Pemerintah China Perketat Aturan Pemanfaatan Dana Developer

Developer China makin tertekan setelah pemerintah-pemerintah kota di China memperketat pengawasan dana prapenjualan yang diminta agar fokus menyelesaikan proyek yang sudah berjalan, bukan membuka garapan baru.

M. Syahran W. Lubis

10 Nov 2021 - 23.08
A-
A+
Pemerintah China Perketat Aturan Pemanfaatan Dana Developer

Wajah properti Beijing, ibu kota China, foto file 10 Januari 2017./Reuters

Bisnis, JAKARTA – Semakin banyak kota di China memperketat pengawasan atas penggunaan dana hasil properti yang dijual sebelumnya, yang kemungkinan memperdalam krisis uang tunai bagi banyak pengembang real estat negara itu yang mengandalkan arus masuk sebagai sumber utama pendanaan.

Kota-kota besar termasuk Beijing, Tianjin, dan Shijiazhuang serta kota-kota kecil seperti Suzhou dan Nantong di Provinsi Jiangsu, dan Luohe di Provinsi Henan mengeluarkan peraturan yang memperketat pengawasan terhadap hasil penjualan, demikian laporan China Business News dan pernyataan pemerintah sebagaimana dilansir Bisnis.com mengutip Bloomberg.

Langkah-langkah tersebut dirancang untuk memastikan penyelesaian tepat waktu dan pengiriman proyek properti karena jumlah proyek yang ditangguhkan meningkat di tengah penurunan parah di pasar real estat nasional, kata Yan Yuejin, Direktur Riset di E-house China Research and Development Institute yang berbasis di Shanghai dalam laporan pada Rabu (10/11/2021).

Apartemen di Beijing, China, foto file 22 Maret 2013./Reuters

Akan tetapi, kebijakan tersebut akan memperburuk kekurangan uang tunai untuk beberapa pengembang dan membuatnya lebih sulit bagi mereka untuk membayar utang, karena perusahaan akan memiliki lebih sedikit akses ke hasil tersebut di tingkat proyek, kata laporan itu mengutip sumber industri yang tidak disebutkan namanya.

Baca Juga: Developer Kaisa Terpuruk, Perdagangan Saham Disetop

Data resmi menunjukkan bahwa hasil prapenjualan umumnya mencakup hampir setengah dari arus kas masuk pengembang.

"Peraturan baru secara langsung memengaruhi ritme penjualan perusahaan real estat dan semakin memperlambat perputaran modal mereka dan itu mungkin meningkatkan tekanan pada modal kerja mereka," kata Chen Wenjing, Direktur Riset Asosiasi di China Index Academy.

Industri properti China menderita akibat tindakan keras pemerintah nasional terhadap spekulasi dan leverage setelah bertahun-tahun ekspansi yang didorong oleh utang.

Krisis yang meluas di China Evergrande Group, yang dibebani dengan kewajiban lebih dari US$300 miliar, kini menyebar ke pengembang lain.

Baca Juga: Bos Evergrande Diminta Bayar Utang Pakai Uang Pribadi

Bank-bank sentral asing mengisyaratkan kekhawatiran. Federal Reserve AS mengatakan dalam sebuah laporan pada Senin (8/11/2021) bahwa kerapuhan di sektor real estat China dapat menyebar ke AS jika memburuk secara dramatis.

Otoritas Moneter Hong Kong mengatakan kepada bank-bank baru-baru ini bahwa mereka akan diminta untuk mengungkapkan perincian lebih lanjut tentang eksposur mereka terhadap industri, Hong Kong Economic Journal melaporkan pada Selasa (9/11/2021).

Menggarisbawahi risiko penularan, obligasi dolar AS berkualitas tinggi China mengalami aksi jual terburuk dalam waktu sekitar 7 bulan.

Bagi pemerintah China, prioritas utama adalah memastikan stabilitas sosial. Untuk melindungi kepentingan pembeli rumah, pihak berwenang ingin memastikan pengembang menggunakan hasil prapenjualan untuk menyelesaikan proyek daripada memulai yang baru atau untuk tujuan lain, kata laporan China Business News.

Baca Juga: Developer China Mau Pacu Penjualan, Pembeli Tahan Dana

Di Evergrande, yang permasalahan utangnya ibarat virus yang menyebar ke developer China lainnya, sebanyak 1,6 juta pembeli rumah sedang menunggu properti mereka selesai.

Otoritas perumahan di Shijiazhuang, dekat Beijing, menetapkan bahwa mulai 9 November 2021, pengembang dilarang memulai prapenjualan proyek mereka di kota sampai seluruh struktur selesai, kata sebuah pernyataan resmi.

Sebelumnya, pengembang di sana diizinkan untuk memulai prapenjualan ketika konstruksi mencapai sepertiga dari total jumlah lantai yang dirancang untuk proyek tersebut.

Pemerintah distrik di Kota Nantong mengatakan mereka menetapkan jumlah minimum dari hasil penjualan awal yang harus disetorkan pengembang ke rekening bank yang diawasi pemerintah untuk proyek perumahan tertentu.

Baca Juga: Modern Land China Gagal Bayar Obligasi, Krisis Berlanjut?

Developer hanya dapat mengakses hasil setelah ambang batas terpenuhi, kata pernyataan tertanggal 8 November.

Di Beijing, pengembang yang ingin membuka rekening pengawasan untuk hasil prapenjualan hanya dapat memilih dari bank yang dipilih oleh otoritas lokal, kata revisi peraturan yang dirilis oleh departemen perumahan ibu kota pekan lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Syahran Lubis

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.