 2021 Opening Ceremony - YouTube.jpg)
Bisnis, JAKARTA - Demi mendukung percepatan era mobilitas listrik, pemerintah siap membantu pelaku industri atau swasta dalam melakukan riset dan pengembangan tanpa dipungut biaya.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengatakan instansinya sebagai badan pemerintah dihadirkan untuk membantu semua pihak, untuk bisa masuk ke aktivitas riset dengan investasi yang seminimal mungkin.
"Ini karena riset itu mahal dan high cost, dan hasilnya belum pasti," ujarnya pada acara pembukaan IEMS (Indonesia Electric Motor Show) 2021, Rabu (24/11/2021). "Kami ingin mengundang para pelaku usaha, UMKM maupun pengusaha besar, kalau punya problem silakan bawa problemnya."
Secara prinsip, menurutnya, apabila segala sesuatu dilakukan secara kolaboratif itu akan menjadi lebih ringan bebannya.
BRIN, katanya, akan menyediakan semua hal yang dibutuhkan untuk riset secara free of charge, termasuk SDM-nya, dan infrastruktur laboratoriumnya. Akan tetapi, apabila berhasil BRIN meminta bagian dari hal atas kekayaan intelektual (property right).
BRIN siap meminjamkan periset BRIN kepada pihak swasta tanpa harus dibayar. Dengan kata lain, gaji periset itu tetap menjadi tanggung-jawab BRIN.
"Kalau tidak berhasil, ya tidak apa-apa. Minimal, mitra kami tidak memiliki risiko. Seperti MAB akan mengembangkan instrumentasi, boleh di bawa ke BRIN. Kalau ada yang ingin mengembangan komponennya, remnya saja, atau lainnya. Kami akan bantu."
Apabila berhasil, BRIN akan meminta intellectual property rights sharing minimal 60%, yang akan dikembalikan kepada pemerintah sebagai PNBP (penerimaan negara bukan pajak). Adapun sisanya akan dikembalikan kepada inventornya.
Menurutnya, keberhasilan riset dan pengembangan dalam bidang saint dan rekayasan otomotif biasanya mencapai 20%. Angka ini kelihatannya kecil, tetapi dalam dunia riset secara umum itu itu besar. Hal ini bisa dilihat dari tingkat keberhasilan dalam pengembangan obat, yang haanya jauh lebih rendah, hanya 10%.
Oleh karena itu, dalam bidang riset obat, BRIN meminta bagian intellectual property rights sharing hingga 90% untuk dikembalikan ke negara. "Di sektor high risk inilah pemerintah harus hadir, sehingga ke depan mitra BRIN memiliki RnD, tanpa harus investasi diawal."
Namun demikian, dia meyakini bahwa apabila mitra swasta sudah merasakan keberhasilannya, mereka sedikit demi sedikit akan investasi di bidag RnD.
Handoko mengungkapkan bahwa salah satu key performce index (KPI) BRIN adalah semakin banyaknya pihak swasta yang memiliki RnD mandiri. Artinya, bukan BRIN-nya yang makin gede, tetapi RnD Indonesia semakin sesuai dengan standar UNESCO, yakni 80% RnD oleh pihak non-pemerintah.
Sekarang, kontribusi RnD pemerintah masih mendominasi hingga 80%. Capaian ini berbanding terbalik dengan Malaysia yang mencatatkan kontribusi swasta dalam RnD hingga 75%.
"Itulah target peerintah yang dibebankan kepada BRIN, dalam jangka panjang. Oleh karena itu kami mengharapkan kerja sama dengan berbagai pihak, sehingga ekonomi dari swasta makin tumbuh," ujarnya.