor terutama perekonomian.
Untuk menghadapinya, pemerintah menentukan tiga prioritas utama, yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial, dan dukungan dunia usaha, termasuk di dalamnya adalah program pemulihan ekonomi nasional agar ekonomi Indonesia tak semakin terkontraksi.
Perlambatan ekonomi akibat Covid-19 membuat penerimaan negara tertekan. Di sisi lain kebutuhan belanja meningkat untuk penanganan pandemi serta pemulihan ekonomi.
“Pemerintah juga telah menginstruksikan semua entitas untuk melakukan pengetatan, pergeseran, dan pemotongan anggaran untuk mendukung ketiga prioritas tersebut. Namun kapasitas fiskal Indonesia masih belum cukup untuk menutupi kebutuhan yang semakin meningkat akibat Covid-19 sehingga menambah porsi pembiayaan,” papar laporan.
Sumber: APBN Kita Edisi Mei 2021, Kemenkeu
Utang menjadi bagian terintegrasi dalam mekanisme pengelolaan APBN, termasuk perpajakan dan belanja negara. Peningkatan pembiayaan pemerintah tetap dilakukan menurut koridor yang berlaku.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah selalu mengupayakan penerbitan utang dengan biaya dan risiko yang paling efisien. Salah satunya dengan diversifikasi portofolio utang baik dari sisi instrumen, tenor, suku bunga, dan mata uang.
Ini dilakukan dengan tetap mengutamakan pembiayaan dari dalam negeri dan menggunakan sumber pembiayaan luar negeri sebagai pelengkap serta untuk meminimalisasi crowding out di pasar domestik.
Di sisi lain, kemandirian pembiayaan tetap diutamakan. Hal tersebut ditunjukkan dengan komposisi utang pemerintah pusat yang semakin didominasi utang dalam bentuk surat berharga negara domestik mencapai 67,30% hingga April. Sementara pembiayaan dari dalam negeri mencapai 67,49%.
“Penerbitan utang juga dilakukan dengan strategi oportunistik, yaitu dengan memantau pasar dan memasuki pasar keuangan pada saat kondisi yang kondusif untuk mendapatkan biaya yang efisien,” terang laporan Kemenkeu.
Utang Luar Negeri
Sebelumnya Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia pada triwulan I/2021 berada dalam posisi terkendali sebesar US$415,6 miliar, turun 0,4% (qtq) dibandingkan dengan posisi utang luar negeri triwulan IV/2020 sebesar US$417,5 miliar dolar AS.
Perkembangan tersebut didorong oleh penurunan posisi utang luar negeri pemerintah. Secara tahunan, utang luar negeri triwulan I/2021 tumbuh 7% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 3,5% (yoy).
Berdasarkan buku statistik Bank Indonesia, utang luar negeri pemerintah mencatat posisi lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Posisi utang luar negeri pemerintah pada triwulan I/2021 mencapai US$203,4 miliar atau lebih rendah 1,4% (qtq) dibandingkan dengan posisi pada triwulan IV/2020.
Penurunan tersebut antara lain karena pelunasan atas pinjaman yang jatuh tempo selama periode Januari hingga Maret 2021, yang sebagian besar merupakan pinjaman bilateral.
Secara tahunan, utang luar negeri pemerintah triwulan I/2021 tumbuh 12,4% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 3,3% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Hal ini didukung kepercayaan investor asing yang tetap terjaga, sehingga mendorong aliran masuk modal di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik.
Selain melalui SBN, pemerintah juga melakukan penarikan sebagian komitmen pinjaman luar negeri dari bilateral, multilateral, maupun komersial, dalam upaya mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Utang luar negeri pemerintah saat ini ditujukan untuk mendukung belanja prioritas antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,7% dari total ULN pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,1%), sektor jasa pendidikan (16,2%), sektor konstruksi (15,3%), dan sektor keuangan dan asuransi (12,9%).
Jaffry Prabu Prakoso