Bisnis, SURAKARTA — Pemerintah bakal membolehkan hanya satu operator seluler untuk melayani satu wilayah melalui program Kerja Sama Operasi, yang ditujukan untuk menghadirkan sinyal 4G di ribuan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar nirakses internet.
Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) menjelaskan proses seleksi mitra Kerja Sama Operasi (KSO) dimulai dengan tahap prakualifikasi untuk menentukan operator seluler yang berminat dan yang memenuhi persyaratan dari Bakti.
Setelah itu, para peserta akan dibagi per klaster lokasi menara pemancar atau base transceiver station (BTS) sehingga tidak terjadi penumpukan operator di satu wilayah layanan, mengingat jumlah pelanggan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) terbatas.
“Hanya akan ada satu operator seluler yang melayani berdasarkan pada pertimbangan jumlah pelanggan yang terbatas,” ungkap Anang kepada Bisnis, Rabu (2/6/2021).
Untuk diketahui, program KSO memiliki dasar hukum pelaksanaan yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 129/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).
Selain itu juga Peraturan Direktur Utama Bakti Kominfo No. 8/2020 tentang Kerja Sama Operasional Pemanfaatan Aset Bakti Kominfo dan Aset Pihak Lain di Lingkungan BLU Bakti.
Kementerian Komunikasi dan Informatika menerapkan KSO bersama perusahan operator seluler, sebagai langkah lanjutan memastikan tersedianya suplai sinyal 4G di 7.904 desa dan kelurahan di wilayah 3T.
Anang menjelaskan, melalui program ini, pemerintah memberikan stimulus berupa 90% belanja modal yang dibutuhkan untuk menyediakan layanan seluler di suatu lokasi.
Stimulus tersebut akan membantu meringankan beban operator seluler dalam menggelar jaringan karena operator nantinuya cukup menyediakan anggaran sekitar 5%—10% dari total belanja modal, agar jaringan mereka dapat terselenggara di daerah-daerah 3T.
Anang menuturkan berdasarkan hasil survei dan kuesioner Bakti, ada operator seluler yang tertarik melayani semua klaster dan ada operator yang hanya tertarik melayani sebagian klaster.
"Hal tersebut tergantung dari infrastruktur atau jaringan existing yang dimiliki oleh operator seluler,” kata Anang.
Ketua Pusat Studi Kebijakan Industri dan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ITB Ian Yosef M. Edward mengatakan langkah pemerintah dalam menggelar program KSO sudah tepat.
Selama ini permasalahan permintaan atau jumlah masyarakat yang akan dilayani menjadi pertimbangan bagi operator seluler untuk menggelar jaringan. Investasi yang digelontorkan harus menguntungkan.
“Biasanya operator mau ekspansi ke 3T mempertimbangkan permintaannya di sana seperti apa? Menguntungkan atau tidak? Karena ada perawatan,” kata Ian.
Klasterisasi yang dilakukan Kemenkominfo, menurut Ian, sangat tepat. Klasterisasi membuat operator lebih mudah dalam melakukan perawatan jaringan karena hanya perlu mengawasi kualitas jaringan di suatu wilayah yang telah ditentukan.
“Jadi operator bisa menempatkan orang yang berdidikasi di wilayah itu. Kalau tersebar satu di Indonesia Barat dan satu di Indonesia Timur, bisa bengkak operasional operator,” kata Ian.
RESPONS OPERATOR
Sementara itu, operator seluler menyatakan siap terlibat dalam program KSO untuk menghadirkan jaringan 4G di daerah 3T agar akses layanan digital lebih merata di era transformasi digital.
Senior Vice President Corporate Communications PT Indosat Tbk. (ISAT) Steve Saerang mengatakan perseroan siap mendukung penerapan KSO untuk menyediakan layanan 4G di lokasi 3T.
“Indosat percaya dengan hadirnya layanan selular yang berkualitas hingga pelosok nusantara akan menjadi enabler transformasi digital Indonesia,” kata Steve kepada Bisnis, Kamis (3/6/2021).
Wakil Direktur PT Hutchison 3 Indonesia (Tri) Danny Buldansyah berpendapat, untuk mendukung program pemerintah dalam pemerataan 4G dan transformasi digital di seluruh wilayah indonesia, Tri akan terlibat dalam program KSO.
“Tentu saja Tri pasti mendukung dan berpartisipasi. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk keberlangsungan program ini,” kata Danny.
Group Head Corporate Communications PT XL Axiata Tbk. (EXCL) Tri Wahyuningsih mengatakan perseroan akan terlibat dalam program tersebut.
XL berkomitmen mendukung hadirnya infrastruktur telekomunikasi di berbagai wilayah di Indonesia termasuk di wilayah-wilayah 3T.
Ada sekitar 360 titik BTS USO di daerah 3T yang dikelola XL Axiata di berbagai provinsi. Terbaru, XL Axiata telah mengoperasikan Jaringan USO di Musi Rawas, Sumatera Selatan dan Maluku Utara.
“XL Axiata selalu berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di berbagai wilayah di Indonesia termasuk di wilayah-wilayah 3T,” kata wanita yang akrab disapa Ayu.
Presiden Direktur PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN) Merza Fachys mengatakan perseroan tertarik terlibat dalam program. Smartfren ingin menghadirkan layanan berkualitas di daerah 3T.
"Harapannya agar lebih banyak masyarakat yang dapat menikmati layanan Smartfren yang 100 persen 4G hingga ke daerah 3T," kata Merza.
Sementara itu, PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) pada 2020 terus memperkuat kolaborasi dengan Kemenkominfo di wilayah 3T untuk terhubung dengan jaringan 4G LTE Telkomsel.
Komitmen kolaboratif tersebut dilakukan untuk mewujudkan pemerataan dan kesetaraan akses telekomunikasi broadband, di seluruh Indonesia.
Telkomsel bersama Bakti telah menggelar 1.111 BTS USO 4G LTE. Pengembangan teknologi jaringan tersebut juga menjadi bagian dari total lebih dari 233.000 BTS Telkomsel yang telah beroperasi melayani lebih dari 170 juta pelanggan di sekira 95% wilayah populasi di Indonesia. (Leo Dwi Jatmiko)
Target pembangunan 4G di 7904 desa/kelurahan wilayah 3T (Tertinggal Terdepan, Terluar) yang belum mendapatkan akses layanan 4G oleh Bakti :
-2021: target pembangunan di 4.200 desa
-2022: target pembangunan di 3.704 desa
5 paket, pembangunan BTS 4G:
- Paket 1 sebanyak 1.364 desa/kelurahan yang meliputi Area 1 Sumatera (132), Area 2 Nusa Tenggara (456), dan Area 3 Kalimantan (776)
- Paket 2 sebanyak 1.336 desa/kelurahan yang meliputi Area 4 Sulawesi (536) dan Area 5 Maluku (800)
- Paket 3 sebanyak 1.795 desa/kelurahan yang meliputi Area 6 Papua Barat (824), Area 7 Papua Bagian Tengah Barat (971)
- Paket 4 sebanyak 1.879 desa/kelurahan yang mencakup Area 8 Papua Bagian Tengah Utara (1.819)
- Paket 5 sebanyak 1.590 desa/kelurahan yang mencakup Area 9 Papua Bagian Timur Selatan (1.590)
Cakupan jaringan per teknologi/desa per Q3/2019 :
Teknolgi 2G :
Jumlah kelurahan/desa tercakup : 76.428
Jumlah kelurahan/desa tidak tercakup : 6.790
Perincian :
-3T : 5.639
-Non-3T : 1.151
Teknolgi 3G :
Jumlah kelurahan/desa tercakup : 67.006
Jumlah kelurahan/desa tidak tercakup : 16.212
Perincian :
-3T : 10.909
-Non-3T : 5.303
Teknolgi 4G :
Jumlah kelurahan/desa tercakup : 70.670
Jumlah kelurahan/desa tidak tercakup : 12.548
Perincian :
-3T : 9.113
-Non-3T : 3.435
Sumber : diolah