Bisnis, JAKARTA — Tarik ulur kepentingan antara pengusaha pariwisata dan UNESCO terhadap kelanjutan proyek infrastruktur pariwisata premium di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur terus bersambung.
Hingga kini, tidak ada tanda-tanda pelaku industri turisme mengalah terhadap desakan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) untuk menghentikan progres dan merevisi izin amdal pembangunan infrastruktur di wilayah terproteksi tersebut.
Ketua Badan Pengurus Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Nusa Tenggara Timur (NTT) Juvenile Jodjana yakin evaluasi amdal yang diminta UNESCO tidak akan menjadi batu sandungan bagi industriawan untu mengeksekusi proyek pariwisata di TN Komodo.
"Saya cukup optimistis, sebab pemerintah sudah melakukan riset. Labuan Bajo kan juga diharapkan menjadi destinasi ecotourism sehingga aspek-aspek yang mempertahankan local culture pasti sudah dipikirkan," ujar Juvenile kepada Bisnis, akhir pekan lalu.
Komodo menjadi primadona di Pameran Wisata Internasional di Budapest./KBRI Budapest
Di sektor perhotelan, tambahnya, beberapa investor masih melanjutkan investasi dalam proses pembangunan hotel di kawasan tersebut.
Hal tersebut, kata Juvenile, merupakan persiapan para investor dalam menyambut masa pemulihan di sektor pariwisata Tanah Air.
Adapun, investor yang tetap melanjutkan investasinya di kawasan tersebut berasal dari dalam negeri.
Sementara itu, investor asing yang memiliki rencana untuk membangun perhotelan saat ini masih dalam posisi wait and see.
"Beberapa investor masih tetap berjalan. Kebanyakan investor lokal. Untuk investor asing saat ini masih wait and see karena pandemi Covid-19," jelasnya.
Terkait dengan investasi di sektor perhotelan yang masuk ke dalam kerangka pembangunan infrastruktur destinasi wisata premium Labuan Bajo, Juvenile mengatakan mayoritas berasal dari investor swasta.
Selain itu, pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut diprediksi memberikan efek yang signifikan terhadap industri hotel dan restoran nantinya.
Sebab, sambung Juvenile, baik pembangunan jalan ataupun perbaikan fasilitas umum lainnya akan merangsang turis untuk datang.
TUMPUAN HARAPAN
Di lain sisi, industri biro perjalanan wisata pun menumpukan harapan yang tidak sederhana terhadap potensi yang dimiliki oleh kawasan Labuan Bajo dan sekitarnya sebagai salah satu pusat destinasi wisata premium nasional.
Perwakilan industri tersebut pun meminta pemerintah untuk segera menyerahkan revisi amdal kepada UNESCO agar proyek infrastruktur di TN Komodo tidak terganggu dan membatalkan potensinya sebagai lumbung rezeki bagi pelaklu industri di sektor pariwisata Tanah Air.
Wakil Ketua Umum Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (Asita) Budijanto mengatakan amdal tersebut perlu diserahkan mengingat potensi Labuan Bajo dan destinasi wisata di sekitarnya sangat besar, baik bagi industri biro perjalanan wisata maupun hotel dan restoran.
"Kawasan ini sangat potensial. Sebelum pandemi, jumlah wisatawan mancanegara [wisman] cukup banyak. Kalau UNESCO minta dikirimkan evaluasi amdal yang baru, ya ikuti saja," ujar Budijanto.
Menurut Budijanto, tingginya minat wisatawan di destinasi tersebut tecermin dari tingkat penghunian kamar klasifikasi bintang di NTT pada masa peak season beberapa tahun sebelum pandemi Covid-19 melanda pada 2020.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2019, tingkat penghunian kamar hotel klasifikasi bintang di provinsi tersebut pada peak season, yakni periode Mei—Juni dan Desember—Januari berada di kisaran 51%—53%.
Pada 2018, penghunian kamar di NTT bahkan mencapai 62% pada peak season.
Komodo berhadapan dengan truk proyek penataan sarana dan prasarana wisata alamdi Taman Nasional Komodo. JIBI/Bisnis-Nancy Junita @Twitter Kawan Baik Komodo
Sekadar informasi, UNESCO sebelumnya meminta pemerintah Indonesia menyetop proyek infrastruktur di TN Komodo sampai ada penyerahan revisi amdal karena dinilai berpotensi menimbulkan dampak terhadap situs warisan alam.
Amdal tersebut nantinya akan ditinjau oleh Uni Internasional untuk Konservasi Alam (International Union for Conservation of Nature, IUCN).
Kendati akan disibukkan dengan permintaan dari UNESCO, Budijanto juga meminta pemerintah untuk tetap fokus dalam melakukan pembenahan terhadap fasilitas lain di daerah tersebut, terutama bandar udara.
Sebab, sambungnya, untuk mendongkrak bisnis biro perjalanan wisata Tanah Air pascapandemi, pembenahan bandar udara perlu dilakukan sehingga dapat mengakomodasi pesawat yang lebih besar dan memperbanyak kuantitas penerbangan ke area tersebut.
Terakhir, dia berharap pemerintah juga menyediakan paket-paket wisata selain yang berlevel premium sehingga destinasi tersebut tidak hanya dapat diakses oleh turis-turis kaya.
"Premium bukan berarti mahal, tapi soal klasifikasi target saja," ujarnya.
.jpg)
Dihubungi secara terpisah, Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Didien Djunaedi mengusulkan agar pemerintah membuat mekanisme pembatasan kapasitas terhadap turis yang masuk ke kawasan wisata premium Pulau Komodo.
Hal tersebut bertujuan memberikan jawaban atas kekhawatiran akan kerusakan situs warisan alam di area tersebut yang menjadi bahan evaluasi UNESCO.
Menurut Didien, kapasitas pengunjung harian ke Pulau Komodo mesti dibatasi sehingga turis-turis harus mengantri untuk dapat mengakses kawasan tersebut. Dengan demikian, risiko kerusakan lingkungan di kawasan tersebut lebih kecil.
"Selain memperkecil risiko kerusakan lingkungan, hal itu juga memberikan keuntungan ekonomi kepada hotel-hotel yang nantinya dibangun di area sekitaran wisata premium Labuan Bajo karena turis-turis yang mengatri harus menginap," ujarnya, Jumat (6/8/2021).
Selain itu, tambah Didien, daya tarik destinasi mesti diperkaya, misalnya, dengan atraksi-atraksi budaya di sepanjang area destinasi untuk disuguhkan kepada wisatawan yang mengantri untuk masuk ke Pulau Komodo.
Terkait dengan hal itu, pemerintah diminta membuat peraturan baru mengenai pembatasan kunjungan sebagai upaya untuk menghindari kerusakan situs warisan alam serta tatanan budaya dan masyarakat setempat.
PARIWISATA BERKUALITAS
Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memastikan pemerintah mengedepankan prinsip-prinsip pariwisata berkualitas dan berkelanjutan dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Destinasi Super Prioritas (DSP) Labuan Bajo.
Adapun, konsep premium yang dimaksud mengacu kepada layanan yang berkualitas tinggi dan kental dengan keunikan alam, sosial, budaya, masyarakat, dan makhluk hidup di dalamnya.
Konsep ini diharapkan memberikan pengalaman yang bernilai tinggi bagi wisatawan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup.
Dalam hal ini Kemenparekraf tengah menyusun Integrated Tourism Master Plan (ITMP) Labuan Bajo bersama kementerian/lembaga terkait sebagai salah satu upaya untuk memproyeksi ke depan dan menyusun skenario pengembangan sekitar kawasan dalam ITMP ini.
Sandiaga pun menambahkan kementeriannya terus berkoordinasi bersama dengan kementerian/lembaga serta pihak-pihak terkait lainnya untuk terus memastikan bahwa penataan sarana dan prasarana di zona pemanfaatan di Taman Nasional Komodo tidak menimbulkan atau mengakibatkan dampak negatif terhadap Outstanding Universal Value (OUV) situs warisan alam dunia tersebut.
Komodo menjadi primadona di Pameran Wisata Internasional di Budapest./KBRI Budapest
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebelumnya juga telah memastikan pembangunan di Resort Loh Buaya Pulau Rinca Taman Nasional Komodo tidak menimbulkan dampak negatif terhadap OUV situs warisan alam dunia itu.
Kesimpulan tersebut didasarkan hasil kajian penyempurnaan Environmental Impact Assessment (EIA) yang dilakukan bersama lintas kementerian/lembaga serta pakar lainnya yang terus disesuaikan dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan IUCN.
Berdasarkan linimasa Kementerian BUMN, pembangunan di kawasan Tana Mori Labuan Bajo tahun ini dengan nilai proyek Rp3,47 triliun meliputi sejumlah hal, antara lain; pengembangan sistem persampahan, konstruksi main power center, konstruksi hotel bintang lima, dan resort.
Kemudian, instalasi pengolahan limbah, konstruksi reservoir dan sea water osmosis, peningkatan jalan luar kawasan, pembangunan rusun pekerja.
Tahun depan, pemerintah akan melanjutkan pembangunan dermaga publik dan marina, sebelum kemudian diadakan pertemuan G-20 dan Asean Summit pada 2023.
Reporter : Rahmad Fauzan