Bisnis, JAKARTA — PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) akhirnya meresmikan pengambilalihan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara milik PT PLN (Persero) dalam acara State-owned Enterprises (SOE) International Conference yang diselenggarakan hari ini, 18 Oktober 2022.
Pengambilalihan aset PLTU berbasis batu bara milik perusahaan listrik pelat merah itu oleh PTBA menjadi salah satu langkah untuk mengurangi aset fosil yang terdapat dalam portofolio PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Langkah itu turut menunjukkan komitmen Indonesia untuk segera beralih pada sumber energi yang lebih bersih.
Baca juga: PLN Ungkap Kriteria PLTU Batu Bara yang akan Ditutup demi EBT
Adapun, PLTU yang diakuisisi oleh PTBA adalah PLTU Pelabuhan Ratu berkapasitas 3x350 megawatt (MW). Dengan akuisisi tersebut, jangka waktu pensiun PLTU Pelabuhan Ratu akan mengalami percepatan dari yang sebelumnya 23 tahun menjadi 15 tahun.
Kesepakatan akuisisi PLTU Pelabuhan Ratu oleh PTBA ditandai dengan penandatanganan kerja sama yang berlangsung di sela acara SOE International Conference, Nusa Dua, Bali Selasa (18/10/2022).
Baca juga: Memantapkan Peta Jalan Pensiun Dini PLTU Batu Bara Capai NZE
Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury sebelumnya menyebutkan bahwa Indonesia sudah siap untuk melakukan pensiun dini PLTU lebih awal bekerja sama dengan mitra strategis milik pemerintah.
Hanya saja, dia berharap agar negara barat serta sejumlah lembaga keuangan internasional dapat menopang komitmen pemadaman operasi pembangkit fosil tersebut secara bertahap dengan bantuan pendanaan.
“Indonesia sudah cukup siap dengan skema transaksi dengan upaya untuk bisa melakukan percepatan pengakhiran PLTU berbasis batu bara ini. Kami harap pembiayaan yang disampaikan negara negara lain itu juga bisa,” tuturnya.
Untuk diketahui, PLN pun tengah menjajaki investor global potensial untuk ikut mendanai program pensiun dini PLTU berbasis batu bara yang akan dimulai tahun ini. Rencanannya, program awal pemadaman PLTU batu bara itu akan menyasar pada kapasitas pembangkit 6,7 gigawatt (GW) secara bertahap.
Baca juga: Mencari Dalang Sulitnya Pembiayaan Transisi Energi di Indonesia
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menuturkan perseroannya telah menjajaki peluang kerja sama investasi dengan sejumlah mitra dan calon investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia yang tertarik untuk ikut mendanai program pensiun dini tersebut.
“Saat ini kami sedang negosiasi dengan komunitas global. AS, Eropa, investor global, kami bicara tentang mekanisme transisi energi 6,7 GW PLTU pada program ini,” kata Darmawan dalam acara SOE International Conference di Nusa Dua, Bali, Selasa (18/10/2022).
Baca juga: PLN Ungkap 8 Cara Mengurangi Emisi Karbon untuk Transisi Energi
Menurut dia, Indonesia bakal menghadapi limpahan listrik yang berlebih dari megaproyek 35.000 MW yang masih berjalan hingga 2028 mendatang. Dengan demikian, tantangan peralihan menuju energi bersih akan dipengaruhi oleh banyaknya aset terdampar dari pembangkit-pembangkit fosil tersebut.
“Besarnya aset yang masuk ke sistem kelistrikan kami, kami akan menangani hal ini dan kontrak power purchase agreement (PPA) jangka panjang serta model take or pay,” tutur Darmawan.
Sebelumnya, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menyebutkan bahwa mobilisasi pembiayaan untuk mendanai program pensiun dini PLTU batu bara masih sulit dilakukan hingga saat ini.
Pembiayaan pada program itu dinilai terlalu berisiko bagi lender lantaran belum masuknya pensiun dini PLTU ke dalam taksonomi pembiayaan transisi energi. “Tantangan dari pensiun dini PLTU dari perspektif pendanaan adalah lender potensial selalu melihat program ini terlalu riskan karena eksposur yang tinggi pada batu bara,” kata Direktur Pembiayaan dan Investasi PT Sarana Multi Infrastruktur Sylvi Juniarty Gani, belum lama ini.
Baca juga: Resah dan Gelisah Mengejar Target Lifting di Tengah Tuntutan EBT
Absennya pensiun dini PLTU batu bara dalam taksonomi hijau itu, belakangan ikut menyulitkan pemerintah menarik pendanaan dari bank komersial untuk mempercepat program transisi energi mendatang.
Di sisi lain, PLN tengah mendorong penghentian operasi PLTU berkapasitas 5,5 GW sebelum 2030 sebagai langkah awal perseroan memberi ruang untuk investasi hijau masuk ke sistem kelistrikan nasional. Manuver itu diperkirakan menelan investasi sebesar US$6 miliar atau setara dengan Rp89,3 triliun, kurs Rp14.890. (Nyoman Ary Wahyudi)