Bisnis, JAKARTA — Masih rendahnya realisasi pemenuhan pasokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) di sektor ketenagalistrikan memicu kekhawatiran terjadinya gangguan pasokan bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap.
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) pun terpaksa melakukan sejumlah langkah untuk memastikan pasokan batu bara PLTU dapat terpenuhi.
Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini memaparkan bahwa realisasi pemenuhan kebutuhan batu bara untuk ketenagalistrikan dalam negeri mencapai 93,2 juta metrik ton hingga Oktober 2021.
Angka itu terbagi untuk kebutuhan PLTU milik PLN sebesar 55,5 juta ton dan kebutuhan PLTU milik independent power producer (IPP) sebesar 37,6 juta metrik ton.
Sementara itu, kebutuhan pasokan komoditas tersebut mencapai 137,2 juta ton hingga akhir 2021. Artinya, realisasi pasokan yang diterima PLN hanya sekitar 67,8%.
“Masih terdapat gap atas realisasi pemenuhan batu bara dengan kewajiban pemenuhan batu bara dalam negeri,” katanya saat rapat dengar pendapat di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (15/11/2021).
Sesuai dengan arahan Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin dan Menteri ESDM, imbuhnya, PLN akan mengutamakan kontrak jangka panjang untuk memastikan pemenuhan kebutuhan batu bara PLTU.
Perusahaan setrum pelat merah itu akan melakukan kontrak dengan perusahaan yang memiliki izin terkait dengan penambangan batu bara, bukan sekadar trader.
Selain itu, PLN juga memastikan untuk terus memperhatikan rantai pasok berjalan dengan baik saat loading maupun unloading batu bara, termasuk proses transportasi yang dilakukan perusahaan pelayaran.
Zulkifli memperkirakan terjadinya gangguan dalam pengangkutan batu bara selama November 2021 hingga Januari 2022. Kondisi itu disebabkan oleh cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Indonesia.
“November—Desember 2021 sampai Januari 2022 yang akan datang, cuaca akan ekstrem, sehingga kendala pengangkutan batu bara kemungkinan akan meningkat pada 2–3 bulan ke depan,” tuturnya.
Kondisi itu pula yang membuat pemenuhan pasokan batu bara PLN terancam. Secara detail, realisasi pasokan batu bara yang diterima PLN hingga Oktober 2021 didominasi oleh pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) sebanyak 41,7 juta dari kewajiban 66, juta metrik ton.
Kemudian, pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP) baru memenuhi 22,9 juta ton DMO dari kewajiban 52,07 juta ton. Selanjutnya, IUP operasi produksi khusus baru telah mencapai DMO 10,6 juta.
Lainnya, IUPK OP baru memenuhi realisasi 4,3 juta ton baru bara dari target 4,3 juta ton, sedangkan IUP penanaman modal asing baru merealisasi pasokan batu bara DMO 2 juta ton dari kewajiban 7,5 juta ton.
Dari kontrak yang ada, hanya kontrak BUMN melalui PT Bukit Asam Tbk. yang telah melewati target DMO 6 juta ton, yakni mencapai 11,4 juta ton.
Meski demikian, Direktur Energi Primer PLN Rudy Hendra Prastowo memastikan pasokan untuk kebutuhan listrik masih aman. “Pasokan batu bara hingga kini masih lancar,” katanya kepada Bisnis.