Bisnis, MEDAN — Sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumatra Utara terancam lebur hingga dilego lantaran dinilai tidak berkontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), bahkan membebani anggaran daerah karena terus-menerus mendapat penyertaan modal alias suntikan dana.
Dari enam BUMD milik Pemerintah Provinsi Sumut—yakni PT Bank Sumut, PDAM Tirtanadi, PT Aneka Industri dan Jasa, PT Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumatra Utara, PT Dhirga Surya, dan PT Perkebunan Sumatra Utara—hanya dua BUMD yakni PT Bank Sumut dan PDAM Tirtanadi yang dinilai menyumbang PAD secara signifikan.
Di sisi lain, Pemprov Sumut pada tahun anggaran 2021 telah mengucurkan penyertaan modal daerah (PMD) senilai total Rp207 miliar, di antaranya Rp80 miliar untuk PT Perkebunan Sumatra Utara, Rp10 miliar untuk PT Dhirga Surya, Rp6 miliar untuk PT Aneka Industri dan Jasa, Rp11 miliar untuk PDAM Tirtanadi, dan Rp100 miliar untuk PT Bank Sumut.
Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi mengatakan semangat dibentuknya BUMD adalah untuk memberikan kontribusi pendapatan kepada daerah, sehingga pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Saat ini, imbuhnya, tengah dilakukan evaluasi terhadap sejumlah BUMD yang tidak berperan penting ke PAD, salah satunya PT Perkebunan Sumatera Utara.
"Ini sedang saya evaluasi. Kalau PT Perkebunan Sumatera Utara tidak bisa lagi diatur, nanti saya akan laporkan ke DPRD Sumatra Utara, kita jual saja. Nanti kalau ada yang mau, silakan," ujar Edy di rumah dinasnya, Jumat (14/1/2022).
Untuk BUMD-BUMD yang justru merugikan daerah, Edy memilih untuk menjualnya. "Perkebunan ini gunanya untuk kesejahteraan rakyat karena berdampak pada pendapatan daerah, sehingga memberi kesejahteraan kepada rakyat kita. Kalau ini tidak tercapai, untuk apa dipelihara lama-lama," katanya.
Pada 2020, PT Perkebunan Sumatera Utara merupakan satu di antara tiga BUMD yang mengalami kerugian, dengan nilai mencapai Rp13 miliar.
Dengan berbagai cara, perusahaan itu akhirnya merangkak naik pada 2021 dan mulai menghasilkan laba meski tidak signifikan, yakni sebesar Rp1,9 miliar pada 2021. Peningkatannya tercatat 114,34%.
Namun, belakangan ini PT Perkebunan Sumatera Utara menjadi sorotan. Selain sejumlah oknum di jajaran manajemen hingga direksi yang terseret kasus dugaan korupsi, kinerja perusahaan yang sering merugi juga menjadi perhatian publik.
Dengan mempertimbangkan beberapa catatan, Pemprov Sumatra Utara pun menawarkan sejumlah opsi, yakni pertama, meneruskan restrukturisasi perusahaan dan melakukan reformasi keuangan serta bisnis sehingga kinerja kebun bisa lebih efisien dan akuntabel.
Dalam hal ini, Pemprov Sumut akan meningkatkan pengawasan, investasi, dan perbaikan manajerial, termasuk melakukan peremajaan pohon kelapa sawit, memperbaiki Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan menjadi eksportir crude palm oil (CPO).
"Peningkatan investasi kebun dengan melakukan peremajaan sawit dan perbaikan PKS dengan mendorong BUMD ini menjadi eksportir CPO, mengingat harga CPO terus membaik," kata Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Pemprov Sumatra Utara Naslindo Sirait, Senin (17/1/2022).
Pekerja mengumpulkan kelapa sawit. ANTARA FOTO/RahmadPilihan kedua adalah menempuh Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak ketiga, baik dengan pihak swasta lokal maupun perusahaan asing.
Menurut Naslindo, cara ini akan berdampak terhadap transformasi manajemen, pola kerja, teknologi, dan kinerja keuangan.
Saat ini, kebun yang dimiliki PT Perkebunan Sumatera Utara sudah membutuhkan peremajaan, selain ada pula lahan yang belum ditanami pohon kelapa sawit.
Melalui konsep cost sharing dengan pihak ketiga, maka laba akan dibagi berdasarkan masing-masing kontribusi pembiayaan.
"Saat ini sudah dilakukan penjajakan kepada calon mitra untuk dilakukan kerja sama, baik perkebunan nasional maupun PMA," tuturnya.
Selain pilihan tersebut, menurut Naslindo, juga masih terbuka opsi untuk menjual kebun yang dimiliki PT Perkebunan Sumatera Utara.
"Pilihan menjual kebun juga terbuka, apabila opsi pertama dan opsi kedua tidak tercapai. Tentu hal ini akan dikaji dan dikomunikasikan dengan DPRD Sumatra Utara," ujarnya.
BUMD PANGAN
Pada tahun ini, Pemprov Sumut berencana menggabungkan tiga BUMD untuk meningkatkan peran dan fungsi ketiga BUMD tersebut terhadap PAD. Ketiganya adalah PT Dhirga Surya, PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara, dan PD Aneka Industri dan Jasa untuk menjadi BUMD Pangan.
Naslindo menjelaskan bahwa penggabungan ketiga BUMD itu untuk memperkuat sisi permodalan sekaligus mengoptimalkan upaya transformasi bisnis. BUMD Pangan juga diproyeksikan menjadi senjata pamungkas untuk menangkal kegagalan pasar.
Menurut dia, langkah merger tersebut terbilang strategis karena persoalan pangan diprediksi masih menjadi isu utama yang wajib diurai pemerintah.
“Hasil merger ini menjadi BUMD Pangan yang diyakini bahwa persoalan pangan ke depan masih akan menjadi isu strategis yang harus dikelola oleh pemerintah daerah dalam rangka ketahanan dan kemandirian pangan,” ujarnya.
Terkait dengan rencana merger tersebut, Direktur Utama PD Aneka Industri dan Jasa Renny Maisyarah menyatakan keputusan tentang masa depan BUMD mutlak di tangan pemegang saham.
"Kalau ini haknya pemegang saham, kami pelaksana saja. Yang terpenting bagi kami adalah melakukan tugas dan amanah yang diberikan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," ujarnya kepada Bisnis, Senin (17/1/2022).
Dia menjelaskan bahwa pada 2020 PD Aneka Industri dan Jasa tercatat merugi sebanyak Rp995 juta, tetapi perusahaan kemudian pada 2021 berhasil merangkak naik sehingga meraup laba senilai Rp185,59 juta.
Menurut Renny, terdapat beberapa cara yang ditempuh sehingga capaian PD Aneka Industri dan Jasa berhasil membalikkan keadaan, yakni dengan melakukan pembenahan internal, penertiban dan pengamanan asset, serta mengembangkan dan memperluas pangsa pasar.
“Untuk tahun 2021 kami sudah menghasilkan laba dan menyumbang PAD,” katanya.
Terpisah, Direktur Utama PT Dhirga Surya Isfan Fachruddin menyatakan sepakat dengan rencana penggabungan BUMD tersebut. “Kami sepakat, sepanjang ini untuk meningkatkan kemampuan BUMD yang ada di Sumatra Utara," kata Isfan.
Pada 2020, PT Dhirga Surya mencatat rugi sekitar Rp762 juta. Namun kerugian berkurang setahun berikutnya menjadi Rp572 juta.
Sejumlah pemimpin BUMD Sumatra Utara saat menjalani rapat koordinasi dengan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Pemprov Sumatra Utara di Medan, Sumatra Utara, belum lama ini.-IstimewaMenurut Isfan, kerugian itu dikarenakan pada saat itu PT Dhirga Surya sedang menjalankan diversifikasi dan merambah ke proyek investasi senilai Rp30 miliar.
"Karena kami sedang investasi di program Beras Dhirga untuk Sumut Bermartabat. Itu kami berinvestasi peralatan penggilingan padi. Ini kilang padi yang terlengkap dan termodern yang ada di Sumatra," ujarnya.
Tidak jauh berbeda, Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara Refli Yunir juga berharap dengan rencana penggabungan BUMD diharapkan mampu meningkatkan dan memperbaiki kinerja.
“Intinya kalau itu sudah keputusan dari pemegang saham. Itu harus di-support agar perusahaannya sehat. Karena menggabungkan perusahaan yang tidak sehat ke perusahaan yang sehat, harapannya hasilnya sehat," kata Yunir.
Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Utara Baskami Ginting meminta Pemprov Sumatra Utara mengambil tindakan terhadap sejumlah BUMD yang selama ini tidak berkontribusi signifikan terhadap PAD.
Menurut Baskami, satu di antara faktor kinerja BUMD yang buruk adalah manajemen atau sistem pengelolaannya.
"BUMD-BUMD ini tidak berkontribusi, bisa karena manajemennya yang kurang beres. Contoh PT Perkebunan Sumatera Utara. Saat ini sawit harganya tinggi, tapi mengapa tidak banyak berkontribusi, sementara perusahaan lain untung terus. Kami lihat manajemennya yang tidak bagus," katanya kepada Bisnis, Minggu (16/1/2022).
Baskami menyarankan agar manajemen seluruh BUMD yang tidak berkontribusi signifikan terhadap PAD agar dievaluasi. Penggabungan BUMD tertentu juga dapat dijadikan solusi sementara.
Namun jika tetap merugi, dia sepakat badan usaha tersebut dijual kepada swasta. "Sehingga saya rasa dievaluasi dulu mereka. Sementara dimerger dulu ke perusahaan yang ada. Jadi kalau tetap tidak ada sama sekali kontribusinya, ya sebaiknya kita jual," kata Baskami.
Reportase: Nanda Fahriza Batubara