Bisnis, JAKARTA — Disetujuinya vaksin Covid-19 buatan Sinovac untuk penggunaan darurat oleh World Health Organization (WHO) menjadi angin segar bagi pemerintah, di tengah upaya memuluskan akses calon jemaah haji dan umrah Indonesia ke Arab Saudi.
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan lampu hijau WHO untuk vaksin CoronaVac buatan Sinovac demi kepentingan penggunaan darurat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.
“Betul [kabar baik], karena artinya pemerintah [terbukti] menyediakan vaksin [Covid-19] yang aman, halal dan bermutu dan memenuhi standar WHO,” katanya, Rabu (2/6/2021).
Lebih spesifik, Nadia menyebut persetujuan WHO atas vaksin Sinovac juga menjadi kabar baik bagi rencana pelaksanaan haji dan umrah.
Sebab, calon jemaah haji dan umrah dapat menggunakan vaksin Sinovac untuk memenuhi syarat dari Arab Saudi terkait dengan vaksinasi Covid-19.
“Salah satu syarat kunjungan ke Arab Saudi—termasuk bagi jemaah haji dan umrah—adalah vaksinasi Covid-19 dengan vaksin standar WHO. Terkait dengan potensi diterimanya jemaah haji Indonesia, kami serahkan ke Menteri Agama sebagai otoritas yang terkait,” ujarnya.
Calon jemaah haji lansia asal Kabupaten Bekasi menerima vaksin Covid-19 pertama kalinya pada 19 Maret 2021 di Stadion Wijaya Mukti, Kab. Bekasi, Jawa Barat./covid19.go.id
Untuk diketahui, vaksin Sinovac sempat tidak termasuk daftar vaksin yang disertifikasi WHO, padahal mayoritas masyarakat Indonesia disuntuk vaksin Covid-19 dengan menggunakan merek CoronaVac.
Hal tersebut memicu kegamangan pemerintah dan calon jemaah terhadap legalitas akses WNI ke Arab Saudi.
Bagaimanapun, Nadia melanjutkan, pemerintah berjanji akan memfasilitasi kebutuhan jemaah, termasuk memastikan vaksin dengan penggunaan daruratnya.
Sampai dengan saat ini, Arab Saudi belum menetapkan negara-negara mana yang akan mendapatkan izin menunaikan ibadah haji.
Selain itu, belum ditetapkan pula jumlah jemaah yang diperbolehkan nanti dalam menjalani ibadah suci umat Islam tersebut.
Saat ini, jumlah perusahaan yang bergerak di biro perjalanan haji dan umrah mencapai 1.385 entitas. Sekitar 350 di antaranya memiliki izin khusus untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah haji.
Polisi wanita atau polwan diterjunkan mengawal prosesi ibadah haji di Makkah, Arab Saudi./arabnews
TURUN TANGAN
Pada perkembangan lain, Direktur Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Ali Basuki Rochmad berharap pemerintah bisa meningkatkan intensitas lobi dengan Kerajaan Arab Saudi untuk membuka pintu bagi calon jemaah haji Indonesia.
Menurut Ali, lobi yang dilakukan di level kementerian tidak akan terlalu efektif sehingga dibutuhkan peran yang lebih kuat dari Kepala Negara untuk turun langsung dan berunding dengan pihak Kerajaan Arab Saudi.
“Pelaku usaha agen perjalanan haji dan umrah berharap lobi yang dilakukan antara pemerintah dan Kerajaan Arab Saudi bisa ditingkatkan ke level pemimpin negara," ujarnya.
Sekadar informasi, agen perjalanan haji dan umrah di Tanah Air sudah sekitar 2 tahun belum mendapatkan izin dari Kerajaan Arab Saudi.
Perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor tersebut tentunya memiliki perhitungan jika lobi-lobi Pemerintah Indonesia dengan Raja Salman saat ini gagal dan tidak membuahkan hasil.
Namun, sampai dengan saat ini, pelaku usaha masih di dalam posisi menunggu kepastian terkait dengan izin bagi WNI untuk menyelenggarakan haji.
Salah satu hal yang ditunggu adalah pendekatan yang dilakukan kepada produsen vaksin Johnson & Johnson.
Sebagaimana diketahui, vaksin produksi Amerika Serikat tersebut dinyatakan sebagai salah satu jenis yang mendapatkan izin oleh Pemerintah Arab Saudi untuk penyelenggaraan haji tahun ini.
Selain Johnson & Johnson, Arab Saudi memberikan izin kepada Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca.
Situasi ini juga berpotensi memaksa perusahaan di sektor tersebut untuk gulung tikar setelah 2 tahun dihajar pandemi.
Terutama, setelah jumlah perusahaan yang terdampak menyeluruh sehingga dapat dipetakan mengenai situasi terkini pelaku usaha di sektor tersebut.
Pemetaan tersebut setidaknya memberikan informasi mengenai daya tahan terkini dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor tersebut.
Vaksin Johnson and Johnson./istimewa
Pemerintah sendiri sedang berupaya mendatangkan Johnson & Johnson khusus untuk jemaah haji Indonesia.
Adapun, Juru Bicara sekaligus Sekretaris Perusahaan PT Bio Farma (Persero) Bambang Heriyanto mengatakan perusahaan siap melakukan negosiasi pengadaan vaksin dengan produsen asal Amerika Serikat Johnson & Johnson untuk mempermudah akses WNI ke Arab Saudi.
"Jika pemerintah menugaskan maka Bio Farma siap untuk melaksanakannya," ujar Bambang.
Bio Farma sendiri sejauh ini masih fokus untuk mempercepat proses vaksinasi nasional yang ditargetkan rampung pada awal 2022.
Selain itu, perseroan juga disibukkan dengan pengadaan vaksin Sinopharm yang masih berlangsung untuk program Vaksinasi Gotong Royong.
Sejauh ini, Johnson & Johnson tidak masuk ke dalam daftar incaran Bio Farma. Dalam daftar yang disusun perseroan, produsen vaksin yang terdaftat antara lain Sinovac dari China dan Astrazeneca dari Inggris.
Saat ini, perseroan masih fokus menargetkan sebanyak 125.504 ribu dosis vaksin Covid-19 dapat dirilis hingga Oktober 2021.
Sampai dengan April 2021, perseroan sudah merilis 31.924 dosis vaksin dan mematok target sebanyak 49.421 pada Mei ini.
Bio Farma telah menerima 65.500.000 juta bahan baku vaksin yang akan diproduksi untuk pelaksanaan program vaksinasi pemerintah.
Perseroan saat ini memiliki kapasitas produksi per tahun untuk vaksin sebanyak 267.600.000. Jumlah tersebut bertambah dari sebelumnya, yakni 250 juta dosis per tahun.
Perusahaan juga sedang mencoba mendapatkan tambahan baku dari Sinovac. Adapun, target bahan baku tambahan yang sedang diupayakan oleh Bio Farma sebanyak 120 juta dosis. (Akbar Evandio/Rahmad Fauzan)